Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
PERMEN Nomor 100 Tahun 2016
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendirian Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Pendirian PTN adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Pemerintah.
2. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Pendirian PTS adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
3. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Sanksi Administratif adalah hukuman yang ditetapkan oleh Menteri tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan pembinaan dan/atau penghentian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan
tinggi Kementerian.
11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan L2 Dikti adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(1) Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah INDONESIA; dan
b. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
(2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.
(1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN atau PTS.
(2) PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; atau
f. akademi komunitas.
(3) Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.
(4) Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada program sarjana.
(5) Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana.
(6) Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga;
d. program diploma empat atau program sarjana terapan;
e. program magister terapan;
f. program doktor terapan; dan/atau
g. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
(7) Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga; dan/atau
d. program diploma empat atau sarjana terapan, yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.
Pasal 4
Pasal 5
(1) Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), PTN atau Badan Penyelenggara PTS tersebut wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7).
(2) Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi maka PTN atau Badan
Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut.
(4) Apabila permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diajukan, tetapi keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut belum diterbitkan oleh Menteri maka keputusan tentang bentuk PTN atau PTS semula tetap berlaku sampai dengan keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS ditetapkan.
(5) Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri:
a. MENETAPKAN perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
b. mengusulkan kepada PRESIDEN perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
c. MENETAPKAN perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.
Pasal 6
Pendirian PTN meliputi:
a. Pendirian PTN oleh Pemerintah; atau
b. Pendirian PTN yang berasal dari PTS.
Pasal 7
(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6
Pasal 8
(1) Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6), pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, harus memenuhi syarat:
a. mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e;
b. mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah; dan
c. mengalihkan hak milik atas sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah.
(2) Apabila PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan lahan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, lahan tersebut harus diserahkan penggunaannya dan hak atas lahan tersebut dialihkan kepada Pemerintah.
Pasal 9
Pendirian PTS meliputi:
a. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
b. Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing.
(1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN atau PTS.
(2) PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; atau
f. akademi komunitas.
(3) Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.
(4) Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada program sarjana.
(5) Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana.
(6) Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga;
d. program diploma empat atau program sarjana terapan;
e. program magister terapan;
f. program doktor terapan; dan/atau
g. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
(7) Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga; dan/atau
d. program diploma empat atau sarjana terapan, yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.
Pasal 4
Pasal 5
(1) Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), PTN atau Badan Penyelenggara PTS tersebut wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7).
(2) Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi maka PTN atau Badan
Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut.
(4) Apabila permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diajukan, tetapi keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut belum diterbitkan oleh Menteri maka keputusan tentang bentuk PTN atau PTS semula tetap berlaku sampai dengan keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS ditetapkan.
(5) Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri:
a. MENETAPKAN perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
b. mengusulkan kepada PRESIDEN perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
c. MENETAPKAN perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.
(1) Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6), pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, harus memenuhi syarat:
a. mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e;
b. mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah; dan
c. mengalihkan hak milik atas sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah.
(2) Apabila PTS yang akan diubah menjadi PTN menggunakan lahan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, lahan tersebut harus diserahkan penggunaannya dan hak atas lahan tersebut dialihkan kepada Pemerintah.
Pendirian PTS meliputi:
a. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
b. Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing.
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen, paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:
a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau yang setara untuk program sarjana;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
7. bukan Aparatur Sipil Negara;
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut;
atau
3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; dan
f. telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3) Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.
(4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. usul pembukaan setiap Program Studi;
c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan;
d. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara;
e. fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:
1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;
2. keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang
berwenang;
3. surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
f. laporan keuangan Badan Penyelenggara:
1. tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
2. dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.
(5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap PTS yang akan didirikan.
(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c berisi:
a. rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah L2 Dikti tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari L2 Dikti di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
b. tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti; dan
c. tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTS ditetapkan oleh Menteri.
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi PTN;
b. perubahan bentuk PTN;
c. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum;
d. penggabungan 2 (dua) PTN atau lebih menjadi 1 (satu) PTN baru;
e. penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke dalam 1
(satu) PTN lain; dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) PTN menjadi 2 (dua) atau lebih PTN lain.
