PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14-prt-m-2010 Tahun 2010 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERMEN Nomor 14-prt-m-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 2. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 3. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. 4. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN terhadap kebijakan otonomi daerah. 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. Maksud Dan Tujuan

BAB II

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target. (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014: a. Sumber Daya Air Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat a) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. b) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. b. Jalan 1. Jaringan a) Aksesibilitas Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat–pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. b) Mobilitas Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. c) Keselamatan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. 2. Ruas a) Kondisi jalan Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. b) Kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. c. Air Minum Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. d. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) 1. Air limbah permukiman a) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. 2. Pengelolaan sampah a) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. b) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 3. Drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. f. Penataan Bangunan dan Lingkungan 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. 2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota. g. Jasa Konstruksi 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun. h. Penataan Ruang 1. Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. 2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. 3. Izin Pemanfaatan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. 4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja. 5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengenai pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan desa dengan indikator terpenuhinya standar teknis prasarana jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

Peraturan Menteri Nomor 14-prt-m-2010 Tahun 2010 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17

Pasal 18