Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pembinaan aparatur negara adalah upaya dan proses kegiatan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam rangka membentuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bersih.
2. Pengembangan aparatur negara adalah upaya untuk meningkatkan karier dan kompetensi aparatur Kementerian Pekerjaan Umum, dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional, yang dalam hal ini dilakukan melalui pengembangan karier dalam jabatan, serta pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
3. Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Pekerjaan Umum adalah penyelenggaraan program pengembangan kompetensi aparatur dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan.
4. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kerja sama dengan Perguruan Tinggi Mitra, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian baik di dalam negeri atau luar negeri yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan kedinasan yang mempersiapkan peserta didik agar mampu melaksanakan pekerjaan yang dilandasi keahlian terapan tertentu mencakup program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kerja sama dengan Perguruan Tinggi Mitra, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian baik di dalam negeri atau luar negeri yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil.
6. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau instansi lainnya baik di dalam maupun luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan Swasta Asing.
7. Izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian, kepada aparatur atas dasar permohonan tertulis yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu tanpa meninggalkan tugas sehari-hari.
8. Pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusdiklat atau Lembaga Diklat lain di dalam negeri atau di luar negeri.
9. Lembaga Diklat Lain adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan di dalam negeri atau luar negeri.
10. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas aparatur, yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
11. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang diperlukan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu atau peningkatan profesionalitas pejabat fungsional tertentu.
12. Kurikulum adalah susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
13. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai lainnya yang melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Pekerjaan Umum atau pimpinan unit kerja Eselon I (Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektorat Jenderal/Kepala Badan) atau Eselon II yang mendapat pendelegasian wewenang di bidang kepegawaian (Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala).
15. Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, dan bertugas membantu menilai prestasi kerja Bidang PU dan Penataan Ruang.
16. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit melalui pejabat pengusul.
17. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk MENETAPKAN angka kredit Bidang PU dan Penataan Ruang dan harus dihadiri sekurang- kurangnya setengah dari seluruh anggota Tim Penilai ditambah satu.
18. Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetapkan menjadi Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK).
19. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam MENETAPKAN angka kredit.
20. Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim yang membantu Direktur Jenderal/ Kepala Badan Pembinaan Konstruksi sebagai Pembina Profesi Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam MENETAPKAN angka kredit.
21. Tim Penilai Instansi adalah Tim yang membantu Pejabat Eselon eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum.
22. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi.
23. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
24. Sekretaris Tim Penilai adalah Sekretariat yang membantu tim penilai melaksanakan tugasnya.
25. Tim Penilai Teknis adalah Tim yang membantu Penilai dalam melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan bersifat khusus yang memerlukan keahlian tertentu, yang akan diberhentikan setelah tugas penilaiannya selesai.
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Pejabat Fungsional bidang Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang Pekerjaan Umum yang mencakup Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Penata Ruang dan Pembina Jasa Konstruksi.
28. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
29. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian meliputi pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
30. Formasi Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jumlah Pejabat Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja.
31. Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
32. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Biro Kepegawaian dan Ortala adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian serta organisasi dan tatalaksana di Kementerian Pekerjaan Umum;
33. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan, serta pemberdayaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di Kementerian Pekerjaan Umum;
34. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut BPKLN adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam kerjasama luar negeri di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan aparatur di Kementerian Pekerjaan Umum.
(2) Pembinaan dan pengembangan Aparatur di Kementerian Pekerjaan Umum bertujuan agar:
a) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan aparatur di Kementerian Pekerjaan Umum dapat terkoordinasi dengan baik dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien; dan b) terwujudnya kualitas aparatur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang profesional dan berintegritas tinggi.
Lingkup Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini meliputi:
a. Seleksi dan Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Penyelenggaraan Pelatihan;
d. Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional; dan
e. Formasi Jabatan Fungsional.
BAB II
SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(1) Semua aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Semua aparatur daerah yang bekerja di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(3) Aparatur yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan dan Pelatihan atas dasar kebutuhan jabatan dan kedinasan, dalam rangka pengembangan karier pegawai yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Pendidikan diselenggarakan atas dasar kebutuhan Unit Organisasi.
(2) Pendidikan Dalam Negeri diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra melalui Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri/Pejabat Eselon I dan Rektor atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Pendidikan Luar Negeri diselenggarakan atas dasar penawaran dari lembaga pendidikan luar negeri baik beasiswa maupun mandiri.
(4) Program Studi Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pasal 6
(1) Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dalam pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
(2) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari substansi sumber daya air, jalan dan jembatan, tata bangunan dan perumahan, teknik penyehatan lingkungan, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi.
Pasal 7
Pasal 8
Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai mendapatkan:
a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pengakuan masa kerja selama mengikuti pendidikan untuk diperhitungkan dalam masa kerja kenaikan pangkat/ golongan;
c. Biaya pendidikan dan tunjangan operasional bagi aparatur yang menjalankan tugas belajar yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Bagi Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang mengikuti tugas belajar dan/atau diklat selama lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya dan dapat diaktifkan kembali setelah selesai dari penugasan.
Pasal 9
Pasal 10
Tata cara dan prosedur seleksi dan penetapan peserta pendidikan dan pelatihan, meliputi:
a. Penawaran dan informasi pendidikan dan pelatihan dengan persyaratan jabatan disampaikan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II terkait;
b. Pengusulan calon peserta yang sudah memenuhi persyaratan disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II kepada Biro Kepegawaian dan Ortala dengan tembusan Kepala Pusdiklat;
c. Berdasarkan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan persyaratan jabatan sebagaimana tersebut pada huruf b dilakukan seleksi administrasi oleh Biro Kepegawaian dan Ortala.
d. Khusus untuk calon peserta pendidikan kedinasan dan vokasi dilakukan seleksi akademis oleh Pusdiklat;
e. Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan II Pola Baru dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara RI, sedangkan seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala dan/atau Lembaga Administrasi Negara RI sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
f. Bagi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan yang telah lulus seleksi administrasi dan akademis, penetapan peserta dilakukan sebagai berikut:
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Tingkat II oleh Sekretaris Jenderal;
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala;
3. Diklat Fungsional, ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala;
4. Diklat Teknis persyaratan jabatan, ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala;
5. Diklat Teknis Non Persyaratan Jabatan ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat;
6. Tugas Belajar Luar Negeri/Double Degree, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
7. Tugas Belajar Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala; dan
8. Izin Belajar, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II masing-masing Unit Organisasi.
(1) Semua aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Semua aparatur daerah yang bekerja di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(3) Aparatur yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan dan Pelatihan atas dasar kebutuhan jabatan dan kedinasan, dalam rangka pengembangan karier pegawai yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Pendidikan diselenggarakan atas dasar kebutuhan Unit Organisasi.
(2) Pendidikan Dalam Negeri diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra melalui Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri/Pejabat Eselon I dan Rektor atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Pendidikan Luar Negeri diselenggarakan atas dasar penawaran dari lembaga pendidikan luar negeri baik beasiswa maupun mandiri.
(4) Program Studi Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pasal 6
(1) Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dalam pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
(2) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari substansi sumber daya air, jalan dan jembatan, tata bangunan dan perumahan, teknik penyehatan lingkungan, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi.
(1) Persyaratan umum calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
a. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
b. Mempunyai dasar pendidikan dan/ atau memangku jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan pelatihan aparatur yang akan diikuti;
c. Tidak dalam keadaan sedang diproses dan atau menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
f. Penilaian kinerja/pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik.
(2) Persyaratan khusus program Pendidikan meliputi:
a. Persyaratan Tugas Belajar:
1. Memperoleh izin dan/atau ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
2. Berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
3. Untuk bidang ilmu yang langka dan sangat diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
4. Usia setinggi-tingginya 25 tahun untuk calon peserta program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata I, 37 tahun untuk program Strata II, dan 40 tahun untuk program Strata III, dan/ atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau lembaga donor;
5. Untuk aparatur yang bertugas di daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia setinggi- tingginya dapat ditetapkan menjadi 37 tahun untuk Program
Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata I, 42 tahun untuk Program Strata II dan 47 tahun untuk Program Strata III;
6. Lulus dalam seleksi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan atau lembaga donor pemberi beasiswa;
7. Kualifikasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri (program/ bidang studi/ jurusan) yang diikuti telah memiliki akreditasi minimal B, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri telah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Program studi yang akan ditempuh mendapat persetujuan dari Atasan Langsung dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan bidang keahlian atau pengetahuan yang dipersyaratkan dalam jabatan di Unit Organisasi maupun pengembangan karier dan formasi;
9. Khusus untuk pendidikan program Strata III dapat diikuti oleh seluruh aparatur yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Pengusulan secara individual pada program pendidikan tertentu dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
11. Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II mengusulkan calon peserta berdasarkan prioritas kebutuhan dan pelaksanaan pekerjaan;
12. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi; dan
13. Bagi aparatur yang pernah mengikuti pendidikan di luar negeri tidak dibenarkan untuk dicalonkan kembali sebagai peserta diklat dan/atau pendidikan di luar negeri kecuali telah terlampaui masa dinas kembali selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
14. Bagi aparatur yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri dan/atau pendidikan di dalam negeri yang lebih tinggi wajib bekerja terlebih dahulu di Kementerian Pekerjaan Umum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
b. Persyaratan Izin Belajar:
1. Berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
3. Tidak dibebastugaskan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas atas izin Atasan;
4. Program pendidikan yang akan ditempuh adalah sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
5. Kualifikasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri (program/ bidang studi/ jurusan) yang diikuti telah memiliki akreditasi minimal B dan bukan merupakan kelas jauh dan/atau luar domisili yang tidak memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang, kecuali Universitas Terbuka;
6. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan
7. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
(3) Persyaratan khusus Program Pelatihan meliputi:
a. Diklat Prajabatan.
1. Peserta adalah CPNS, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS; dan
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan.
b. Diklat Kepemimpinan
1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural; dan
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan.
c. Diklat Teknis
1. Peserta adalah aparatur yang ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh penyelenggara pelatihan/diklat; dan
3. Bagi aparatur yang pernah mengikuti Diklat Teknis di luar negeri lebih dari 4 (empat) bulan tidak dibenarkan untuk dicalonkan kembali sebagai peserta Diklat Teknis di luar negeri kecuali telah terlampaui masa dinas kembali selama 1 (satu) tahun.
d. Diklat Fungsional
1. Peserta adalah aparatur yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu; dan
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan.
BAB Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Pendidikan dan Pelatihan
Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai mendapatkan:
a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pengakuan masa kerja selama mengikuti pendidikan untuk diperhitungkan dalam masa kerja kenaikan pangkat/ golongan;
c. Biaya pendidikan dan tunjangan operasional bagi aparatur yang menjalankan tugas belajar yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Bagi Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang mengikuti tugas belajar dan/atau diklat selama lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya dan dapat diaktifkan kembali setelah selesai dari penugasan.
