Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum y…

Pasal 20

(1) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Pada masa transisi, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

Pasal 16

Koreksi

(1) Kepatuhan Kasatker dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja Kasatker dalam penentuan dan penetapan Kasatker selanjutnya. (2) Kasatker akan diberikan teguran secara tertulis oleh Atasan Langsungnya dan ditembuskan ke Atasan dan Sekretaris Jenderal apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) selama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. (3) Kasatker yang telah mendapat teguran sebagaimana pada ayat (2) di atas selama 3 (tiga) kali akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kasatker wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengawasan eksternal pelaksanaan Satker di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK-RI). (2) Pengawasan internal pelaksanaan Satker di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (3) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Pejabat Eselon I melakukan pembinaan pelaksanaan untuk menjamin penyelenggaraan yang efektif dan efisien dalam mencapai rencana dan sasaran program Kementerian. (2) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis termasuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (3) Pelaksanaan pengawasan teknis dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Satker, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program. (2) Setiap Unit Kerja Eselon I yang mempunyai kegiatan di daerah wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) pada provinsi terkait. (3) Setiap Unit Kerja Eselon I wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-E1/UAPPB-E1).

Pasal 14

(1) Setiap Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. (2) Setiap Satker wajib menyelenggarakan penatausahaan BMN yang meliputi kegiatan pencatatan, yaitu membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), pembukuan BMN, yaitu mencatat setiap mutasi BMN, dan membukukan hasil inventarisasi, serta melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. (3) Bersama dengan UAPPB-W melakukan inventarisasi BMN, sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui kondisi, keberadaan, dan nilai Barang Milik Negara. (4) Menyediakan dan melaporkan laporan BMN yaitu dengan: a. Menyampaikan DBKP sebagaimana ayat (2) yang berisi semua BMN. b. Menyampaikan mutasi BMN pada DBKP sebagaimana ayat (2) secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL. d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodic kepada UPPB-W, dengan tembusan UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL. e. Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2006 kepada UPPB-W. (5) Melakukan pengamanan BMN, meliputi kegiatan pengamanan fisik, dokumen serta melakukan proses pengajuan bukti hak/sertifikat terhadap BMN berupa tanah. (6) Sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengajuan dan pengusulan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan terhadap BMN yang berada di bawah penatausahaan UAKPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 15

(1) Kasatker wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN, LAKIP, Laporan Pelaksanaan Kegiatan termasuk laporan terkait Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri selaku Pengguna Anggaran MENETAPKAN Pejabat Inti Satker/Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian. (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tidak berkaitan dengan tahun anggaran. (3) Pejabat Inti pada Satker/Pejabat Perbendaharaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.b., 2.b., dan 3.b. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (4) Pejabat Inti Satker/Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, b. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara, c. Pejabat Pembuat Komitmen, d. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, e. Bendahara Penerimaan, f. Bendahara Pengeluaran, (5) Masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir b, c, d, e, dan f dilarang untuk dirangkap. (6) Pejabat Inti Satker dilarang merangkap jabatan pada Satker lainnya. (7) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Inti Satker tidak terikat tahun anggaran. (8) Atasan langsung Kasatker atas nama Pejabat Eselon I MENETAPKAN Pembantu Pejabat Inti Satker, petugas pelaporan yang terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan e-Monitoring.

Pasal 12

Koreksi

(1) Mekanisme pencairan dana pelaksanaan kegiatan Satker dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5. tentang Mekanisme Pencairan Dana dan Contoh Adminstrasi Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Satker yang akan membuka rekening harus meminta persetujuan kepada Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap Satker wajib membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB); (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan urusan Kementerian yang dilaksanakan di daerah dalam rangka keterpaduan pembangunan wilayah dan pengembangan lintas sektor. (3) Pejabat Eselon I Kementerian melalui Pejabat Eselon II terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan di daerah yang dilakukan oleh seluruh Satker dan melakukan koordinasi dengan Dinas bidang PU terkait. (4) Kasatker Unit Pelaksana Teknis Pusat/Balai/Balai Besar dan Kepala SNVT yang melaksanakan kegiatan pusat di daerah, dalam pelaksanaan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan Gubernur. (5) Ketentuan tentang koordinasi pelaksanaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran 8. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kasatker mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan. (2) Pejabat Unit Eselon I Kementerian melalui Pejabat Unit Eselon II terkait melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Satker. (3) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Dinas bidang PU Provinsi terkait. (4) Penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan seluruh Kasatker mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang pada Lampiran 1.a., 2.a. dan 3.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Koreksi

(1) Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berada di provinsi, kabupaten/kota di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di Balai/Balai Besar sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan fungsi ULP. (2) Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selain yang disebutkan pada ayat (1), penugasan ULP akan ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP dapat membentuk perangkat organisasi dan membentuk beberapa kelompok kerja (pokja) sesuai beban kerjanya. (4) KPA MENETAPKAN panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. (2). Proses pengajuan usulan revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I selaku atasan Kasatker/penanggung jawab program, apabila ada perubahan output dengan atau tanpa perubahan pagu. (3). Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Pusat disampaikan oleh Pejabat Eselon I kepada Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan). (4). Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Daerah diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan), dan proses dilakukan sesuai dengan kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (5). Proses revisi DIPA yang diterbitkan di Daerah, dalam hal terjadi pengurangan output dan penambahan pagu rupiah murni diajukan melalui Pejabat Eselon I. (6). Usulan revisi DIPA dapat dikirim melalui fasilitas e-monitoring atau secara tertulis.