(2) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 14
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) harus memenuhi syarat Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan perubahan PTN;
b. rancangan organisasi dan tata kerja PTN yang baru;
c. usul pembukaan setiap Program Studi PTN yang baru;
d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN yang akan berubah; dan
e. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri statuta, organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTN yang akan berubah.
(4) Syarat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku untuk perubahan nama PTN.
(5) Apabila dilakukan perubahan nama PTN, pemimpin PTN menyampaikan alasan perubahan nama PTN kepada Menteri.
(6) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTN yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(7) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d berisi:
a. rekam jejak PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perubahan PTN ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 15
Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi PTS;
b. perubahan bentuk PTS;
c. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;
e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain; dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain.
Pasal 16
(1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan perubahan PTS;
b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru;
dan
c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan berubah.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS yang akan berubah.
(4) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(5) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf c berisi:
a. rekam jejak PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perubahan PTS ditetapkan oleh Menteri.
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi PTN;
b. perubahan bentuk PTN;
c. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum;
d. penggabungan 2 (dua) PTN atau lebih menjadi 1 (satu) PTN baru;
e. penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke dalam 1
(satu) PTN lain; dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) PTN menjadi 2 (dua) atau lebih PTN lain.
(2) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 14
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) harus memenuhi syarat Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan perubahan PTN;
b. rancangan organisasi dan tata kerja PTN yang baru;
c. usul pembukaan setiap Program Studi PTN yang baru;
d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN yang akan berubah; dan
e. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri statuta, organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTN yang akan berubah.
(4) Syarat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku untuk perubahan nama PTN.
(5) Apabila dilakukan perubahan nama PTN, pemimpin PTN menyampaikan alasan perubahan nama PTN kepada Menteri.
(6) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTN yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(7) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d berisi:
a. rekam jejak PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perubahan PTN ditetapkan oleh Menteri.
Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi PTS;
b. perubahan bentuk PTS;
c. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;
e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain; dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain.
Pasal 16
(1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan perubahan PTS;
b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru;
dan
c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan berubah.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS yang akan berubah.
(4) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(5) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf c berisi:
a. rekam jejak PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perubahan PTS ditetapkan oleh Menteri.
(1) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS dilakukan oleh Menteri.
(2) Apabila Menteri mencabut izin PTS, Badan Penyelenggara wajib membubarkan PTS yang dikelolanya.
(1) Pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
a. PTN dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
b. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
d. dikenai Sanksi Administratif berat.
(2) Menteri mengusulkan pembubaran PTN berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN.
(3) Menteri MENETAPKAN pembubaran PTN berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
(4) Kementerian harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pembubaran PTN, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pembubaran ditetapkan.
Pasal 19
(1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
b. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
d. pembubaran Badan Penyelenggara;
e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
f. dikenai Sanksi Administratif berat.
(2) Menteri MENETAPKAN pencabutan izin PTS.
(3) Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.
(1) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS dilakukan oleh Menteri.
(2) Apabila Menteri mencabut izin PTS, Badan Penyelenggara wajib membubarkan PTS yang dikelolanya.
(1) Pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
a. PTN dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
b. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
d. dikenai Sanksi Administratif berat.
(2) Menteri mengusulkan pembubaran PTN berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN.
(3) Menteri MENETAPKAN pembubaran PTN berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
(4) Kementerian harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pembubaran PTN, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pembubaran ditetapkan.
(1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
b. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
d. pembubaran Badan Penyelenggara;
e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
f. dikenai Sanksi Administratif berat.
(2) Menteri MENETAPKAN pencabutan izin PTS.
(3) Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.
(1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan jumlah Program Studi pada PTN atau PTS yang memiliki izin Pendirian PTN atau PTS.
(2) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada pada PTN atau PTS yang memiliki izin Pendirian PTN atau PTS.
(3) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), sehingga tidak memenuhi syarat bentuk PTN atau PTS tertentu, maka PTN atau PTS yang bersangkutan berubah bentuk.
(4) Apabila PTN atau PTS berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan bentuk tersebut harus memenuhi syarat perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16.