Pasal 9
(1) Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan;
b. Menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dan tidak akan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
c. Bagi peserta pendidikan yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan, wajib lapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Kepala Pusdiklat, dan Atasan Langsung dengan menyertakan surat keterangan perpanjangan masa studi dari Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 2 (dua) semester dengan biaya sendiri, kemudian apabila masih belum selesai dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar, dengan izin Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dan Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
d. Setelah mengikuti program pelatihan wajib membuat laporan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II, Atasan Langsung dan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dengan menyerahkan surat tanda keterangan lulus diklat; dan
e. Khusus bagi peserta program Pendidikan:
1. Selama mengikuti pendidikan, pegawai yang bersangkutan setiap semester wajib membuat laporan kemajuan belajar secara tertulis kepada Menteri
c.q Pusdiklat dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dan Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
2. Setelah menyelesaikan pendidikan, pegawai yang bersangkutan wajib:
a) melaporkan diri secara tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklat dan Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar tesis/skripsi/karya tulis yang dibuat untuk memperoleh gelar, serta memaparkan hasil-hasil yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa studi;
b) bekerja kembali dan bersedia ditempatkan dan/atau ditugaskan di Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh wilayah INDONESIA selama 3 (tiga) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun (3n+1).
(2) Untuk peserta pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kementerian, berupa:
a. Penghentian beasiswa;
b. Wajib mengembalikan 2 (dua) kali jumlah seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan/atau
c. Dikenai hukuman disiplin dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan disiplin pegawai yang berlaku;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Tugas Belajar dan Izin Belajar diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tata cara dan prosedur seleksi dan penetapan peserta pendidikan dan pelatihan, meliputi:
a. Penawaran dan informasi pendidikan dan pelatihan dengan persyaratan jabatan disampaikan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II terkait;
b. Pengusulan calon peserta yang sudah memenuhi persyaratan disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II kepada Biro Kepegawaian dan Ortala dengan tembusan Kepala Pusdiklat;
c. Berdasarkan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan persyaratan jabatan sebagaimana tersebut pada huruf b dilakukan seleksi administrasi oleh Biro Kepegawaian dan Ortala.
d. Khusus untuk calon peserta pendidikan kedinasan dan vokasi dilakukan seleksi akademis oleh Pusdiklat;
e. Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan II Pola Baru dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara RI, sedangkan seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala dan/atau Lembaga Administrasi Negara RI sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
f. Bagi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan yang telah lulus seleksi administrasi dan akademis, penetapan peserta dilakukan sebagai berikut:
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Tingkat II oleh Sekretaris Jenderal;
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala;
3. Diklat Fungsional, ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala;
4. Diklat Teknis persyaratan jabatan, ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala;
5. Diklat Teknis Non Persyaratan Jabatan ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat;
6. Tugas Belajar Luar Negeri/Double Degree, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
7. Tugas Belajar Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala; dan
8. Izin Belajar, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II masing-masing Unit Organisasi.
BAB Kelima
Tugas Instansi dan Unit Kerja yang Berhubungan dengan Pendidikan dan Pelatihan
(1) Biro Kepegawaian dan Ortala memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan analisis dan identifikasi kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bersama Pusdiklat dan unit kerja terkait;
b. Mengevaluasi informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan dari Lembaga Diklat Pemerintah Dalam Negeri, Pusdiklat dan Unit Kerja/ Unit Organisasi Intern Kementerian, Lembaga Diklat Swasta Dalam Negeri yang terakreditasi, Lembaga/ Badan Donor dan Kedutaan Luar Negeri;
c. Menyampaikan informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan dimaksud pada butir b kepada setiap Unit Organisasi melalui Sekretariat Unit Organisasi;
d. Melaksanakan seleksi administrasi calon peserta pendidikan dan pelatihan teknis persyaratan jabatan dalam negeri dan luar negeri bersama unit kerja terkait;
e. Melaksanakan seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan bersama Lembaga Administrasi Negara sesuai kewenangan yang dimiliki;
f. Menyiapkan surat keputusan dan/atau surat perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri yang menjadi kewenangannya;
g. Menyiapkan surat perjanjian tugas belajar yang telah memenuhi syarat;
h. Menempatkan kembali peserta pendidikan dan pelatihan yang telah menyelesaikan program;
i. Melakukan evaluasi pasca diklat untuk mengetahui dampak pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja aparatur bersama Pusdiklat dan unit kerja terkait;
j. Memproses penyesuaian pangkat sesuai tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh peserta pendidikan sesuai peraturan yang berlaku; dan
k. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian.
(2) Pusdiklat memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan akan diklat untuk tingkat Kementerian dengan melibatkan Biro Kepegawaian dan Ortala dan Unit Organisasi;
b. Menyiapkan dan menginformasikan hasil seleksi kepada Unit Kerja/ Unit Organisasi, dan Biro Kepegawaian dan Ortala sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
c. Menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara lain meliputi sumber daya yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan;
d. Menyiapkan perencanaan dan pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan termasuk penyiapan bahan kurikulum, silabi dan metode pendidikan dan pelatihan dan mengkonsultasikan kepada Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
e. Menyampaikan informasi program pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang kepada Biro Kepegawaian dan Ortala;
f. MENETAPKAN kurikulum pendidikan kemitraan dan pendidikan dan pelatihan sebelum pelaksanaan dimulai;
g. Melakukan pemanggilan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan daftar calon yang diajukan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala;
h. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan selama mengikuti program diklat dan pasca diklat;
j. Menerima laporan hasil penyelenggaraan program diklat dari Lembaga Diklat, Instansi Pemerintah Dalam dan Luar Negeri, Balai-balai Pusdiklat, Lembaga Diklat Swasta dan dan Luar Negeri yang terakreditasi, Lembaga/Badan/Negara Donor yang bersangkutan termasuk di dalamnya hasil evaluasi peserta diklat;
k. Menerima laporan hasil kemajuan belajar yang dilakukan oleh dan dari peserta Pendidikan dan Pelatihan dan melakukan evaluasi laporan-laporan hasil kemajuan penugasan belajar peserta;
l. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Menteri dan Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan, dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi, Biro Kepegawaian
dan Ortala, dan pejabat lain yang dipandang perlu, untuk memperoleh masukan guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di masa mendatang.
(3) BPKLN memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri;
b. Mengupayakan fasilitas pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri dengan Lembaga/ Badan/ Negara Donor;
c. Memproses administrasi pencalonan peserta Pendidikan dan Pelatihan luar negeri kepada Sekretariat Negara/Kedutaan Besar/Lembaga Donor Internasional;
d. Memproses administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri;
dan
e. Menyusun laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal dan unit-unit kerja.
(4) Sekretaris Unit Organisasi memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan analisis kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan di unit kerjanya;
b. Mengevaluasi informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan yang diterima dari Biro Kepegawaian dan Ortala;
c. Menyampaikan informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan dimaksud pada butir b kepada setiap Unit Kerja, guna mempersiapkan calon peserta diklat yang dipandang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai peserta diklat;
d. Menyiapkan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dan menyampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklat, serta Kepala BPKLN khusus untuk pendidikan dan pelatihan luar negeri;
e. Menyiapkan surat perintah tugas mengikuti diklat teknis dalam negeri serta izin belajar;
f. Menyiapkan naskah surat perjanjian tugas belajar yang disetujui untuk diserahkan kepada Biro Kepegawaian dan Ortala;
g. Menyiapkan naskah dokumen luar negeri bagi peserta pendidikan dan pelatihan di luar negeri untuk diserahkan kepada BPKLN;
dan
h. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian tingkat Unit Organisasi.
(1) Jenis penyelenggaraan pendidikan terdiri atas:
a. Kemitraan; dan
b. Reguler;
(2) Penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan mempunyai ketentuan yaitu dilaksanakan secara bersama-sama baik dalam negeri maupun luar negeri atas dasar kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengacu kepada Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kesepakatan Bersama. Perguruan Tinggi Mitra bertanggung jawab pada bidang akademis, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab membantu kegiatan non akademis.
Kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan di kampus Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau di kampus Perguruan Tinggi Mitra.
Apabila peserta pendidikan berasal dari aparatur pemerintah dari negara yang bersangkutan maka leading agency nya adalah Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Penyelenggaraan pendidikan jenis reguler mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 13
Pasal 14
(1) Kurikulum Pendidikan menyesuaikan dengan jenis penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan.
(2) Kurikulum Pendidikan dengan jenis kemitraan merupakan kurikulum yang bersifat aplikatif yang disusun bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra berdasarkan usulan kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Kurikulum Pendidikan dengan jenis kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dikajiulang minimal setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan masukan dari Pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi, Alumni maupun Asosiasi Profesi, sepanjang kerjasama masih berlangsung.
(4) Penetapan kurikulum pendidikan kemitraan sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai.
(5) Kurikulum Pendidikan jenis reguler adalah mengikuti kurikulum yang digunakan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(6) Setiap awal semester sebelum perkuliahan pendidikan kemitraan dimulai diadakan pertemuan untuk membahas materi ajar dan pengajar Perguruan Tinggi Mitra serta pengajar dari Praktisi Kementerian Pekerjaan Umum.
(7) Melakukan pembinaan pada awal perkuliahan pendidikan kemitraan melalui Student Support Services (SSS)/orientasi/pembekalan karyasiswa baru dan Bimbingan Konseling (perwalian).
(8) Bimbingan Konseling merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membekali dan membimbing karyasiswa secara etika moral dan mental spiritual sejak awal hingga akhir dari proses pendidikan.
(9) Melakukan pembinaan pada akhir perkuliahan pendidikan kemitraan melalui Career Planning Development (CPD) /pembekalan akhir studi karyasiswa.
Pasal 15
(1) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan yang dilakukan Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut:
a. Melaporkan program studi Perguruan Tinggi Mitra yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum kepada Tim Pengarah;
b. Mengajukan program studi yang dibutuhkan Kementerian Pekerjaan Umum kepada Perguruan Tinggi Mitra;
c. Melakukan Koordinasi;
d. Menyelenggarakan Lokakarya;
e. Menyelenggarakan Sosialisasi;
f. Menyelenggarakan Ujian Seleksi;
g. Menyelenggarakan pengumuman seleksi dan administrasi peserta yang lulus seleksi;
h. Menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan dan Vokasi;
i. Menyelenggarakan pembekalan karyasiswa;
j. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi; dan
k. Menyusun laporan.
(2) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendidikan jenis reguler adalah sebagai berikut :
a. Penawaran dan informasi pendidikan reguler disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II terkait;
b. Pengusulan calon peserta yang sudah memenuhi persyaratan disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala untuk dilakukan seleksi admisnistrasi dengan tembusan ke Pusdiklat;
c. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala mengusulkan calon peserta kepada Kementerian/Lembaga lain, Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri, Lembaga Donor dalam negeri atau luar negeri untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya; dan
d. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala menerbitkan surat keputusan penetapan peserta tugas belajar bagi peserta yang lulus seleksi sesuai ayat (2) huruf c diatas.
Pasal 16
Dalam penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan, Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk semua kerjasama dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
Pasal 17
(1) Tenaga pengajar pendidikan jenis kemitraan berasal dari Perguruan Tinggi Mitra, Assosiasi Profesi, Praktisi dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dari Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan atas kompetensi yang dipersyaratkan.
