PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIRYANG BERASAL DARI PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERMEN Nomor 12-prt-m-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Air yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang berasal dari penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum. 2. Penghematan Penggunaan Air adalah penggunaan air secara efektif dan efisien tanpa mengurangi hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. 3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. 5. Penggunaan Air Rata-rata adalah rata-rata penggunaan air 6 (enam) bulan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini. 6. Audit Air adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa penggunaan air dalam periode tertentu dengan melakukan perbandingan antara penggunaan air rata-rata dengan hasil temuan penggunaan air pada periode tertentu yang menggambarkan signifikansi hubungan antara kondisi peralatan sanitari dan penggunaan air. 7. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain. 8. Bangunan Gedung Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bangunan Gedung BUMN dan BUMD adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD, termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya. 9. Tim Nasional Penghematan Energi dan Air yang selanjutnya disebut Tim Nasional adalah kelompok tugas yang dibentuk oleh PRESIDEN untuk merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program penghematan energi dan air. 10. Gugus Tugas adalah kelompok tugas yang dibentuk di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air. 11. Pengelola bangunan gedung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah unit kerja pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang mempunyai kewenangan untuk mengelola bangunan gedung yang digunakan. 12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

BAB 1

Pelaksanaan Audit Air

Pasal 7

Koreksi

(1) Penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM dengan target penghematan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), wajib dilakukan pada bangunan gedung Negara, BUMN, dan BUMD. (2) Pelaksanaan audit air wajib dilaksanakan apabila penggunaan air rata-rata 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini masih lebih besar dari target penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan audit air wajib dilaksanakan kembali apabila rata-rata penggunaan air selama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan penghematan penggunaan air masih lebih besar dari target penghematan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan audit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pengumpulan data sebagai berikut: a. jumlah, jenis, dan kondisi semua peralatan sanitari yang digunakan di bangunan gedung; dan b. frekuensi pemeliharaanperalatan sanitari. (2) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu tabel isian. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tabel isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan dalam format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Audit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menghasilkan temuan yang kemudian dibuat rekomendasi hasil audit air. (2) Rekomendasi hasil audit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan air. (3) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu tabel isian. (4) Tabel isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijelaskan dalam format laporan sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Rekomendasi hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun berdasarkan prioritas, waktu pelaksanaan, besaran biaya, sumber pendanaan, dan penanggungjawab pelaksanaan rekomendasi hasil audit air. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. upaya perubahan perilaku pengguna air di bangunan gedung negara, BUMN, dan BUMD; dan b. perawatan dan perbaikan peralatan sanitari.

Pasal 11

Rekomendasi upaya perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan air, antara lain: a. sosialisasi penghematan air yang berasal dari penyelenggara SPAM dan penggunaan teknologi yang dapat menghemat air; b. kampanye hemat air yang berasal dari penyelenggara SPAM; c. pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Pengelola Bangunan Gedung negara; dan/atau d. penunjukan duta penghematan di setiap Instansi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

Perawatan dan perbaikan peralatan sanitari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat meliputi: a. perbaikan atau penggantian keran air atau pancuran/shower yang bocor; b. perbaikan atau penggantian pipa dan sambungan pipa yang bocor; c. pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air; dan/atau d. perawatan peralatan sanitari secara berkala.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 19

Koreksi

Tanggung jawab dan wewenang Menteri selaku anggota Tim Nasional meliputi: a. Melakukan pembinaan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD;dan b. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM.

Pasal 20

Koreksi

Tanggung jawab dan wewenang Gugus Tugas Kementerian/Lembaga meliputi: a. Melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan kementerian/lembaga dan BUMN; b. Menyusun laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada Tim Nasional; dan d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada pengelola bangunan gedung di bawah kewenangannya sebagai bahan evaluasi.

Pasal 21

Tanggung jawab dan wewenang Gugus Tugas Provinsi meliputi: a. Melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan pemerintah provinsi dan BUMD provinsi; b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap gugus tugas kabupaten/kota; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Menyusun laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada Tim Nasional; dan e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada pengelola bangunan gedung di wilayah kewenangannya dan gugus tugas kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi.

Pasal 22

Tanggung jawab dan wewenang Gugus Tugas Kabupaten/Kota meliputi: a. Melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan BUMD Kabupaten/Kota; b. Menyusun laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada Gugus Tugas Provinsi; dan d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan airyang berasal dari penyelenggara SPAM kepada pengelola bangunan gedung di wilayahnya sebagai bahan evaluasi.

Pasal 23

Tanggung jawab dan wewenang Pengelola Bangunan Gedung meliputi: a. Menyampaikan data penggunaan air 6 (enam) bulan sebelum dan 6 (enam) bulan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri ini kepada gugus tugas; b. Menyampaikan data kondisi sarana dan prasarana peralatan sanitari kepada gugus tugas; c. Mengimplementasikan hasil rekomendasi audit air; d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil implementasi rekomendasi audit air kepada Gugus Tugas; e. Memantau penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM pada bangunan gedung yang dikelola; f. Melaporkan hasil pemantauan kepada Gugus Tugas sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali; dan g. Melaksanakan hasil evaluasi rekomendasi penghematan air yang berasal dari penyelenggara SPAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 12-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIRYANG BERASAL DARI PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24