Pasal 21
(1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan dalam rencana strategis PTN atau PTS yang bersangkutan;
b. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
c. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah magister, atau yang setara untuk program sarjana;
2. berijazah doktor atau yang setara untuk program magister dan program doktor;
3. paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
4. berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk program magister terapan dan program doktor terapan;
5. paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk program profesi;
6. berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis;
dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
d. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berusia:
1. paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTN;
2. paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTS;
e. 2 (dua) dosen pada program doktor dan program doktor terapan harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
f. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
g. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
1. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
2. telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di PTN atau PTS yang akan membuka Program Studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan;
h. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
1. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
i. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;
j. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Studi yang
akan dibuka pada PTS;
k. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) Program Studi, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
l. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN atau PTS yang relevan, yang terdiri atas:
a. usul pembukaan Program Studi;
b. pertimbangan Senat PTN atau PTS;
c. persetujuan Badan Penyelenggara untuk PTS;
d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS;
e. rencana strategis PTN atau PTS;
f. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN atau PTS yang akan membuka Program Studi.
(4) Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan vokasi, perguruan tinggi penyelenggara Program Studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 22
(1) Selain atas usul perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus.
(2) Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi dengan penugasan ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 23
(1) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. diusulkan PTN atau Badan Penyelenggara PTS yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi; dan/atau
c. dikenai Sanksi Administratif berat.
(2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24
(1) Syarat pembukaan atau penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, secara mutatis mutandis berlaku juga bagi PTN Badan Hukum.
(2) Apabila penutupan program studi pada PTN Badan Hukum mengakibatkan perubahan bentuk PTN Badan Hukum maka secara mutatis mutandis berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1).
(3) Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut:
a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
c. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi program studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
d. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka maka Pemimpin PTN Badan Hukum untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN pembukaan Program Studi.
(4) Prosedur penutupan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut:
a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan usul penutupan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi sebagaimana diajukan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum;
c. Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup maka Pemimpin PTN Badan Hukum untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN penutupan Program Studi.
(1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan jumlah Program Studi pada PTN atau PTS yang memiliki izin Pendirian PTN atau PTS.
(2) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada pada PTN atau PTS yang memiliki izin Pendirian PTN atau PTS.
(3) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), sehingga tidak memenuhi syarat bentuk PTN atau PTS tertentu, maka PTN atau PTS yang bersangkutan berubah bentuk.
(4) Apabila PTN atau PTS berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan bentuk tersebut harus memenuhi syarat perubahan bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16.
(1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan dalam rencana strategis PTN atau PTS yang bersangkutan;
b. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
c. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah magister, atau yang setara untuk program sarjana;
2. berijazah doktor atau yang setara untuk program magister dan program doktor;
3. paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
4. berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk program magister terapan dan program doktor terapan;
5. paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk program profesi;
6. berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis;
dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
d. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berusia:
1. paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTN;
2. paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTS;
e. 2 (dua) dosen pada program doktor dan program doktor terapan harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
f. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
g. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
1. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
2. telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di PTN atau PTS yang akan membuka Program Studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan;
h. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
1. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
i. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;
j. dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Studi yang
akan dibuka pada PTS;
k. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) Program Studi, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
l. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN atau PTS yang relevan, yang terdiri atas:
a. usul pembukaan Program Studi;
b. pertimbangan Senat PTN atau PTS;
c. persetujuan Badan Penyelenggara untuk PTS;
d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS;
e. rencana strategis PTN atau PTS;
f. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN atau PTS yang akan membuka Program Studi.
(4) Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan vokasi, perguruan tinggi penyelenggara Program Studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 22
(1) Selain atas usul perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus.
(2) Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi dengan penugasan ditetapkan oleh Menteri.
(1) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. diusulkan PTN atau Badan Penyelenggara PTS yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi; dan/atau
c. dikenai Sanksi Administratif berat.
(2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24
(1) Syarat pembukaan atau penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, secara mutatis mutandis berlaku juga bagi PTN Badan Hukum.
(2) Apabila penutupan program studi pada PTN Badan Hukum mengakibatkan perubahan bentuk PTN Badan Hukum maka secara mutatis mutandis berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1).