(2) Tenaga pengajar pendidikan jenis reguler sesuai yang diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
Pasal 18
(1). Pusdiklat wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan di masing-masing Perguruan Tinggi mitra setiap semester meliputi kurikulum, dosen/pengajar, penyelenggaraan perkuliahan sesuai dengan Pedoman Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan Kedinasan dan Vokasi yang telah disusun;
(2). Pusdiklat berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan akademik dan perkembangan studi peserta pendidikan jenis reguler yang dikirimkan tiap semester;
(3). Pusdiklat menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada setiap tahun ajaran.
Pasal 19
(1). Setiap Perguruan Tinggi atau Lembaga Politeknik yang menjadi Mitra penyelenggaraan Pendidikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum wajib membuat laporan;
(2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri atas:
a. Laporan pendahuluan, yang berisi rencana perkuliahan, kurikulum, tenaga pengajar dan karyasiswa, disampaikan sebelum perkuliahan dimulai;
b. Laporan Progress/Pelaksanaan perkuliahan setiap semester, yang berisi laporan proses pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik pada setiap program studi disetiap perguruan tinggi mitra;
c. Laporan Kunjungan Lapangan disampaikan kepada Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan;
d. Laporan Akhir, yang berisi informasi tentang hasil penyelenggaraan pendidikan kedinasan dan vokasi setiap program studi, disampaikan pada akhir program studi; dan
e. Laporan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary Report), disampaikan bersamaan dengan laporan akhir.
(3) Pusdiklat membuat Laporan Penyelenggaraan Pendidikan pada setiap akhir tahun ajaran.
(4) Setiap peserta yang mengikuti pendidikan wajib membuat laporan akademik setiap semester selama proses studi berupa transkrip nilai dan laporan perkembangan studi secara narasi. Laporan tersebut disahkan oleh supervisor/advisor (Dosen Pembimbing atau Ketua Program Studi) kepada Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala.
(1) Jenis penyelenggaraan pendidikan terdiri atas:
a. Kemitraan; dan
b. Reguler;
(2) Penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan mempunyai ketentuan yaitu dilaksanakan secara bersama-sama baik dalam negeri maupun luar negeri atas dasar kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengacu kepada Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kesepakatan Bersama. Perguruan Tinggi Mitra bertanggung jawab pada bidang akademis, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab membantu kegiatan non akademis.
Kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan di kampus Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau di kampus Perguruan Tinggi Mitra.
Apabila peserta pendidikan berasal dari aparatur pemerintah dari negara yang bersangkutan maka leading agency nya adalah Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Penyelenggaraan pendidikan jenis reguler mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(1) Dasar penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan terdiri atas :
a. Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU);
b. Perjanjian Kerjasama; dan/atau
c. Perjanjian Penyelenggaraan Pendidikan.
(2) Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) merupakan kesepakatan bersama antara Menteri atau Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Rektor/Pejabat Perguruan Tinggi Mitra yang setara.
(3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Identitas para pihak;
b. Pengertian-pengertian;
c. Maksud dan tujuan;
d. Lingkup perjanjian kerja sama;
e. Objek perjanjian kerjasama;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Pembiayaan;
h. Jangka waktu;
i. Keadaan Kahar;
j. Penyelesaian perselisihan; dan
k. Perubahan perjanjian;
l. Berakhirnya perjanjian;
m. Sanksi;
(4) Perjanjian Kerjasama dapat merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama yang memuat uraian isi kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama antara Pusdiklat (Kepala Pusdiklat) dengan Perguruan Tinggi Mitra (Dekan / Pejabat yang setara).
(5) Perjanjian Kerjasama tersebut paling sedikit memuat :
a. Hakekat;
b. Maksud dan Tujuan;
c. Ruang lingkup pekerjaan kerjasama program studi Pendidikan;
d. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan;
e. Pembiayaan penyelenggaraan kerjasama;
f. Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama;
g. Perubahan (Addendum);
h. Penyelesaian Perselisihan;
i. Penutup.
(6) Penyusunan Perjanjian Penyelenggaraan Pendidikan untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dilakukan antara Satker Kementerian Pekerjaan Umum (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Perguruan Tinggi Mitra (Dekan / Pejabat yang setara).
(7) Perjanjian Penyelenggaraan Pendidikan tersebut paling sedikit memuat :
a. Definisi;
b. Lingkup Pekerjaan;
c. Tugas dan Kewajiban Pihak Kedua;
d. Tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
e. Biaya dan Cara Pembayaran;
f. Pajak;
g. Pembatalan Pekerjaan dan Penyelesaian Perselisihan;
h. Ketentuan lain-lain; dan
i. Dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama, antara lain Kerangka Acuan Kerja, Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Perguruan Tinggi.
(8) Penyelenggaraan pendidikan regular berdasarkan publikasi/surat penawaran dari Kementerian/Lembaga lain, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri serta Lembaga Donor baik dalam dan luar negeri.
(1) Kurikulum Pendidikan menyesuaikan dengan jenis penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan.
(2) Kurikulum Pendidikan dengan jenis kemitraan merupakan kurikulum yang bersifat aplikatif yang disusun bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra berdasarkan usulan kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Kurikulum Pendidikan dengan jenis kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dikajiulang minimal setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan masukan dari Pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi, Alumni maupun Asosiasi Profesi, sepanjang kerjasama masih berlangsung.
(4) Penetapan kurikulum pendidikan kemitraan sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai.
(5) Kurikulum Pendidikan jenis reguler adalah mengikuti kurikulum yang digunakan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(6) Setiap awal semester sebelum perkuliahan pendidikan kemitraan dimulai diadakan pertemuan untuk membahas materi ajar dan pengajar Perguruan Tinggi Mitra serta pengajar dari Praktisi Kementerian Pekerjaan Umum.
(7) Melakukan pembinaan pada awal perkuliahan pendidikan kemitraan melalui Student Support Services (SSS)/orientasi/pembekalan karyasiswa baru dan Bimbingan Konseling (perwalian).
(8) Bimbingan Konseling merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membekali dan membimbing karyasiswa secara etika moral dan mental spiritual sejak awal hingga akhir dari proses pendidikan.
(9) Melakukan pembinaan pada akhir perkuliahan pendidikan kemitraan melalui Career Planning Development (CPD) /pembekalan akhir studi karyasiswa.
(1) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan yang dilakukan Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut:
a. Melaporkan program studi Perguruan Tinggi Mitra yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum kepada Tim Pengarah;
b. Mengajukan program studi yang dibutuhkan Kementerian Pekerjaan Umum kepada Perguruan Tinggi Mitra;
c. Melakukan Koordinasi;
d. Menyelenggarakan Lokakarya;
e. Menyelenggarakan Sosialisasi;
f. Menyelenggarakan Ujian Seleksi;
g. Menyelenggarakan pengumuman seleksi dan administrasi peserta yang lulus seleksi;
h. Menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan dan Vokasi;
i. Menyelenggarakan pembekalan karyasiswa;
j. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi; dan
k. Menyusun laporan.
(2) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendidikan jenis reguler adalah sebagai berikut :
a. Penawaran dan informasi pendidikan reguler disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II terkait;
b. Pengusulan calon peserta yang sudah memenuhi persyaratan disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala untuk dilakukan seleksi admisnistrasi dengan tembusan ke Pusdiklat;
c. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala mengusulkan calon peserta kepada Kementerian/Lembaga lain, Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri, Lembaga Donor dalam negeri atau luar negeri untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya; dan
d. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala menerbitkan surat keputusan penetapan peserta tugas belajar bagi peserta yang lulus seleksi sesuai ayat (2) huruf c diatas.
Pasal 16
Dalam penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan, Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk semua kerjasama dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
(1) Tenaga pengajar pendidikan jenis kemitraan berasal dari Perguruan Tinggi Mitra, Assosiasi Profesi, Praktisi dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dari Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan atas kompetensi yang dipersyaratkan.
(2) Tenaga pengajar pendidikan jenis reguler sesuai yang diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
BAB Keenam
Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan
(1). Pusdiklat wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan di masing-masing Perguruan Tinggi mitra setiap semester meliputi kurikulum, dosen/pengajar, penyelenggaraan perkuliahan sesuai dengan Pedoman Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan Kedinasan dan Vokasi yang telah disusun;
(2). Pusdiklat berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan akademik dan perkembangan studi peserta pendidikan jenis reguler yang dikirimkan tiap semester;
(3). Pusdiklat menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada setiap tahun ajaran.
(1). Setiap Perguruan Tinggi atau Lembaga Politeknik yang menjadi Mitra penyelenggaraan Pendidikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum wajib membuat laporan;
(2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri atas:
a. Laporan pendahuluan, yang berisi rencana perkuliahan, kurikulum, tenaga pengajar dan karyasiswa, disampaikan sebelum perkuliahan dimulai;
b. Laporan Progress/Pelaksanaan perkuliahan setiap semester, yang berisi laporan proses pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik pada setiap program studi disetiap perguruan tinggi mitra;
c. Laporan Kunjungan Lapangan disampaikan kepada Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan;
d. Laporan Akhir, yang berisi informasi tentang hasil penyelenggaraan pendidikan kedinasan dan vokasi setiap program studi, disampaikan pada akhir program studi; dan
e. Laporan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary Report), disampaikan bersamaan dengan laporan akhir.
(3) Pusdiklat membuat Laporan Penyelenggaraan Pendidikan pada setiap akhir tahun ajaran.
(4) Setiap peserta yang mengikuti pendidikan wajib membuat laporan akademik setiap semester selama proses studi berupa transkrip nilai dan laporan perkembangan studi secara narasi. Laporan tersebut disahkan oleh supervisor/advisor (Dosen Pembimbing atau Ketua Program Studi) kepada Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala.
(1) Jenis Pelatihan terdiri atas:
a. Diklat Prajabatan; dan
b. Diklat Dalam Jabatan.
(2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Diklat Prajabatan Golongan I;
b. Diklat Prajabatan Golongan II; dan
c. Diklat Prajabatan Golongan III.
(3) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Diklat Kepemimpinan (Diklatpim);
b. Diklat Teknis; dan
c. Diklat Fungsional.
(4) Jenjang Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Diklatpim Tingkat IV;
b. Diklatpim Tingkat III;
c. Diklatpim Tingkat II; dan
d. Diklatpim Tingkat I;
(5) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. Jenis Diklat Teknis terdiri atas Diklat Teknis Substantif dan Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
b. Jenjang Diklat Teknis terdiri atas:
1. Diklat Teknis Tingkat Dasar;
2. Diklat Teknis Tingkat Lanjutan; dan
3. Diklat Teknis Tingkat Tinggi.
(6) Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
1. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
Diklat pembentukan jabatan fungsional dipersyaratkan bagi PNS yang baru diangkat dalam jabatan fungsional, dan bagi PNS perpindahan jabatan;
2. Diklat Fungsional Berjenjang;
Diklat fungsional berjenjang dipersyaratkan bagi pejabat fungsional yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi.
b. Jenjang Diklat Fungsional terdiri atas:
1. Diklat Fungsional Keahlian, yang terdiri dari Tingkat Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya dan Tingkat Utama; dan
2. Diklat Fungsional Keterampilan, yang terdiri dari Tingkat Pemula, Tingkat Terampil, Tingkat Mahir dan Tingkat Penyelia.
c. Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a digunakan sebagai uji kompetensi yang dipergunakan untuk pembentukan dan penyesuaian dalam Jabatan Fungsional.