Pasal 7

(1) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merupakan petunjuk bagi Pejabat Satker untuk melaksanakan kegiatan yang mengikuti Petunjuk Umum dan Petunjuk Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.1., tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) POK atau Revisi POK ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait setelah DIPA atau revisi DIPA disahkan. (3) Setiap revisi POK harus melalui persetujuan tertulis dari Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab program, berdasarkan usulan Pejabat Eselon II terkait yang menjelaskan alasan-alasan perubahan yang diperlukan, meliputi aspek keterlaksanaan, kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi, serta tidak mempengaruhi rencana pencapaian sasaran dan kinerja Kementerian. (4) Revisi POK yang tidak berakibat perubahan pada output (kuantitas maupun satuan) sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh KPA. (5) Kerangka Umum Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4.2., tentang Kerangka Petunjuk Operasional Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaksanaan kegiatan urusan Kementerian yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Perencanaan, pemrograman dan penganggaran jangka menengah dan tahunan dilaksanakan oleh Menteri melalui koordinasi Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program yang merupakan bagian integral dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran Kementerian. (2) Setiap perubahan rencana, program, dan anggaran diusulkan tertulis oleh Satker untuk dibahas pada Unit Kerja Eselon I terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan berdasarkan usulan Pejabat Eselon II terkait yang menjelaskan alasan-alasan perubahan yang diperlukan, meliputi aspek keterlaksanaan, efektivitas dan efisiensi, serta tidak mempengaruhi rencana pencapaian sasaran dan kinerja Kementerian. (4) Mekanisme perencanaan, pemrograman, dan penganggaran jangka menengah dan tahunan mengacu pada Lampiran 4.1., tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (5) Rencana program dan usulan kegiatan beserta perubahannya harus mengacu pada RPIJM Bidang Infrastruktur ke-PU-an yang telah disepakati.

Pasal 5

(1) Proses penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dilaksanakan di Pusat dan menghasilkan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai dasar penelaahan dan penerbitan DIPA. Proses pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan sebagian di Pusat, dan sebagian di daerah. (2) Lampiran konsep DIPA yang diterbitkan di Pusat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (3) Konsep DIPA yang diproses di daerah diterbitkan berdasarkan Daftar Nominatif Anggaran (DNA) dan Daftar Revisi Anggaran (DRA) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri. (4) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan DIPA dan revisi DIPA yang diterbitkan di daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA ditandatangani kepada Kepala Unit Eselon I terkait dan Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 6

(1). Revisi DIPA meliputi perubahan pagu program, pagu antar kegiatan, pagu antar output dan output baik dalam jumlah maupun satuan. 10. Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPIJM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 2

Koreksi

(1). Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Satker di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah dalam urusan Kementerian yang dilaksanakan sendiri. (2). Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan hasil pelaksanaan urusan Kementerian secara efektif dan efisien. (3). Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan, pemrograman, penganggaran, koordinasi pelaksanaan di daerah, uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan, penetapan dan persyaratan personalia pejabat inti Satker, petunjuk operasional kegiatan, mekanisme pencairan dana, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan, dan ketentuan sanksi.

Pasal 3

Koreksi

(1). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian meliputi Kegiatan Subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, serta Kegiatan Penataan Ruang. (2). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Satker yang terdiri atas: a. Satker Tetap Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian di Pusat. b. Satker Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan sendiri di daerah. c. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan sendiri dan yang tidak dilaksanakan oleh Satker Tetap Pusat dan Satker Unit Pelaksana Teknis Pusat. 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Tektis Pelayanan Standar Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; 33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum. 4. Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Kewenangan urusan Kementerian Pekerjaan Umum adalah kegiatan yang meliputi Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang. 6. Dinas adalah organisasi pemerintahan di daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum. 9. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran dan/atau Pengguna Barang. 20. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5103); 21. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5117); 22. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4503); 23. PERATURAN PEMERINTAH No.37 Tahun 2011 tentang Sungai; 24. Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2010; 25. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara; 26. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 27. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 28. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 44); 29. Peraturan No.33 Tahun 2011 tentang Kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 30. Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 84/P Tahun 2009; 10. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4493); 11. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4624); 12. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor); 13. PERATURAN PEMERINTAH No.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 15. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 48); 16. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH No.38 Tahun 2008; 17. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4858); 18. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4859); 19. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 127); Mengingat : 1. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3373); 2. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2000 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4515); 3. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3892); 4. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA No. 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5092); 5. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA No. 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3956); 6. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3957); 7. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 32); 8. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 16 Tahun 2005, tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4490); 9. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4585); PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sendiri perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan perundangan yang terkait; b. bahwa peraturan perundangan terkait yang berubah, antara lain peraturan tentang organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 23 Tahun 2011; Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 42 Tahun 2002 sebagimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka Permen PU Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri perlu disempurnakan.

Peraturan Menteri Nomor 14-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI

BAB XII

Pasal 20

BAB XIII

Pasal 21

BAB XII

Pasal 20

BAB XIII

Pasal 21

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB XI

Pasal 19

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB I

Pasal 1