(3) Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut:
a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
c. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi program studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
d. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka maka Pemimpin PTN Badan Hukum untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN pembukaan Program Studi.
(4) Prosedur penutupan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut:
a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan usul penutupan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi sebagaimana diajukan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum;
c. Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup maka Pemimpin PTN Badan Hukum untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN penutupan Program Studi.
(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Sanksi Administratif terdiri atas sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan, terdiri atas:
a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi;
b. perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA dalam kurikulumnya;
c. perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar utama;
d. perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
e. PTN tidak menerima calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan mahasiswa secara nasional;
f. PTN tidak mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;
g. perguruan tinggi tidak memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
h. perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa INDONESIA;
i. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik;
j. perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat;
k. perguruan tinggi memiliki dosen tetap kurang dari 6 (enam) untuk setiap Program Studi;
l. perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
m. perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi.
(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif sedang.
(3) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan0 maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.
Pasal 27
Pasal 28
Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
c. perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
d. perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. perguruan tinggi melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersial;
f. pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba;
g. perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama dan/atau bentuk Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi kampus utama PTS tanpa izin dari Menteri;
h. perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa izin dari Menteri;
i. perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tanpa izin dari Menteri;
j. perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi; dan/atau
k. terjadi sengketa:
1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;
2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau
3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS;
yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Pasal 29
(1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:
a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; dan
b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
(3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
a. penghentian pembinaan;
b. pencabutan izin Program Studi; dan
c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.
(4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa penundaaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi.
(2) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berupa:
a. penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi;
b. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
c. penundaan proses usul pembukaan progam studi baru; dan
d. penundaan pelaksanaan akreditasi.
(3) Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berupa:
a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;
b. penghentian layanan Pemerintah bagi perguruan tinggi;
c. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
d. larangan melakukan wisuda;
e. penghentian proses usul pembukaan progam studi baru; dan
f. penarikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 31
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak
ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang.
(3) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(4) Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), perguruan tinggi diberikan teguran secara tertulis paling sedikit 2 (dua) kali berturut- turut untuk menghentikan pelanggaran atau memenuhi kewajiban.
(5) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat.
Pasal 32
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat.
Pasal 33
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi
kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c.
Pasal 34
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengumumkan pencabutan izin Program Studi melalui media masa nasional.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 35
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non- akademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan melalui media masa nasional oleh Badan Penyelenggara.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 36
Dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat berasal dari:
a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
b. hasil pemantauan dan evaluasi L2 Dikti;
c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;
d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah;
f. laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan;
dan/atau
g. pemberitaan melalui media masa.
Pasal 37
(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan dilakukan oleh pemimpin L2 Dikti.
(2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
Paragraf Kedua Penetapan Sanksi
Pasal 38
(1) Pemimpin L2 Dikti MENETAPKAN Sanksi Administratif ringan.
(2) Penetapan Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal MENETAPKAN Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.
(4) Penetapan Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
(5) Menteri MENETAPKAN Sanksi Administratif berat berupa pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, atau pengajuan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN, atau pencabutan izin Program Studi dan/atau pencabutan izin PTS.
(6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melalui surat tercatat.
Paragraf Ketiga Keberatan
Pasal 39
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara hanya dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang
MENETAPKAN Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan Sanksi Administratif.
(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.
Pasal 40
(1) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif dapat MEMUTUSKAN:
a. menolak;
b. mengubah keputusan; atau
c. membatalkan keputusan.
(2) Pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif harus menjawab keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
(3) Dalam hal pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif tidak menjawab keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan dianggap dikabulkan.
(4) Keberatan yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf Keempat Banding
Pasal 41
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dapat mengajukan banding terhadap penolakan keberatan atau perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b.
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan keberatan diterima.
(3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada:
a. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif ringan;
dan
b. Menteri untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat.
(4) Direktur Jenderal atau Menteri menjawab banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah banding diterima.
(5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Menteri tidak menjawab banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.
(6) Apabila banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding.