Pasal 21
(1) Perencanaan pelatihan didasarkan pada kebutuhan akan pelatihan dan rencana pembinaan karir pegawai.
(2) Perencanaan kebutuhan pelatihan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan akan diklat dan analisis kebutuhan akan diklat.
(3) Perencanaan pelatihan mencakup persyaratan dan penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran, penentuan jenis dan jenjang pelatihan, penetapan agenda pembelajaran, penyiapan widyaiswara dan pengajar, sarana dan prasarana, beserta pembiayaan.
Pasal 22
(1) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat Pemerintah.
(2) Kurikulum Diklat Fungsional selain Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait.
(3) Kurikulum Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kurikulum Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan susunan mata diklat beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta diklat bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Penyusunan dan pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan dan dipersiapkan, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Standar kompetensi jabatan dipersiapkan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala, Pusdiklat dengan melibatkan Pembina Kepegawaian tingkat Eselon I;
d. Penyusunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pusdiklat, Biro Kepegawaian dan Ortala, Widyaiswara, dan unsur Unit Organisasi;
e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat; dan
f. Susunan kurikulum dalam setiap program Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat materi yang berhubungan langsung dengan persyaratan kompetensi jabatan.
(4) Ketentuan Metode Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagai berikut:
a. Metoda pembelajaran disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; dan
b. Pendekatan pembelajaran Diklat Teknis dan Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat bagi orang dewasa.
Pasal 23
(1). Tenaga pengajar Pelatihan terdiri atas Widyaiswara, Instruktur dan Narasumber/Praktisi yang ahli di bidangnya.
(2). Pendayagunaan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari instansi lain, dan/atau tenaga pengajar lainnya yang kompeten ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
Pasal 24
(1) Bentuk pelaksanaan Pelatihan terdiri atas:
a. Pelaksanaan Program Reguler; dan
b. Pelaksanaan Program Khusus
(2) Program Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang diselenggarakan atas dasar paket diklat yang telah tersedia di Pusdiklat.
(3) Program Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang diselenggarakan atas dasar permintaan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Diklat Instansi Pemerintah lainnya, Perguruan Tinggi, Instansi Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang belum tersedia pada Program Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi gap kompetensi pasca penilaian dan pemetaan kompetensi melalui Assessment Center.
Pasal 25
(1) Pelaksanaan Pelatihan merupakan keseluruhan proses pembelajaran yang meliputi:
a. kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara;
b. kegiatan yang dilakukan oleh peserta; dan
c. kegiatan yang dilakukan oleh pengajar/widyaiswara;
sesuai peran dan tugas masing-masing.
(2) Pelaksanaan Program Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
(3) Pelaksanaan setiap jenis dan jenjang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
(4) Metode Pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dapat dilakukan secara klasikal (on), yaitu dilakukan dengan tatap muka dan/atau secara nonklasikal (off), yaitu dilakukan dengan kegiatan di alam bebas, diklat di tempat kerja dan sistem jarak jauh.
Pasal 26
(1) Sarana dan prasarana Pelatihan merupakan fasilitas yang digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran.
(2) Sarana dan prasarana Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dipersiapkan oleh penyelenggara Pelatihan, disesuaikan dengan tujuan, sasaran program dan materi diklat.
(3) Dalam hal sarana dan prasarana Diklat Teknis dan Diklat Fungsional tidak mencukupi dan/atau tidak memenuhi persyaratan kelayakan penyelenggaraan Pelatihan, maka penyelenggara Pelatihan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Pembiayaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional bersumber dari:
a. APBN dan/atau APBD;
b. Pinjaman Hibah Luar Negeri dan/atau Bantuan Luar Negeri;
dan/atau
c. Sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyusunan dan penggunaan dana program Pelatihan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
(1) Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap penyelenggaraan Pelatihan.
(2) Evaluasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilakukan oleh penyelenggara Diklat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
(3) Evaluasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilakukan terhadap:
a. Peserta;
b. Materi Diklat;
c. Widyaiswara /Pengajar;
d. Manajemen Pelaksanaan Diklat; dan
e. Indeks Kepuasan Peserta.
(4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap setiap peserta, penyelenggara dan Widyaiswara diberikan Surat Keterangan Diklat.
(5) Pusdiklat wajib melaksanakan pemantauan selama berlangsungnya pelaksanaan pelatihan, dan melaksanakan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala.
(6) Pusdiklat, Biro Kepegawaian dan Ortala bersama unit organisasi secara berkala melaksanakan evaluasi pasca diklat guna mengetahui kinerja peserta pendidikan dan pelatihan, efektivitas penyelenggaraan dan manfaat pendidikan dan pelatihan setelah alumni kembali ke unit kerja semula dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri sebagai bahan penyempurnaan program diklat.
Pasal 29
(1) Laporan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional merupakan media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
(2) Laporan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kurikulum Diklat;
b. Peserta;
c. Widyaiswara/Pengajar;
d. Sumber Pembiayaan Diklat;
e. Sarana dan Prasarana;
f. Pelaksanaan Diklat;
g. Penyelenggara;
h. Bahan Diklat;
i. Metoda Diklat;
j. Media Diklat;
k. Jangka Waktu; dan
l. Hasil evaluasi penyelenggaraan diklat.
(3) Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengusulkan kerjasama berkewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Diklat pada setiap penyelenggaraan diklat dan disampaikan kepada Kepala Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan diklat.
Pasal 30
(1) Dasar penyelenggaraan kerjasama pelatihan terdiri dari :
a. Kesepakatan bersama (memorandum of understanding);
b. Perjanjian Kerjasama; dan
c. Perjanjian Penyelenggaraan Pelatihan.
(2) Perjanjian Kerjasama merupakan kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan diklat antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pejabat Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BaUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lainnya.
(3) Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat:
a. Identitas para pihak;
b. Pengertian-pengertian;
c. Maksud dan tujuan;
d. Lingkup perjanjian kerja sama;
e. Objek perjanjian kerjasama;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Pembiayaan;
h. Jangka waktu;
i. Keadaan Kahar;
j. Penyelesaian perselisihan;
k. Perubahan perjanjian;
l. Berakhirnya perjanjian;
m. Sanksi; dan
n. Penutup.
(4) Perjanjian Kerjasama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Penyelenggaraan Pelatihan antara Satker Balai di lingkungan Pusdiklat dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pejabat setingkat Eselon III/PPK Daerah).
(5) Perjanjian Penyelenggaraan Pelatihan tersebut paling sedikit memuat :
1. Definisi;
2. Lingkup Pekerjaan;
3. Tugas dan Kewajiban Pihak Kedua;
4. Tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
5. Biaya dan Cara Pembayaran;
6. Pajak;
7. Pembatalan Pekerjaan dan Penyelesaian Perselisihan;
8. Ketentuan lain-lain;
9. Dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama.
Pasal 31
(1) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan dilaksanakan atas dasar kebutuhan daerah/instansi terkait dan kegiatannya dilaksanakan di Balai Diklat atau dilokasi yang ditetapkan oleh Pusdiklat/Instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah.
(2) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan luar negeri mempunyai ketentuan didahului dengan Perjanjian Kerjasama Diklat yang mengacu kepada Kesepakatan Bersama antar Menteri. Apabila peserta berasal dari aparatur pemerintah negara yang bersangkutan maka leading agency nya adalah Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan Program Reguler dilaksanakan mengacu kepada paket program pelatihan yang telah ada (sesuai profil/katalog diklat Bidang Pekerjaan Umum , Penataan Ruang).
(4) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan Program Khusus dilaksanakan mengacu pada program khusus apabila tidak tersedia pada profil/katalog diklat.
Pasal 32
Prosedur dan tata cara penyelenggaraan kerjasama Pelatihan sebagai berikut:
a. Menyampaikan usulan kerjasama pelatihan dari instansi pemerintah/ pemerintah daerah untuk menyelenggarakan diklat melalui Pusdiklat;
b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembahasan kurikulum antara Balai Diklat, Widyaiswara, Pusdiklat dan instansi;
c. Kepala Pusdiklat MENETAPKAN pengajar dan apabila instansi mitra mengajukan tenaga pengajar lokal yang kompeten dibidang mata ajar diklat, maka instansi mitra harus terlebih dahulu mengajukannya kepada Kepala Pusdiklat untuk ditetapkan dan ditugaskan;
d. Membuat kurikulum pelatihan yang bersertifikat minimal 30 jam pelajaran (Kurikulum Inti) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Menyusun dan menandatangani dasar penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
f. Menyelenggarakan kerjasama Pelatihan baik dari instansi pemerintah/ pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Balai Diklat;
g. Melakukan evaluasi kelulusan peserta pelatihan pleh tenaga evaluator dari Pusdiklat atau petugas yang didelegasikan kepada Balai Diklat Wilayah setempat; dan
h. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan.
Pasal 33
(1). Aparatur, widyaiswara/pengajar dan penyelenggara Diklat diberikan pengakuan akan keberhasilan dalam mengikuti proses belajar mengajar dari penyelenggara/Pembina Diklat.
(2). Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pemberian:
a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
b. Piagam; dan/atau
c. Surat Keterangan.
Pasal 34
(1) Pejabat yang berwenang menandatangani STTPP, Piagam dan Surat Keterangan adalah :
a. Pembina Diklat; atau
b. Pelaksana Diklat.
(2) Pejabat yang berwenangmenandatangani STTPP,adalah:
a. Diklat diKementerian Pekerjaan Umum:
1. Pembina diklat : Kepala Pusdiklat;
2. Pelaksana diklat : Balai Diklat PU Wilayah;
b. Diklat bekerjasama dengan instansi lain:
1. Pembina diklat : Kepala Pusdiklat;
2. Pelaksana diklat : Balai Diklat PU Wilayah;
3. Pembina Kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.
(3) Pejabat yang berwenang menandatangani Piagam adalah Kepala Pusdiklat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian STTPP, Piagam dan/atau Surat Keterangan diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1) Semua informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan harus disebarluaskan dan hasilnya dimasukkan dalam satu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (SIM D).
(2) SIM D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a. jenis, jenjang dan program Pendidikan dan Pelatihan;
b. kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;
c. kepesertaan dalam suatu program Pendidikan dan Pelatihan;
d. kalender penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan;
e. widyaiswara dan/atau pengajar;
f. aparatur penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
g. sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
h. bahan dan/atau modul-modul Pendidikan dan Pelatihan;
i. lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi;
j. alumni Pendidikan dan Pelatihan;
k. hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
l. laporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
(3) Pengguna SIM D dapat dikategorikan menjadi pengguna umum dan internal Pusdiklat.
(4) Pengguna umum adalah pihak luar Pusdiklat yang menggunakan SIM D untuk memperoleh informasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
(5) Informasi yang disebarluaskan melalui SIM D dikelompokkan sebagai kategori pengguna.
(6) Balai Diklat wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan melalui SIM D paling lama 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
(7) Balai Diklat wajib menyampaikan informasi pembukaan Pendidikan dan Pelatihan melalui laporan summary SIM D paling lama 1 (satu) hari setelah selesai pembukaan Pendidikan dan Pelatihan.
