PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

PERMEN Nomor 5 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

(1) Sistem e-Procurement dikelola oleh LPSE. (2) Prosedur operasional baku sistem e-Procurement mengikuti ketentuan alur kerja sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e- Procurement) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement), LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement).

Pasal 8

(1) Untuk menjamin pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement), Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan. (2) Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Biro Perencanaan untuk disampaikan kepada KPA, dalam bentuk softcopy dan hardcopy. (3) Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di situs Kementerian Riset dan Teknologi dan papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui situs LPSE paling lambat pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

Pasal 9

(1) ULP dapat mereview Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam hal terjadi perubahan dalam Rencana Umum Pengadaan, ULP bersama LPSE mengumumkan revisi Rencana Umum Pengadaan dengan persetujuan KPA di situs Kementerian Riset dan Teknologi dan papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui situs LPSE.

Pasal 10

Semua data dan informasi LPSE: a. Diumumkan di situs LPSE dan LPSE Pusat; b. Seluruh data dan informasi dihubungkan ke pusat informasi Pengadaan Barang/Jasa nasional yang disupervisi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 11

Pengaduan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e- Procurement) diatur sebagai berikut: a. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) dan bisa diakses oleh pihak yang terkait. b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE.

Pasal 12

LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat kepada PA, KPA, dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tembusan kepada Inspektur.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15