(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 42
(1) Pencabutan/perubahan Sanksi Administratif dilakukan atas usul perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dengan melampirkan bukti yang menunjukkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Usul pencabutan/perubahan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
a. pemimpin L2 Dikti untuk Sanksi Administratif ringan;
b. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian
pembinaan.
Pasal 43
(1) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal memeriksa usul pencabutan/perubahan keputusan penetapan Sanksi Administratif.
(2) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan usul pencabutan/perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pencabutan/perubahan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
(4) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan pencabutan/perubahan sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat
(3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pencabutan dan/atau perubahan Sanksi Administratif dari perguruan tinggi.
(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Sanksi Administratif terdiri atas sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan, terdiri atas:
a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi;
b. perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA dalam kurikulumnya;
c. perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar utama;
d. perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
e. PTN tidak menerima calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan mahasiswa secara nasional;
f. PTN tidak mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;
g. perguruan tinggi tidak memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
h. perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa INDONESIA;
i. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik;
j. perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat;
k. perguruan tinggi memiliki dosen tetap kurang dari 6 (enam) untuk setiap Program Studi;
l. perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
m. perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi.
(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif sedang.
(3) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan0 maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.
Pasal 27
Pasal 28
Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
c. perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
d. perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. perguruan tinggi melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersial;
f. pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba;
g. perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama dan/atau bentuk Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi kampus utama PTS tanpa izin dari Menteri;
h. perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa izin dari Menteri;
i. perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tanpa izin dari Menteri;
j. perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi; dan/atau
k. terjadi sengketa:
1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;
2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau
3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS;
yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
(1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:
a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; dan
b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
(3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
a. penghentian pembinaan;
b. pencabutan izin Program Studi; dan
c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.
(4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa penundaaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi.
(2) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berupa:
a. penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi;
b. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
c. penundaan proses usul pembukaan progam studi baru; dan
d. penundaan pelaksanaan akreditasi.
(3) Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berupa:
a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;
b. penghentian layanan Pemerintah bagi perguruan tinggi;
c. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
d. larangan melakukan wisuda;
e. penghentian proses usul pembukaan progam studi baru; dan
f. penarikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 31
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak
ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang.
(3) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(4) Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), perguruan tinggi diberikan teguran secara tertulis paling sedikit 2 (dua) kali berturut- turut untuk menghentikan pelanggaran atau memenuhi kewajiban.
(5) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat.
Pasal 32
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat.
Pasal 33
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi
kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c.
Pasal 34
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengumumkan pencabutan izin Program Studi melalui media masa nasional.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 35
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non- akademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan melalui media masa nasional oleh Badan Penyelenggara.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
BAB Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanksi Paragraf Kesatu Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
Dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat berasal dari:
a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
b. hasil pemantauan dan evaluasi L2 Dikti;
c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;
d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah;
f. laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan;
dan/atau
g. pemberitaan melalui media masa.
Pasal 37
(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan dilakukan oleh pemimpin L2 Dikti.
(2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
Paragraf Kedua Penetapan Sanksi
Pasal 38
(1) Pemimpin L2 Dikti MENETAPKAN Sanksi Administratif ringan.
(2) Penetapan Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal MENETAPKAN Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.
(4) Penetapan Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
(5) Menteri MENETAPKAN Sanksi Administratif berat berupa pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, atau pengajuan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN, atau pencabutan izin Program Studi dan/atau pencabutan izin PTS.
(6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melalui surat tercatat.
Paragraf Ketiga Keberatan
Pasal 39
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara hanya dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang
MENETAPKAN Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan Sanksi Administratif.
(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.
Pasal 40
(1) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif dapat MEMUTUSKAN:
a. menolak;
b. mengubah keputusan; atau
c. membatalkan keputusan.
(2) Pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif harus menjawab keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
(3) Dalam hal pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif tidak menjawab keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan dianggap dikabulkan.
(4) Keberatan yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf Keempat Banding
Pasal 41
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dapat mengajukan banding terhadap penolakan keberatan atau perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b.
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan keberatan diterima.
(3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada:
a. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif ringan;
dan
b. Menteri untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat.
(4) Direktur Jenderal atau Menteri menjawab banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah banding diterima.
(5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Menteri tidak menjawab banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.