(1) Jenis Pelatihan terdiri atas:
a. Diklat Prajabatan; dan
b. Diklat Dalam Jabatan.
(2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Diklat Prajabatan Golongan I;
b. Diklat Prajabatan Golongan II; dan
c. Diklat Prajabatan Golongan III.
(3) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Diklat Kepemimpinan (Diklatpim);
b. Diklat Teknis; dan
c. Diklat Fungsional.
(4) Jenjang Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Diklatpim Tingkat IV;
b. Diklatpim Tingkat III;
c. Diklatpim Tingkat II; dan
d. Diklatpim Tingkat I;
(5) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. Jenis Diklat Teknis terdiri atas Diklat Teknis Substantif dan Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
b. Jenjang Diklat Teknis terdiri atas:
1. Diklat Teknis Tingkat Dasar;
2. Diklat Teknis Tingkat Lanjutan; dan
3. Diklat Teknis Tingkat Tinggi.
(6) Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
1. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;
Diklat pembentukan jabatan fungsional dipersyaratkan bagi PNS yang baru diangkat dalam jabatan fungsional, dan bagi PNS perpindahan jabatan;
2. Diklat Fungsional Berjenjang;
Diklat fungsional berjenjang dipersyaratkan bagi pejabat fungsional yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi.
b. Jenjang Diklat Fungsional terdiri atas:
1. Diklat Fungsional Keahlian, yang terdiri dari Tingkat Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya dan Tingkat Utama; dan
2. Diklat Fungsional Keterampilan, yang terdiri dari Tingkat Pemula, Tingkat Terampil, Tingkat Mahir dan Tingkat Penyelia.
c. Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a digunakan sebagai uji kompetensi yang dipergunakan untuk pembentukan dan penyesuaian dalam Jabatan Fungsional.
(1) Perencanaan pelatihan didasarkan pada kebutuhan akan pelatihan dan rencana pembinaan karir pegawai.
(2) Perencanaan kebutuhan pelatihan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan akan diklat dan analisis kebutuhan akan diklat.
(3) Perencanaan pelatihan mencakup persyaratan dan penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran, penentuan jenis dan jenjang pelatihan, penetapan agenda pembelajaran, penyiapan widyaiswara dan pengajar, sarana dan prasarana, beserta pembiayaan.
(1) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat Pemerintah.
(2) Kurikulum Diklat Fungsional selain Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait.
(3) Kurikulum Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kurikulum Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan susunan mata diklat beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta diklat bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Penyusunan dan pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan dan dipersiapkan, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Standar kompetensi jabatan dipersiapkan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala, Pusdiklat dengan melibatkan Pembina Kepegawaian tingkat Eselon I;
d. Penyusunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pusdiklat, Biro Kepegawaian dan Ortala, Widyaiswara, dan unsur Unit Organisasi;
e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat; dan
f. Susunan kurikulum dalam setiap program Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat materi yang berhubungan langsung dengan persyaratan kompetensi jabatan.
(4) Ketentuan Metode Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagai berikut:
a. Metoda pembelajaran disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; dan
b. Pendekatan pembelajaran Diklat Teknis dan Diklat Fungsional disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat bagi orang dewasa.
(1). Tenaga pengajar Pelatihan terdiri atas Widyaiswara, Instruktur dan Narasumber/Praktisi yang ahli di bidangnya.
(2). Pendayagunaan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari instansi lain, dan/atau tenaga pengajar lainnya yang kompeten ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
(1) Bentuk pelaksanaan Pelatihan terdiri atas:
a. Pelaksanaan Program Reguler; dan
b. Pelaksanaan Program Khusus
(2) Program Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang diselenggarakan atas dasar paket diklat yang telah tersedia di Pusdiklat.
(3) Program Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang diselenggarakan atas dasar permintaan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Diklat Instansi Pemerintah lainnya, Perguruan Tinggi, Instansi Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang belum tersedia pada Program Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi gap kompetensi pasca penilaian dan pemetaan kompetensi melalui Assessment Center.
Pasal 25
(1) Pelaksanaan Pelatihan merupakan keseluruhan proses pembelajaran yang meliputi:
a. kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara;
b. kegiatan yang dilakukan oleh peserta; dan
c. kegiatan yang dilakukan oleh pengajar/widyaiswara;
sesuai peran dan tugas masing-masing.
(2) Pelaksanaan Program Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
(3) Pelaksanaan setiap jenis dan jenjang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat.
(4) Metode Pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dapat dilakukan secara klasikal (on), yaitu dilakukan dengan tatap muka dan/atau secara nonklasikal (off), yaitu dilakukan dengan kegiatan di alam bebas, diklat di tempat kerja dan sistem jarak jauh.
(1) Sarana dan prasarana Pelatihan merupakan fasilitas yang digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran.
(2) Sarana dan prasarana Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dipersiapkan oleh penyelenggara Pelatihan, disesuaikan dengan tujuan, sasaran program dan materi diklat.
(3) Dalam hal sarana dan prasarana Diklat Teknis dan Diklat Fungsional tidak mencukupi dan/atau tidak memenuhi persyaratan kelayakan penyelenggaraan Pelatihan, maka penyelenggara Pelatihan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Pembiayaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional bersumber dari:
a. APBN dan/atau APBD;
b. Pinjaman Hibah Luar Negeri dan/atau Bantuan Luar Negeri;
dan/atau
c. Sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyusunan dan penggunaan dana program Pelatihan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1) Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap penyelenggaraan Pelatihan.
(2) Evaluasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilakukan oleh penyelenggara Diklat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
(3) Evaluasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilakukan terhadap:
a. Peserta;
b. Materi Diklat;
c. Widyaiswara /Pengajar;
d. Manajemen Pelaksanaan Diklat; dan
e. Indeks Kepuasan Peserta.
(4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap setiap peserta, penyelenggara dan Widyaiswara diberikan Surat Keterangan Diklat.
(5) Pusdiklat wajib melaksanakan pemantauan selama berlangsungnya pelaksanaan pelatihan, dan melaksanakan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala.
(6) Pusdiklat, Biro Kepegawaian dan Ortala bersama unit organisasi secara berkala melaksanakan evaluasi pasca diklat guna mengetahui kinerja peserta pendidikan dan pelatihan, efektivitas penyelenggaraan dan manfaat pendidikan dan pelatihan setelah alumni kembali ke unit kerja semula dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri sebagai bahan penyempurnaan program diklat.
(1) Laporan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional merupakan media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
(2) Laporan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kurikulum Diklat;
b. Peserta;
c. Widyaiswara/Pengajar;
d. Sumber Pembiayaan Diklat;
e. Sarana dan Prasarana;
f. Pelaksanaan Diklat;
g. Penyelenggara;
h. Bahan Diklat;
i. Metoda Diklat;
j. Media Diklat;
k. Jangka Waktu; dan
l. Hasil evaluasi penyelenggaraan diklat.
(3) Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengusulkan kerjasama berkewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Diklat pada setiap penyelenggaraan diklat dan disampaikan kepada Kepala Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan diklat.
(1) Dasar penyelenggaraan kerjasama pelatihan terdiri dari :
a. Kesepakatan bersama (memorandum of understanding);
b. Perjanjian Kerjasama; dan
c. Perjanjian Penyelenggaraan Pelatihan.
(2) Perjanjian Kerjasama merupakan kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan diklat antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pejabat Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BaUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lainnya.
(3) Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat:
a. Identitas para pihak;
b. Pengertian-pengertian;
c. Maksud dan tujuan;
d. Lingkup perjanjian kerja sama;
e. Objek perjanjian kerjasama;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Pembiayaan;
h. Jangka waktu;
i. Keadaan Kahar;
j. Penyelesaian perselisihan;
k. Perubahan perjanjian;
l. Berakhirnya perjanjian;
m. Sanksi; dan
n. Penutup.
(4) Perjanjian Kerjasama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Penyelenggaraan Pelatihan antara Satker Balai di lingkungan Pusdiklat dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pejabat setingkat Eselon III/PPK Daerah).
(5) Perjanjian Penyelenggaraan Pelatihan tersebut paling sedikit memuat :
1. Definisi;
2. Lingkup Pekerjaan;
3. Tugas dan Kewajiban Pihak Kedua;
4. Tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
5. Biaya dan Cara Pembayaran;
6. Pajak;
7. Pembatalan Pekerjaan dan Penyelesaian Perselisihan;
8. Ketentuan lain-lain;
9. Dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama.
Pasal 31
(1) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan dilaksanakan atas dasar kebutuhan daerah/instansi terkait dan kegiatannya dilaksanakan di Balai Diklat atau dilokasi yang ditetapkan oleh Pusdiklat/Instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah.
(2) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan luar negeri mempunyai ketentuan didahului dengan Perjanjian Kerjasama Diklat yang mengacu kepada Kesepakatan Bersama antar Menteri. Apabila peserta berasal dari aparatur pemerintah negara yang bersangkutan maka leading agency nya adalah Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan Program Reguler dilaksanakan mengacu kepada paket program pelatihan yang telah ada (sesuai profil/katalog diklat Bidang Pekerjaan Umum , Penataan Ruang).
(4) Penyelenggaraan Kerjasama Pelatihan Program Khusus dilaksanakan mengacu pada program khusus apabila tidak tersedia pada profil/katalog diklat.
Pasal 32
Prosedur dan tata cara penyelenggaraan kerjasama Pelatihan sebagai berikut:
a. Menyampaikan usulan kerjasama pelatihan dari instansi pemerintah/ pemerintah daerah untuk menyelenggarakan diklat melalui Pusdiklat;
b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembahasan kurikulum antara Balai Diklat, Widyaiswara, Pusdiklat dan instansi;
c. Kepala Pusdiklat MENETAPKAN pengajar dan apabila instansi mitra mengajukan tenaga pengajar lokal yang kompeten dibidang mata ajar diklat, maka instansi mitra harus terlebih dahulu mengajukannya kepada Kepala Pusdiklat untuk ditetapkan dan ditugaskan;
d. Membuat kurikulum pelatihan yang bersertifikat minimal 30 jam pelajaran (Kurikulum Inti) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Menyusun dan menandatangani dasar penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
f. Menyelenggarakan kerjasama Pelatihan baik dari instansi pemerintah/ pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Balai Diklat;
g. Melakukan evaluasi kelulusan peserta pelatihan pleh tenaga evaluator dari Pusdiklat atau petugas yang didelegasikan kepada Balai Diklat Wilayah setempat; dan
h. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan.
BAB Kesepuluh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
(1). Aparatur, widyaiswara/pengajar dan penyelenggara Diklat diberikan pengakuan akan keberhasilan dalam mengikuti proses belajar mengajar dari penyelenggara/Pembina Diklat.
(2). Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pemberian:
a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
b. Piagam; dan/atau
c. Surat Keterangan.
(1) Pejabat yang berwenang menandatangani STTPP, Piagam dan Surat Keterangan adalah :
a. Pembina Diklat; atau
b. Pelaksana Diklat.
