PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERMEN Nomor 27-prt-m-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. 2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 3. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. 4. Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari Air. 5. Air Minum Nondomestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik. 6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 8. Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. 9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. 10. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM. 11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 12. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan. 13. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru. 14. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan. 15. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM. 16. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis. 17. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM. 18. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui. 19. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel. 20. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air. 21. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 23. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. 24. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 25. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 26. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. 27. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 28. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya. 29. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat. 30. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut KSNP SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM. 31. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Provinsi dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. 32. Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten/Kota adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. 33. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya. 34. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. 35. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. 36. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal. 37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan SPAM meliputi: a. Pengembangan SPAM; dan b. Pengelolaan SPAM. (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM. (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. pembangunan berkelanjutan; dan b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

(1) Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. Kebijakan dan Strategi SPAM; dan b. Rencana Induk SPAM. (2) Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. KSNP SPAM; b. Jakstra SPAM Provinsi; dan c. Jakstra SPAM Kabupaten/Kota (3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi; b. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan c. Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota. (4) SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan/atau SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota dan/atau SPAM Kabupaten/Kota dimaksud mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (5) Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari telah dipenuhi, dalam penyusunan Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum Non Domestik dalam rangka mendorong laju perekonomian. (6) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum Domestik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman. (7) Kebutuhan Air Minum Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk aktifitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Pasal 6

(1) KSNP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional tentang Penyelenggaraan SPAM, KSNP SPAM dapat diubah. (3) Perubahan KSNP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan perubahan Jakstra SPAM Provinsi atau Jakstra SPAM Kabupaten/Kota. (4) KSNP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM; c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana tindak kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM. (5) KSNP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat rumusan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan Pemerintah Pusat. (7) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat: a. skenario Penyelenggaraan SPAM; b. sasaran kebijakan; dan c. komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM. (8) Rencana tindak kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat: a. alternatif sumber pembiayaan; dan b. kegiatan dan rencana tindak. Paragraf Kedua Jakstra SPAM Provinsi

Pasal 7

(1) Jakstra SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dan memfasilitasi keterpaduan penyusunan Jakstra SPAM Provinsi. (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur melakukan konsultasi substansi kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Cipta Karya. (4) Jakstra SPAM Provinsi paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM; c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM (5) Jakstra SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan KSNP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat. (6) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat: a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya; b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif; c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai dengan potensi air baku; dan d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan. (7) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat: a. skenario Penyelenggaraan SPAM; b. sasaran kebijakan; dan c. komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM. (8) Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat: a. alternatif sumber pembiayaan; dan b. kegiatan dan rencana tindak. Paragraf Ketiga Jakstra SPAM Kabupaten/Kota

Pasal 8

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar KSNP SPAM, Jakstra SPAM Provinsi, dan Jakstra SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) SPAM Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. (2) SPAM Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Dalam hal hasil tinjauan Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perubahan maka Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi dapat diubah. (4) SPAM Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Penyusunan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum lintas provinsi; b. kondisi SPAM eksisting lintas provinsi; c. standar/kriteria perencanaan; d. proyeksi kebutuhan air; e. potensi Air Baku; f. rencana induk dan pra desain SPAM; g. analisis dan keuangan; dan h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum. (6) Penyusunan SPAM Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengelompokan wilayah di lintas provinsi terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku. (7) Pengelompokan wilayah di lintas provinsi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional. Paragraf Kedua Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1) SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. (2) SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh gubernur. (4) Penyusunan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum lintas kabupaten/kota; b. kondisi SPAM eksisting lintas kabupaten/kota; c. standar/kriteria perencanaan; d. proyeksi kebutuhan air; e. potensi Air Baku; f. rencana induk dan pra desain SPAM; g. analisis dan keuangan; dan h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum. (5) Penyusunan SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku. (6) Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional. Paragraf Kedua Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota

Pasal 12

(1) SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. (2) SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Penyusunan SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut. (4) Penyusunan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum kabupaten/kota; b. kondisi SPAM eksisting kabupaten/kota; c. standar/kriteria perencanaan; d. proyeksi kebutuhan air; e. potensi Air Baku; f. rencana induk dan pra desain SPAM; g. analisis dan keuangan; dan h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar penyusunan SPAM Lintas Provinsi, penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota, penyusunan SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB Kedua

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Paragraf Kesatu KSNP SPAM

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Rencana Induk SPAM Paragraf Kesatu Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

SPAM JP DAN SPAM BJP

Pasal 14

Koreksi

Jenis SPAM meliputi: a. SPAM JP; dan b. SPAM BJP.