(6) Apabila banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding.
(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB Kelima
Tata Cara Pencabutan/Perubahan Sanksi Administratif
(1) Pencabutan/perubahan Sanksi Administratif dilakukan atas usul perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dengan melampirkan bukti yang menunjukkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Usul pencabutan/perubahan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
a. pemimpin L2 Dikti untuk Sanksi Administratif ringan;
b. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian
pembinaan.
Pasal 43
(1) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal memeriksa usul pencabutan/perubahan keputusan penetapan Sanksi Administratif.
(2) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan usul pencabutan/perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pencabutan/perubahan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
(4) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan pencabutan/perubahan sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat
(3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pencabutan dan/atau perubahan Sanksi Administratif dari perguruan tinggi.
Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan huruf f angka 1 sampai dengan angka 5 belum dapat dipenuhi:
a. Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
b. perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf a berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pasal 45
Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk:
a. rekomendasi oleh L2 Dikti untuk urusan PTN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
b. rekomendasi oleh L2 Dikti untuk urusan PTS dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
dan
c. pemeriksaan dan penetapan Sanksi Administratif ringan oleh pemimpin L2 Dikti dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Pasal 46
(1) Sanksi Administratif yang telah dikenakan kepada perguruan tinggi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan/perubahan sanksi.
(2) Perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara yang telah dikenai Sanksi Administratif sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dapat mengajukan keberatan atau banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai:
a. pendirian, perubahan, dan pembubaran Akademi Komunitas Negeri, serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin Akademi Komunitas Swasta;
b. penyelenggaraan Program Studi di luar kampus utama;
dan
c. pembukaan dan penutupan Program Studi dalam pendidikan jarak jauh;
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
dan
b. ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan tata cara penjatuhan Sanksi Administratif perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 49
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Program diploma yang diselenggarakan universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah program sarjana.
(2) Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(3) Program diploma yang diselenggarakan sekolah tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(4) Universitas, Institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.
(5) Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Apabila program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan program magister atau program magister terapan multidisiplin maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7) Program Studi pada program doktor atau program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Apabila program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan program doktor atau program doktor terapan multidisiplin maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan, telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:
a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau yang setara untuk program sarjana;
dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;
2. berusia:
a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil; atau b) paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil;
pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
6. bukan pegawai tetap pada instansi lain;
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu)
orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
1. 30 (tiga puluh) hektar untuk universitas atau institut; atau
2. 10 (sepuluh) hektar untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi;
dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
f. telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi;
6. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTN, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
c. usul pembukaan setiap Program Studi;
d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN akan didirikan;
dan
e. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah.
(5) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d, berisi tingkat kejenuhan berbagai program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTN tersebut di wilayah kerja L2 Dikti.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTN ditetapkan oleh Menteri.
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen, paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:
a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau yang setara untuk program sarjana;
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
7. bukan Aparatur Sipil Negara;
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut;
atau
3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; dan
f. telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3) Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.
(4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. usul pembukaan setiap Program Studi;
c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan;
d. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara;
e. fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:
1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;
2. keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang
berwenang;
3. surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
f. laporan keuangan Badan Penyelenggara:
1. tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
2. dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.
(5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap PTS yang akan didirikan.
(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c berisi:
a. rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah L2 Dikti tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari L2 Dikti di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
b. tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti; dan
c. tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTS ditetapkan oleh Menteri.
(1) Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (5), pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing, harus memenuhi syarat:
a. diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan PTS tersebut, atau oleh Badan Penyelenggara INDONESIA yang bekerja sama dengan pihak asing;
b. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berstatus badan hukum INDONESIA yang bersifat nirlaba;
c. perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya;
d. dosen dan tenaga kependidikan warga
untuk menyelenggarakan setiap Program Studi di PTS yang didirikan melalui kerja sama berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut;
e. mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA pada program diploma dan/atau program sarjana di PTS yang didirikan melalui kerja sama wajib diberikan oleh dosen warga negara INDONESIA;
f. pemimpin PTS yang didirikan melalui kerja sama harus warga negara INDONESIA;
g. nama PTS yang didirikan melalui kerja sama harus memiliki ciri pembeda dengan nama perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama;
h. memperoleh rekomendasi dari:
1. Kedutaan Besar
di negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama; dan
2. kedutaan besar dari negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama di INDONESIA atau di negara lain tetapi untuk INDONESIA;
(2) Perjanjian kerja sama Pendirian PTS dengan perguruan tinggi asing harus memuat tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan forum penyelesaian sengketa INDONESIA.