(2) Pejabat yang berwenangmenandatangani STTPP,adalah:
a. Diklat diKementerian Pekerjaan Umum:
1. Pembina diklat : Kepala Pusdiklat;
2. Pelaksana diklat : Balai Diklat PU Wilayah;
b. Diklat bekerjasama dengan instansi lain:
1. Pembina diklat : Kepala Pusdiklat;
2. Pelaksana diklat : Balai Diklat PU Wilayah;
3. Pembina Kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.
(3) Pejabat yang berwenang menandatangani Piagam adalah Kepala Pusdiklat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian STTPP, Piagam dan/atau Surat Keterangan diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Semua informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan harus disebarluaskan dan hasilnya dimasukkan dalam satu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (SIM D).
(2) SIM D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a. jenis, jenjang dan program Pendidikan dan Pelatihan;
b. kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;
c. kepesertaan dalam suatu program Pendidikan dan Pelatihan;
d. kalender penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan;
e. widyaiswara dan/atau pengajar;
f. aparatur penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
g. sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
h. bahan dan/atau modul-modul Pendidikan dan Pelatihan;
i. lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi;
j. alumni Pendidikan dan Pelatihan;
k. hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
l. laporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
(3) Pengguna SIM D dapat dikategorikan menjadi pengguna umum dan internal Pusdiklat.
(4) Pengguna umum adalah pihak luar Pusdiklat yang menggunakan SIM D untuk memperoleh informasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
(5) Informasi yang disebarluaskan melalui SIM D dikelompokkan sebagai kategori pengguna.
(6) Balai Diklat wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan melalui SIM D paling lama 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
(7) Balai Diklat wajib menyampaikan informasi pembukaan Pendidikan dan Pelatihan melalui laporan summary SIM D paling lama 1 (satu) hari setelah selesai pembukaan Pendidikan dan Pelatihan.
(1) Formasi masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional harus berdasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu adanya lowongan formasi sesuai jenjang jabatan.
(3) Lowongan suatu formasi terjadi apabila ada formasi jabatan fungsional yang belum terisi, berhenti, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan atau pembentukan unit kerja baru.
(4) Formasi jabatan fungsional pada masing-masing satuan organisasi, disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pejabat Fungsional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya.
(5) Formasi Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun berdasarkan kebutuhan unit kerja yang melakukan:
a. kegiatan teknik fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai (Pejabat Fungsional Teknik Pengairan);
b. kegiatan teknik fungsional penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan (Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan);
c. kegiatan teknik fungsional penyelenggara tata bangunan, perumahan dan permukiman (Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan);
d. kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase (Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan);
e. kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pejabat Fungsional Penata Ruang); dan
f. kegiatan perencanaan program, pengaturan, perberdayaan, pengawasan dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi (Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu;
(6) Ketentuan mengenai Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 37
Tata Cara Penetapan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
a. Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul formasi Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Pusat di lingkungannya kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c. Sebelum mengajukan usul formasi jabatan fungsional, masing-masing pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina
Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang;
d. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
e. Asli Peraturan penetapan formasi jabatan fungsional disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dengan tembusan kepada:
1. Menteri Pekerjaan Umum,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN),
4. Direktur Jenderal Anggaran, dan
5. Kepala KPPN yang bersangkutan.
Pasal 38
Tata Cara Penetapan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. Formasi jabatan fungsional di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah), setiap tahun anggaran ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan Gubernur;
d. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan formasi jabatan fungsional, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultansi dengan Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
f. Asli Peraturan penetapan formasi jabatan fungsional disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan serta Menteri Pekerjaan Umum.
(1) Formasi masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional harus berdasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu adanya lowongan formasi sesuai jenjang jabatan.
(3) Lowongan suatu formasi terjadi apabila ada formasi jabatan fungsional yang belum terisi, berhenti, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan atau pembentukan unit kerja baru.
(4) Formasi jabatan fungsional pada masing-masing satuan organisasi, disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pejabat Fungsional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya.
(5) Formasi Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun berdasarkan kebutuhan unit kerja yang melakukan:
a. kegiatan teknik fungsional penyelenggara pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai (Pejabat Fungsional Teknik Pengairan);
b. kegiatan teknik fungsional penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan (Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan);
c. kegiatan teknik fungsional penyelenggara tata bangunan, perumahan dan permukiman (Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan);
d. kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase (Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan);
e. kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pejabat Fungsional Penata Ruang); dan
f. kegiatan perencanaan program, pengaturan, perberdayaan, pengawasan dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi (Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu;
(6) Ketentuan mengenai Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB Kedua
Tata Cara Penetapan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional
Tata Cara Penetapan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
a. Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul formasi Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Pusat di lingkungannya kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c. Sebelum mengajukan usul formasi jabatan fungsional, masing-masing pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina
Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang;
d. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
e. Asli Peraturan penetapan formasi jabatan fungsional disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dengan tembusan kepada:
1. Menteri Pekerjaan Umum,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN),
4. Direktur Jenderal Anggaran, dan
5. Kepala KPPN yang bersangkutan.
Pasal 38
Tata Cara Penetapan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. Formasi jabatan fungsional di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah), setiap tahun anggaran ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan Gubernur;
d. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan formasi jabatan fungsional, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultansi dengan Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
f. Asli Peraturan penetapan formasi jabatan fungsional disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan serta Menteri Pekerjaan Umum.
BAB VI
ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
Pejabat yang berwenang untuk MENETAPKAN Angka Kredit adalah:
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pejabat Fungsional Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
c. Sekretaris Jenderal Kementerian terkait atau Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum;
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/bsampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; atau
e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
Pasal 40
(1) Organisasi Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat;
b. Tim Penilai Unit Kerja;
c. Tim Penilai Instansi;
d. Tim Penilai Provinsi; dan
e. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(2) Tim Penilai Pusat dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Tim Penilai Unit Kerja dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
(4) Tim Penilai Instansi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum.
(5) Kedudukan Tim Penilai Provinsi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk.
(6) Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk.
Pasal 41
(1) Tim Penilai Pusat bertugas:
a. Membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menilai dan MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pejabat Fungsional Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
b. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pejabat Fungsional Utama.
(2) Tim Penilai Pusat berfungsi:
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; dan
d. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
(1) Tim Penilai Instansi bertugas membantu Pejabat eselon II yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang instansi pusat
selain Kementerian Pekerjaan Umum dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Terampil, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi yang bersangkutan.
(2) Tim Penilai Instansi berfungsi :
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum; dan
b. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 46
Pasal 47
(1) Tim Penilai Provinsi bertugas :
a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Terampil, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
b. Membantu pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi lain terdekat dan Kabupaten/Kota apabila Tim Penilai Provinsi lain terdekat/Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
(2) Tim Penilai Provinsi berfungsi :
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk; dan
c. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 48
Pasal 49
(1) Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
(2) Tim Penilai Kabupaten/Kota berfungsi :
d. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
e. Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
f. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk; dan
g. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 50
Pasal 51
(1) Dalam menjalankan kewenangannya, Tim Penilai dibantu oleh:
a. Sekretariat Tim Penilai; dan
b. Tim Penilai Teknis.
(2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pembina Profesi/Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c. Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Instansi;
d. Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk,Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
e. Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(3) Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibentuk apabila diperlukan dengan pertimbangan bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
(4) Tim Penilai Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
Pasal 52
Pasal 53
(1) Tim Penilai Teknis bertugas membantu Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dari hasil kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
(2) Tim Penilai Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis dalam hal penilaian kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus.
(3) Masa Kerja Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode kenaikan pangkat.
Pejabat yang berwenang untuk MENETAPKAN Angka Kredit adalah:
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pejabat Fungsional Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
c. Sekretaris Jenderal Kementerian terkait atau Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum;
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/bsampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; atau
e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
(1) Organisasi Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat;
b. Tim Penilai Unit Kerja;
c. Tim Penilai Instansi;
d. Tim Penilai Provinsi; dan
e. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(2) Tim Penilai Pusat dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
(3) Tim Penilai Unit Kerja dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
(4) Tim Penilai Instansi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum.
(5) Kedudukan Tim Penilai Provinsi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk.
(6) Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk.
Pasal 41
(1) Tim Penilai Pusat bertugas:
a. Membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menilai dan MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pejabat Fungsional Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
b. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pejabat Fungsional Utama.
(2) Tim Penilai Pusat berfungsi:
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; dan
d. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
(1) Tim Penilai Instansi bertugas membantu Pejabat eselon II yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang instansi pusat
selain Kementerian Pekerjaan Umum dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Terampil, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi yang bersangkutan.
(2) Tim Penilai Instansi berfungsi :
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum; dan
b. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 46
Pasal 47
(1) Tim Penilai Provinsi bertugas :
a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Terampil, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
b. Membantu pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi lain terdekat dan Kabupaten/Kota apabila Tim Penilai Provinsi lain terdekat/Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
(2) Tim Penilai Provinsi berfungsi :
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk; dan
c. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 48
Pasal 49
(1) Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
(2) Tim Penilai Kabupaten/Kota berfungsi :
d. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
e. Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
f. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk; dan
g. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 50
Pasal 51
(1) Dalam menjalankan kewenangannya, Tim Penilai dibantu oleh:
a. Sekretariat Tim Penilai; dan
b. Tim Penilai Teknis.
(2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pembina Profesi/Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c. Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Instansi;
d. Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk,Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
e. Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(3) Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibentuk apabila diperlukan dengan pertimbangan bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
(4) Tim Penilai Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
Pasal 52
Pasal 53
(1) Tim Penilai Teknis bertugas membantu Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dari hasil kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
(2) Tim Penilai Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis dalam hal penilaian kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus.
(3) Masa Kerja Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode kenaikan pangkat.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Pusat, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Pusat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April persidangan dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya; dan
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan.
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum atas usul Ketua Tim Penilai Pusat dapat mengganti anggota Tim Penilai Pusat apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Pusat yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Pusat yang bersangkutan, untuk jangka satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Pusat;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai Pusat membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Pusat melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Pusat dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1. Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Pusat;
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional Bidang PU dan Penataan Ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditetapkan; dan
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan
4. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 236/KPTS/M/2003 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan
b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 168/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 60
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
(1) Persyaratan umum calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
a. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
b. Mempunyai dasar pendidikan dan/ atau memangku jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan pelatihan aparatur yang akan diikuti;
c. Tidak dalam keadaan sedang diproses dan atau menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
f. Penilaian kinerja/pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik.