Pasal 15

Koreksi

(1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum. (2) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. (3) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. (5) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. unit air baku; b. unit produksi; c. unit distribusi; dan d. unit pelayanan. (6) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. (7) Ketentuan teknis SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijelaskan mengikuti pengelompokan unit SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan. (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas: a. sumur dangkal; b. sumur pompa; c. bak penampungan air hujan; d. terminal air; dan e. bangunan penangkap mata air. (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan. (4) Ketentuan teknis SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan mengikuti pengelompokan SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; dan d. evaluasi. (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pembangunan baru; b. peningkatan; dan c. perluasan. (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Operasi dan Pemeliharaan; b. Perbaikan; c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan d. Pengembangan Kelembagaan. Paragraf Kedua Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Penyelenggara SPAM harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara SPAM yang berasal dari Kelompok Masyarakat yang harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Air Baku untuk penyediaan Air Minum dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air (3) Penentuan besaran pasokan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sistem pengambilan Air Baku pada Penyelenggaraan SPAM Regional Lintas Provinsi atau SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota, izin pengusahaan sumber daya air dimiliki oleh: a. pengelola SPAM BUMN atau BUMD yang bertanggung jawab mengelola SPAM Regional; atau b. BUMD pada daerah terkait yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar daerah. (5) Selain dari pelaksanaan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam hal unit pengambilan Air Baku terletak di daerah kabupaten/kota lain diluar batas wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, Pemerintah Daerah terkait berkoordinasi dan/atau dapat melakukan kerjasama antar daerah. Paragraf Ketiga Perencanaan

Pasal 19

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. penyusunan Studi Kelayakan; dan b. penyusunan Rencana Teknis Terinci. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a meliputi: a. penyusunan Studi Kelayakan; b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan c. penyusunan Prosedur Operasi Standar. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c meliputi: a. rencana strategi bisnis; b. rencana bisnis; dan c. rencana bisnis anggaran. (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d terdiri dari: a. rencana bisnis; b. rencana strategi bisnis; dan c. rencana bisnis anggaran.

Pasal 20

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan; b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan c. Kajian sumber pembiayaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Dokumen standar perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Keempat Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit memuat: a. pengadaan; b. pembangunan; c. manajemen mutu; dan d. pemanfaatan. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b meliputi: a. pengadaan; b. pembangunan; c. manajemen mutu; dan d. pemanfaatan. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d meliputi: a. manajemen mutu; dan b. pemanfaatan.

Pasal 25

(1) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasaran yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar. (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Kelima Pemantauan

Pasal 26

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. pendataan kinerja; dan b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi: a. pendataan kinerja; dan b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 27

(1) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja. (2) Ketentuan mengenai dokumen standar pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Keenam Evaluasi

Pasal 28

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling sedikit memuat: a. evaluasi teknis; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b meliputi: a. evaluasi teknis; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d meliputi: a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 29

Ketentuan mengenai dokumen standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat nasional dan/atau evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM dari pemerintah provinsi. (2) Pemerintah provinsi melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat provinsi dan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM dari pemerintah kabupaten/kota. (3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat kabupaten/kota. (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.

Pasal 31

(1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN atau BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam jangka waktu tertentu saat dilakukan pemantauan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. evaluasi teknis; b. evaluasi keuangan; c. evaluasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia; dan d. evaluasi pelayanan Air Minum. (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN atau BUMD yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku ketentuan: a. diberikan teguran tertulis pertama untuk melakukan upaya perbaikan; b. dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran tertulis pertama diberikan teguran tertulis kedua; dan c. dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan tindakan administratif kepada pengurus BUMN atau BUMD. (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menunjuk unit pengelola sementara dalam rangka perbaikan kinerja Penyelenggaraan SPAM paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan Penyelenggaran SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMN/BUMD dan UPT/UPTD dan dikelola secara mandiri dan gotong royong. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat. Paragraf Kedua Alih Kelola Penyelenggaraan SPAM

Pasal 34

(1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi: a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi. (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada UPTD atau BUMD di wilayah pelayanannya. Paragraf Kedua Proses Dasar Manajemen

Pasal 35

(1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan: a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang MENETAPKAN iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b MENETAPKAN Iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan. (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi: a. pengadaan; b. pembangunan; dan c. pemanfaatan. (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga. (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM JP atau SPAM BJP dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri. (5) Pemantauan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama (6) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat

Pasal 36

Pelaksanaan Penyelenggaran SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, Kelompok Masyarakat wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat yang dibantu fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dapat mengikuti ketentuan tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum Paragraf Kesatu Tahapan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Ketentuan mengenai dokumen standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

Kelompok Masyarakat Paragraf Kesatu Umum

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam rangka menjamin hak rakyat atas Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

Koreksi

ayat (2), dilakukan pengendalian atas izin pengusahaan sumber daya air, penentuan tarif, dan penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi seluruh lapisan masyarakat. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Pembinaan; dan b. Pengawasan.

Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a terhadap Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri, meliputi: a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum; b. proses penyusunan sampai dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; d. bantuan teknis dan bantuan program; dan e. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terhadap Penyelenggara dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya meliputi: a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; d. bantuan teknis dan bantuan program; dan e. pengawasan teknis.

Pasal 41

(1) Menteri melakukan koordinasi dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air minum. (2) Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan SPAM, baik dengan SPAM JP maupun SPAM BJP. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. rapat koordinasi; dan b. koordinasi regional. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) antara lain meliputi: a. penyusunan Rencana Induk SPAM; b. penyusunan Jakstra SPAM Provinsi dan Jakstra SPAM Kabupaten/Kota; c. keterpaduan penyelenggaraan SPAM dengan penyelenggaraan infrastruktur sanitasi; d. pemanfaatan sumber Air Baku oleh beberapa daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan mencegah benturan kepentingan; e. penyelesaian permasalahan antara daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan Air Minum; f. penyelenggaraan infrastruktur Air Minum; dan g. pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Penyelenggara SPAM.

Pasal 43

(1) Koordinasi pemanfaatan sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan apabila: a. sumber Air Baku bersifat lintas provinsi atau kabupaten/kota; atau b. sumber Air Baku dinilai lebih efektif dan efisien jika dimanfaatkan secara regional. (2) Pemanfaatan sumber Air Baku secara regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana induk SPAM Air Baku secara regional.

Pasal 44

Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan Pasal 40 huruf a mencakup seluruh aspek dalam Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 45

Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM, baik SPAM JP maupun SPAM BJP.

Pasal 46

(1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilaksanakan oleh: a. Menteri kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota; atau b. Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota kepada Penyelenggara. (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

(1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ditujukan untuk menjamin pelayanan yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas. (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap Penyelenggaraan SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditujukan untuk menjamin SPAM BJP memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 48

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dan Pasal 40 huruf c, merupakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi: a. rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Penyelenggaraan SPAM; dan b. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang Penyelenggaraan SPAM. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tahap Penyelenggaraan SPAM. (3) Pelatihan dilaksanakan sebagai media aplikasi dari pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan, dan merupakan pengembangan kapasitas bagi Sumber Daya Manusia yang ada. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan memperhatikan komposisi Sumber Daya Manusia, kebutuhan Sumber Daya Manusia dan rencana jangka panjang. (5) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk skenario perencanaan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia yang diperoleh dari perencanaan organisasi sesuai dengan pengembangan yang direncanakan dalam rencana bisnis. (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan program yang ditetapkan. (7) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memiliki standardisasi program. (2) Standardisasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kurikulum, silabus, bahan ajar, tenaga pengajar, teknik dan metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, ujian/tes akhir, sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, atau sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui, dan pendanaan/pembiayaan pendidikan dan pelatihan. (3) Standardisasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dengan mengacu pada standar kompetensi kerja di bidang Penyelenggaraan SPAM yang telah disahkan.

Pasal 50

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, Pemerintah dapat mengembangkan tempat pendidikan dan pelatihan di tingkat regional atau tingkat provinsi. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan/atau dengan perguruan tinggi, Penyelenggara, serta lembaga lainnya. (3) Kerjasama Pemerintah bersama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan tingkat provinsi dengan tenaga pengajar dari Penyelenggara yang dinilai baik, atau pengajar dari perguruan tinggi, atau professional yang bergerak dalam bidang Penyelenggaraan SPAM. (4) Pusat pendidikan dan pelatihan di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Penyelenggara SPAM baik SPAM JP maupun SPAM BJP di daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi terkait. (5) Perguruan tinggi dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi terhadap substansi Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Penyelenggara SPAM dapat pula dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama antar Penyelenggara. (2) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembimbing/Mentor dengan Resipien. (3) Pembimbing/mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dukungan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan syarat Pembimbing/Mentor mampu memberikan pendampingan kepada Resipien sehingga kinerja pelayanan SPAM oleh Resipien menjadi baik. (4) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode yang disepakati antara Pembimbing/Mentor dan Resipien. (5) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pendidikan dan pelatihan di daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan memanfaatkan tenaga pengajar lainnya selain Pembimbing/Mentor.