(3) Jenis pendidikan, nama Program Studi, kurikulum, dan lokasi PTS yang akan didirikan melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTS melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.
(1) Program diploma yang diselenggarakan universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah program sarjana.
(2) Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(3) Program diploma yang diselenggarakan sekolah tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.
(4) Universitas, Institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.
(5) Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Apabila program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan program magister atau program magister terapan multidisiplin maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7) Program Studi pada program doktor atau program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Apabila program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan program doktor atau program doktor terapan multidisiplin maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan, telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:
a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau yang setara untuk program sarjana;
dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dibuka;
2. berusia:
a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil; atau b) paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil;
pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
6. bukan pegawai tetap pada instansi lain;
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu)
orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
1. 30 (tiga puluh) hektar untuk universitas atau institut; atau
2. 10 (sepuluh) hektar untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi;
dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
f. telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi;
6. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTN, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
c. usul pembukaan setiap Program Studi;
d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN akan didirikan;
dan
e. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah.
(5) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d, berisi tingkat kejenuhan berbagai program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTN tersebut di wilayah kerja L2 Dikti.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTN ditetapkan oleh Menteri.
(1) Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (5), pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing, harus memenuhi syarat:
a. diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan PTS tersebut, atau oleh Badan Penyelenggara INDONESIA yang bekerja sama dengan pihak asing;
b. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berstatus badan hukum INDONESIA yang bersifat nirlaba;
c. perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya;
d. dosen dan tenaga kependidikan warga
untuk menyelenggarakan setiap Program Studi di PTS yang didirikan melalui kerja sama berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut;
e. mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA pada program diploma dan/atau program sarjana di PTS yang didirikan melalui kerja sama wajib diberikan oleh dosen warga negara INDONESIA;
f. pemimpin PTS yang didirikan melalui kerja sama harus warga negara INDONESIA;
g. nama PTS yang didirikan melalui kerja sama harus memiliki ciri pembeda dengan nama perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama;
h. memperoleh rekomendasi dari:
1. Kedutaan Besar
di negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama; dan
2. kedutaan besar dari negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama di INDONESIA atau di negara lain tetapi untuk INDONESIA;
(2) Perjanjian kerja sama Pendirian PTS dengan perguruan tinggi asing harus memuat tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan forum penyelesaian sengketa INDONESIA.
(3) Jenis pendidikan, nama Program Studi, kurikulum, dan lokasi PTS yang akan didirikan melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTS melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, terdiri atas:
a. program sarjana memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
b. program magister memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
c. program doktor memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
d. program diploma memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
e. program magister terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
f. program doktor terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
g. program profesi memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
h. program spesialis memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
i. perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil plagiat;
j. perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki sumber belajar sesuai dengan Program Studi
yang dikembangkan;
k. perguruan tinggi tidak memiliki statuta;
l. perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau;
m. perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke pangkalan data pendidikan tinggi;
n. perguruan tinggi menyelenggaraan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan seluruh standar nasional pendidikan tinggi; dan/atau
o. Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, terdiri atas:
a. program sarjana memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
b. program magister memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
c. program doktor memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
d. program diploma memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
e. program magister terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
f. program doktor terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
g. program profesi memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
h. program spesialis memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
i. perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil plagiat;
j. perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki sumber belajar sesuai dengan Program Studi
yang dikembangkan;
k. perguruan tinggi tidak memiliki statuta;
l. perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau;
m. perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke pangkalan data pendidikan tinggi;
n. perguruan tinggi menyelenggaraan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan seluruh standar nasional pendidikan tinggi; dan/atau
o. Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.