(2) Persyaratan khusus program Pendidikan meliputi:
a. Persyaratan Tugas Belajar:
1. Memperoleh izin dan/atau ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
2. Berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
3. Untuk bidang ilmu yang langka dan sangat diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
4. Usia setinggi-tingginya 25 tahun untuk calon peserta program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata I, 37 tahun untuk program Strata II, dan 40 tahun untuk program Strata III, dan/ atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau lembaga donor;
5. Untuk aparatur yang bertugas di daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia setinggi- tingginya dapat ditetapkan menjadi 37 tahun untuk Program
Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata I, 42 tahun untuk Program Strata II dan 47 tahun untuk Program Strata III;
6. Lulus dalam seleksi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan atau lembaga donor pemberi beasiswa;
7. Kualifikasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri (program/ bidang studi/ jurusan) yang diikuti telah memiliki akreditasi minimal B, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri telah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Program studi yang akan ditempuh mendapat persetujuan dari Atasan Langsung dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan bidang keahlian atau pengetahuan yang dipersyaratkan dalam jabatan di Unit Organisasi maupun pengembangan karier dan formasi;
9. Khusus untuk pendidikan program Strata III dapat diikuti oleh seluruh aparatur yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Pengusulan secara individual pada program pendidikan tertentu dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
11. Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II mengusulkan calon peserta berdasarkan prioritas kebutuhan dan pelaksanaan pekerjaan;
12. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi; dan
13. Bagi aparatur yang pernah mengikuti pendidikan di luar negeri tidak dibenarkan untuk dicalonkan kembali sebagai peserta diklat dan/atau pendidikan di luar negeri kecuali telah terlampaui masa dinas kembali selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
14. Bagi aparatur yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri dan/atau pendidikan di dalam negeri yang lebih tinggi wajib bekerja terlebih dahulu di Kementerian Pekerjaan Umum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
b. Persyaratan Izin Belajar:
1. Berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
3. Tidak dibebastugaskan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas atas izin Atasan;
4. Program pendidikan yang akan ditempuh adalah sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
5. Kualifikasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri (program/ bidang studi/ jurusan) yang diikuti telah memiliki akreditasi minimal B dan bukan merupakan kelas jauh dan/atau luar domisili yang tidak memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang, kecuali Universitas Terbuka;
6. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan
7. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
(3) Persyaratan khusus Program Pelatihan meliputi:
a. Diklat Prajabatan.
1. Peserta adalah CPNS, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS; dan
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan.
b. Diklat Kepemimpinan
1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural; dan
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan.
c. Diklat Teknis
1. Peserta adalah aparatur yang ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh penyelenggara pelatihan/diklat; dan
3. Bagi aparatur yang pernah mengikuti Diklat Teknis di luar negeri lebih dari 4 (empat) bulan tidak dibenarkan untuk dicalonkan kembali sebagai peserta Diklat Teknis di luar negeri kecuali telah terlampaui masa dinas kembali selama 1 (satu) tahun.
d. Diklat Fungsional
1. Peserta adalah aparatur yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu; dan
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan.
(1) Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan;
b. Menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dan tidak akan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
c. Bagi peserta pendidikan yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan, wajib lapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Kepala Pusdiklat, dan Atasan Langsung dengan menyertakan surat keterangan perpanjangan masa studi dari Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 2 (dua) semester dengan biaya sendiri, kemudian apabila masih belum selesai dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar, dengan izin Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dan Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
d. Setelah mengikuti program pelatihan wajib membuat laporan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II, Atasan Langsung dan Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dengan menyerahkan surat tanda keterangan lulus diklat; dan
e. Khusus bagi peserta program Pendidikan:
1. Selama mengikuti pendidikan, pegawai yang bersangkutan setiap semester wajib membuat laporan kemajuan belajar secara tertulis kepada Menteri
c.q Pusdiklat dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dan Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II;
2. Setelah menyelesaikan pendidikan, pegawai yang bersangkutan wajib:
a) melaporkan diri secara tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklat dan Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Eselon II dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar tesis/skripsi/karya tulis yang dibuat untuk memperoleh gelar, serta memaparkan hasil-hasil yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa studi;
b) bekerja kembali dan bersedia ditempatkan dan/atau ditugaskan di Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh wilayah INDONESIA selama 3 (tiga) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun (3n+1).
(2) Untuk peserta pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kementerian, berupa:
a. Penghentian beasiswa;
b. Wajib mengembalikan 2 (dua) kali jumlah seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan/atau
c. Dikenai hukuman disiplin dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan disiplin pegawai yang berlaku;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Tugas Belajar dan Izin Belajar diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Biro Kepegawaian dan Ortala memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan analisis dan identifikasi kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bersama Pusdiklat dan unit kerja terkait;
b. Mengevaluasi informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan dari Lembaga Diklat Pemerintah Dalam Negeri, Pusdiklat dan Unit Kerja/ Unit Organisasi Intern Kementerian, Lembaga Diklat Swasta Dalam Negeri yang terakreditasi, Lembaga/ Badan Donor dan Kedutaan Luar Negeri;
c. Menyampaikan informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan dimaksud pada butir b kepada setiap Unit Organisasi melalui Sekretariat Unit Organisasi;
d. Melaksanakan seleksi administrasi calon peserta pendidikan dan pelatihan teknis persyaratan jabatan dalam negeri dan luar negeri bersama unit kerja terkait;
e. Melaksanakan seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan bersama Lembaga Administrasi Negara sesuai kewenangan yang dimiliki;
f. Menyiapkan surat keputusan dan/atau surat perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri yang menjadi kewenangannya;
g. Menyiapkan surat perjanjian tugas belajar yang telah memenuhi syarat;
h. Menempatkan kembali peserta pendidikan dan pelatihan yang telah menyelesaikan program;
i. Melakukan evaluasi pasca diklat untuk mengetahui dampak pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja aparatur bersama Pusdiklat dan unit kerja terkait;
j. Memproses penyesuaian pangkat sesuai tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh peserta pendidikan sesuai peraturan yang berlaku; dan
k. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian.
(2) Pusdiklat memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan akan diklat untuk tingkat Kementerian dengan melibatkan Biro Kepegawaian dan Ortala dan Unit Organisasi;
b. Menyiapkan dan menginformasikan hasil seleksi kepada Unit Kerja/ Unit Organisasi, dan Biro Kepegawaian dan Ortala sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
c. Menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara lain meliputi sumber daya yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan;
d. Menyiapkan perencanaan dan pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan termasuk penyiapan bahan kurikulum, silabi dan metode pendidikan dan pelatihan dan mengkonsultasikan kepada Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
e. Menyampaikan informasi program pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang kepada Biro Kepegawaian dan Ortala;
f. MENETAPKAN kurikulum pendidikan kemitraan dan pendidikan dan pelatihan sebelum pelaksanaan dimulai;
g. Melakukan pemanggilan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan daftar calon yang diajukan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala;
h. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan selama mengikuti program diklat dan pasca diklat;
j. Menerima laporan hasil penyelenggaraan program diklat dari Lembaga Diklat, Instansi Pemerintah Dalam dan Luar Negeri, Balai-balai Pusdiklat, Lembaga Diklat Swasta dan dan Luar Negeri yang terakreditasi, Lembaga/Badan/Negara Donor yang bersangkutan termasuk di dalamnya hasil evaluasi peserta diklat;
k. Menerima laporan hasil kemajuan belajar yang dilakukan oleh dan dari peserta Pendidikan dan Pelatihan dan melakukan evaluasi laporan-laporan hasil kemajuan penugasan belajar peserta;
l. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Menteri dan Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan, dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi, Biro Kepegawaian
dan Ortala, dan pejabat lain yang dipandang perlu, untuk memperoleh masukan guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di masa mendatang.
(3) BPKLN memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri;
b. Mengupayakan fasilitas pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri dengan Lembaga/ Badan/ Negara Donor;
c. Memproses administrasi pencalonan peserta Pendidikan dan Pelatihan luar negeri kepada Sekretariat Negara/Kedutaan Besar/Lembaga Donor Internasional;
d. Memproses administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri;
dan
e. Menyusun laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal dan unit-unit kerja.
(4) Sekretaris Unit Organisasi memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan analisis kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan di unit kerjanya;
b. Mengevaluasi informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan yang diterima dari Biro Kepegawaian dan Ortala;
c. Menyampaikan informasi tawaran program pendidikan dan pelatihan dimaksud pada butir b kepada setiap Unit Kerja, guna mempersiapkan calon peserta diklat yang dipandang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai peserta diklat;
d. Menyiapkan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dan menyampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala dengan tembusan kepada Kepala Pusdiklat, serta Kepala BPKLN khusus untuk pendidikan dan pelatihan luar negeri;
e. Menyiapkan surat perintah tugas mengikuti diklat teknis dalam negeri serta izin belajar;
f. Menyiapkan naskah surat perjanjian tugas belajar yang disetujui untuk diserahkan kepada Biro Kepegawaian dan Ortala;
g. Menyiapkan naskah dokumen luar negeri bagi peserta pendidikan dan pelatihan di luar negeri untuk diserahkan kepada BPKLN;
dan
h. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian tingkat Unit Organisasi.
(1) Dasar penyelenggaraan pendidikan jenis kemitraan terdiri atas :
a. Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU);
b. Perjanjian Kerjasama; dan/atau
c. Perjanjian Penyelenggaraan Pendidikan.
(2) Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) merupakan kesepakatan bersama antara Menteri atau Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Rektor/Pejabat Perguruan Tinggi Mitra yang setara.
(3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Identitas para pihak;
b. Pengertian-pengertian;
c. Maksud dan tujuan;
d. Lingkup perjanjian kerja sama;
e. Objek perjanjian kerjasama;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Pembiayaan;
h. Jangka waktu;
i. Keadaan Kahar;
j. Penyelesaian perselisihan; dan
k. Perubahan perjanjian;
l. Berakhirnya perjanjian;
m. Sanksi;
(4) Perjanjian Kerjasama dapat merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama yang memuat uraian isi kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama antara Pusdiklat (Kepala Pusdiklat) dengan Perguruan Tinggi Mitra (Dekan / Pejabat yang setara).
(5) Perjanjian Kerjasama tersebut paling sedikit memuat :
a. Hakekat;
b. Maksud dan Tujuan;
c. Ruang lingkup pekerjaan kerjasama program studi Pendidikan;
d. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan;
e. Pembiayaan penyelenggaraan kerjasama;
f. Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama;
g. Perubahan (Addendum);
h. Penyelesaian Perselisihan;
i. Penutup.
(6) Penyusunan Perjanjian Penyelenggaraan Pendidikan untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dilakukan antara Satker Kementerian Pekerjaan Umum (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Perguruan Tinggi Mitra (Dekan / Pejabat yang setara).
(7) Perjanjian Penyelenggaraan Pendidikan tersebut paling sedikit memuat :
a. Definisi;
b. Lingkup Pekerjaan;
c. Tugas dan Kewajiban Pihak Kedua;
d. Tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
e. Biaya dan Cara Pembayaran;
f. Pajak;
g. Pembatalan Pekerjaan dan Penyelesaian Perselisihan;
h. Ketentuan lain-lain; dan
i. Dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama, antara lain Kerangka Acuan Kerja, Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Perguruan Tinggi.
(8) Penyelenggaraan pendidikan regular berdasarkan publikasi/surat penawaran dari Kementerian/Lembaga lain, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri serta Lembaga Donor baik dalam dan luar negeri.
(1) Tim Penilai Pusat terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal, terdiri atas:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Pusat.
(3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Pusat terdiri atas :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang yang sama dengan Bidang PU dan Penataan Ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai pusat, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Pusat yang berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus diupayakan lebih banyak daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil lain yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Pusat adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota Tim Penilai Pusat dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
(1) Tim Penilai Unit Kerja bertugas :
a. Membantu Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
b. Membantu pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk;
c. Membantu pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk;
dan lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota apabila Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat belum terbentuk; dan
d. Membantu Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten/kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
(2) Tim Penilai Unit Kerja berfungsi :
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional /Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum; dan
a. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional /Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
(1) Tim Penilai Unit Kerja terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Unit Kerja berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja.