Pasal 52

(1) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dan Pasal 40 huruf d diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau kepada Penyelenggara SPAM berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fisik maupun non-fisik yang mencakup aspek perencanaan, pemantauan dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi: a. penyelenggaraan SPAM di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, ibukota kecamatan, perdesaan, dan kawasan khusus; b. penyelenggaraan SPAM regional; c. bantuan fisik dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan air minum oleh penyelenggara; d. pemenuhan kebutuhan air baku; dan e. penyelenggaraan SPAM BJP skala individu dan skala komunal. (4) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk fasilitasi kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM meliputi: a. penyusunan perencanaan; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia bidang air minum; d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan e. persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

Pasal 53

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diutamakan bagi: a. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal; dan b. bantuan teknis yang pernah diterima sebelumnya telah dimanfaatkan sepenuhnya. (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diutamakan bagi: a. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan b. rekomendasi, saran, atau rencana tindak lanjut dari bantuan teknis yang pernah diterima sebelumnya telah dilaksanakan.

Pasal 54

(1) Sebelum bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diberikan, Pemerintah Daerah harus memenuhi kesepakatan. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang memuat syarat dan ketentuan lebih lanjut atas pemberian bantuan teknis. (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bantuan teknis dalam Pengembangan SPAM meliputi antara lain: a. kesiapan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota; b. ketersediaan lahan dan jalan akses; c. kesiapan perencanaan teknis mengacu pada Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota dan telah memiliki studi kelayakan/justifikasi teknis dan biaya; d. kesiapan unit pengelola SPAM yang akan mengelola sarana dan prasarana yang terbangun; e. tersedianya dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah yang meliputi pembagian tugas pelaksana kegiatan termasuk pembagian kewajiban pembiayaan sesuai dengan kewenangannya sehingga SPAM yang dibangun menjadi utuh dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya; f. kesiapan dokumen persyaratan serah terima aset untuk barang inventaris yang terbangun dalam satu kesatuan berkas; dan g. rencana dan kesiapan pemanfaatan dalam bentuk unit pelayanan. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bantuan teknis dalam Pengelolaan SPAM meliputi antara lain kesanggupan Pemerintah Daerah untuk mendampingi kegiatan peningkatan kapasitas SDM maupun kelembagaan dan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Pasal 55

(1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dalam Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh: a. Menteri kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota; atau b. Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota terhadap Penyelenggara. (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan SPAM. (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai penerapan pedoman dan standar dalam Penyelenggaraan SPAM dan menilai kesesuaian pelayanan SPAM dengan standar mutu pelayanan yang berlaku.

Pasal 56

(1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat: a. meminta laporan pelayanan Penyelenggaraan SPAM kepada penyelenggara; b. melakukan pemeriksaan lapangan; c. meminta salinan dokumen kepada penyelenggara; dan d. menerima pengaduan masyarakat. (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan saran tindak lanjut untuk perbaikan Penyelenggaraan SPAM. (3) Menteri melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan. (4) Gubernur, Bupati, atau Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan teknis.

Pasal 57

(1) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas Penyelenggaraan SPAM secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. (2) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas Penyelenggaraan SPAM di daerah provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur. (3) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas Penyelenggaraan SPAM di daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota. (4) Laporan hasil tindak lanjut disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya.

BAB Kelima

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 48

Koreksi

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

BAB Keempat

Bantuan Teknis dan Bantuan Program

Pasal 52

Koreksi

Pasal 53

Pasal 54

(1) Jakstra SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dan memfasilitasi keterpaduan penyusunan Jakstra SPAM Kabupaten/Kota. (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. (4) Dalam hal Jakstra SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum disusun sesuai dengan KSNP SPAM, substansi rancangan Jakstra SPAM Kabupaten/Kota dikonsultasikan pada Menteri cq. Direktur Jenderal Cipta Karya. (5) Jakstra SPAM Kabupaten/Kota paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM; c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM. (6) Jakstra SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan KSNP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Jakstra SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat. (7) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat: a. data awal Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya; b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif; c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai dengan potensi air baku; dan d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan. (8) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memuat: a. skenario Penyelenggaraan SPAM; b. sasaran kebijakan; dan c. komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM. (9) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat: a. alternatif sumber pembiayaan; dan b. kegiatan dan rencana tindak.