(3) Persyaratan anggota Tim Penilai Unit Kerja :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Unit Kerja, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Unit Kerja harus diupayakan lebih banyak berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan Bidang PU dan Penataan Ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Pusat adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota Tim Penilai Unit Kerja dapat berasal dari berbagai instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional /Kepala Badan Pembinaan Konstruksi.
(1) Tim Penilai Instansi terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Instansi berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Instansi.
(3) Persyaratan anggota Tim Penilai Instansi :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja Bidang PU dan Penataan Ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Instansi, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Instansi diupayakan lebih banyak berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
(5) Masa kerja Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota tim penilai Instansi dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, atas permintaan Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum yang bersangkutan.
(1) Tim Penilai Provinsi terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Provinsi berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Provinsi.
(3) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Provinsi :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim Penilai Provinsi.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Provinsi harus diupayakan lebih banyak berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Provinsi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk.
(1) Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(3) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Kabupaten/Kota, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota diupayakan lebih banyak berasal dari Bidang PU dan Penataan Ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk.
(1) Sekretariat Tim Penilai bertanggungjawab kepada:
a. Ketua Tim Penilai Pusat untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;
b. Ketua Tim Penilai Unit Kerja untuk Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja;
c. Ketua Tim Penilai Instansi untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
d. Ketua Tim Penilai Provinsi untuk Sekretariat Penilai Provinsi; dan
e. KetuaTimPenilai Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh:
a. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekretaris Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja;
c. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekretaris Tim Penilai Instansi;
d. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk Sekretaris Tim penilai Provinsi; dan
e. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Sekretaris Tim penilai Kabupaten/Kota.
(3) Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu tim penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi Bidang PU dan Penataan Ruang.
(4) Sekretaris Tim Penilai berfungsi:
a. Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Bidang PU dan Penataan Ruang;
b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Bidang PU dan Penataan Ruang;
c. Membuat jadwal sidang Tim Penilai;
d. Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
e. Menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilaian;
f. Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
g. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan data Bidang PU dan Penataan Ruang;
h. Menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai kemudian menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum selambat- lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
i. Memantau perolehan angka kredit Bidang PU dan Penataan Ruang selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Bidang PU dan Penataan Ruang telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dam
j. Memberikan laporan kepada tim penilai perihal:
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya; dan
2. Kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
k. Menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit kepada Pimpinan Unit Kerja yang lama untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang baru, apabila Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dimutasikan ke Unit Kerja yang lain.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Pusat, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Pusat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April persidangan dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya; dan
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan.
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum atas usul Ketua Tim Penilai Pusat dapat mengganti anggota Tim Penilai Pusat apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Pusat yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Pusat yang bersangkutan, untuk jangka satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Pusat;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai Pusat membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Pusat melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Pusat dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1. Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Pusat;
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional Bidang PU dan Penataan Ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditetapkan; dan
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan
4. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Unit Kerja, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Unit Kerja dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya;
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
b. Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum atas usul Ketua Tim Penilai Unit Kerja dapat mengganti anggota Tim Penilai Unit Kerja apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Unit Kerja yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai Unit Kerja yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai Unit Kerja yang turut dinilai, maka Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Ketua sementara Tim Penilai Unit Kerja;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Unit Kerja melalui Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Bappenas dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Unit Kerja;
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Unit kerja dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan prosedur penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditetapkan; dan
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional Bidang PU dan Penataan Ruang yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan; dan
4. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Instansi, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
2. Untuk kenikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
b. Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum atas usul Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim penilai Instansi yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka Pejabat eselon II yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Ketua sementara Penilai Instansi;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Instansi melalui Sekretaris Tim Penilai Instansi untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Instansi dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihari sekurag- kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Instansi;
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Instansi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Instansi untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai Instansi disampaikan kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditetapkan;
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Provinsi, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Provinsi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan; atau
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
b. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk,Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi atas usul Ketua Tim Penilai Provinsi dapat mengganti anggota Tim Penilai Provinsi apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Provinsi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjukKepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi menjadi Ketua sementara Tim Penilai Provinsi;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Provinsi melalui Sekretaris Tim Penilai Provinsi untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim penilai Provinsi dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh anggota tim penilai Provinsi.
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Provinsi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir;
d. Provinsi untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai Provinsi disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan RuangProvinsi untuk ditetapkan; dan
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan; dan
4. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Kabupaten/Kota, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilaian Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan; atau
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan, dimulai bulan April tahun yang bersangkutan.
b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota atas usul Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat mengganti anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota yang turut dinilai, maka Tim penilai wajib mengangkat pengganti anggota
Tim penilai Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan yang berlaku satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Kabupaten/Kota;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Penilai Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim penilai Kabupaten/Kota.
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh anggota Tim penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten/Kota untuk ditetapkan;
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Sekretaris Tim Penilai; dan
4. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tim Penilai Pusat terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal, terdiri atas:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Pusat.
(3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Pusat terdiri atas :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang yang sama dengan Bidang PU dan Penataan Ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai pusat, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Pusat yang berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus diupayakan lebih banyak daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil lain yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Pusat adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota Tim Penilai Pusat dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
(1) Tim Penilai Unit Kerja bertugas :
a. Membantu Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
b. Membantu pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk;
c. Membantu pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit bagi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk;
dan lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota apabila Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat belum terbentuk; dan
d. Membantu Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten/kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan, pangkat Pelaksana, golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
(2) Tim Penilai Unit Kerja berfungsi :
a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
b. Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional /Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum; dan
a. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional /Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
(1) Tim Penilai Unit Kerja terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Unit Kerja berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja.
(3) Persyaratan anggota Tim Penilai Unit Kerja :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Unit Kerja, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Unit Kerja harus diupayakan lebih banyak berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan Bidang PU dan Penataan Ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Pusat adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota Tim Penilai Unit Kerja dapat berasal dari berbagai instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional /Kepala Badan Pembinaan Konstruksi.
(1) Tim Penilai Instansi terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Instansi berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Instansi.
(3) Persyaratan anggota Tim Penilai Instansi :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja Bidang PU dan Penataan Ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Instansi, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Instansi diupayakan lebih banyak berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
(5) Masa kerja Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota tim penilai Instansi dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, atas permintaan Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum yang bersangkutan.
(1) Tim Penilai Provinsi terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Provinsi berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Provinsi.
(3) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Provinsi :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim Penilai Provinsi.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Provinsi harus diupayakan lebih banyak berasal dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Provinsi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk.
(1) Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari unsur teknis yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2) Keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota berjumlah gasal, terdiri atas :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(3) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota :
a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dinilai;
b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objekif kegiatan dan profesi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta prestasi kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud huruf c, tidak dapat terpenuhi dari Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja;
e. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Kabupaten/Kota, dengan sepengetahuan atasan langsung.
(4) Jumlah anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota diupayakan lebih banyak berasal dari Bidang PU dan Penataan Ruang daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(5) Masa kerja Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(7) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.
(8) Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lain, atas permintaan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk.
(1) Sekretariat Tim Penilai bertanggungjawab kepada:
a. Ketua Tim Penilai Pusat untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;
b. Ketua Tim Penilai Unit Kerja untuk Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja;
c. Ketua Tim Penilai Instansi untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
d. Ketua Tim Penilai Provinsi untuk Sekretariat Penilai Provinsi; dan
e. KetuaTimPenilai Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh:
a. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekretaris Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja;
c. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekretaris Tim Penilai Instansi;
d. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk Sekretaris Tim penilai Provinsi; dan
e. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Sekretaris Tim penilai Kabupaten/Kota.
(3) Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu tim penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi Bidang PU dan Penataan Ruang.
(4) Sekretaris Tim Penilai berfungsi:
a. Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Bidang PU dan Penataan Ruang;
b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Bidang PU dan Penataan Ruang;
c. Membuat jadwal sidang Tim Penilai;
d. Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
e. Menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilaian;
f. Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
g. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan data Bidang PU dan Penataan Ruang;
h. Menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai kemudian menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum selambat- lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
i. Memantau perolehan angka kredit Bidang PU dan Penataan Ruang selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Bidang PU dan Penataan Ruang telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dam
j. Memberikan laporan kepada tim penilai perihal:
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya; dan
2. Kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
k. Menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit kepada Pimpinan Unit Kerja yang lama untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang baru, apabila Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dimutasikan ke Unit Kerja yang lain.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Unit Kerja, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Unit Kerja dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya;
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
b. Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum atas usul Ketua Tim Penilai Unit Kerja dapat mengganti anggota Tim Penilai Unit Kerja apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Unit Kerja yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai Unit Kerja yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai Unit Kerja yang turut dinilai, maka Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Ketua sementara Tim Penilai Unit Kerja;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Unit Kerja melalui Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Bappenas dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Unit Kerja;
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Unit kerja dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan prosedur penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Unit Kerja untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Profesi Jabatan Fungsional/Kepala Badan Pembinaan Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditetapkan; dan
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional Bidang PU dan Penataan Ruang yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan; dan
4. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Instansi, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
2. Untuk kenikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
b. Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum atas usul Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim penilai Instansi yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka Pejabat eselon II yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Ketua sementara Penilai Instansi;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Instansi melalui Sekretaris Tim Penilai Instansi untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Instansi dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihari sekurag- kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Instansi;
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Instansi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Instansi untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai Instansi disampaikan kepada Pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditetapkan;
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Provinsi, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilai Provinsi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan; atau
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
b. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk,Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi atas usul Ketua Tim Penilai Provinsi dapat mengganti anggota Tim Penilai Provinsi apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Provinsi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjukKepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi menjadi Ketua sementara Tim Penilai Provinsi;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Provinsi melalui Sekretaris Tim Penilai Provinsi untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim penilai Provinsi dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh anggota tim penilai Provinsi.
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Provinsi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir;
d. Provinsi untuk persiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai Provinsi disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan RuangProvinsi untuk ditetapkan; dan
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan; dan
4. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(1) Tata Kerja Tim Penilai Kabupaten/Kota, meliputi:
a. Persidangan Tim Penilaian Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
1. Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan; atau
2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan, dimulai bulan April tahun yang bersangkutan.
b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota atas usul Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat mengganti anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota apabila yang bersangkutan :
1. Pensiun dari PNS;
2. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau
3. Mengundurkan diri;
c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota yang turut dinilai, maka Tim penilai wajib mengangkat pengganti anggota
Tim penilai Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan yang berlaku satu kali penilaian yang dimaksud;
d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Kabupaten/Kota;
e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai;
2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Penilai Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk disahkan;
4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
5. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan dengan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
dan
7. Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 Anggota Tim penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim penilai Kabupaten/Kota.
f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh anggota Tim penilai yang hadir; dan
g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, maka Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
b. Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian;
c. Melakukan rapat pleno untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir;
d. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Ketua Tim Penilai disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten/Kota untuk ditetapkan;
e. Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada :
1. Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Sekretaris Tim Penilai; dan
4. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.