PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 08-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 08-prt-m-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini di Kementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan serta tanggungjawab penggunaan anggaran dan penggunaan barang. 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran secara administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan 6. Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran adalah dokumen yang diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN yang dapat berupa nota pembelian, kuitansi, faktur barang, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan dokumen yang disetarakan dengan bukti pertanggungjawaban lainnya. 7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Muka Kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melaui mekanisme pembayaran langsung 8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat Pembayaran LS adalah Pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

ASPEK VERIFIKASI Pasal4 Aspek verifikasi pertanggungjawaban anggaran meliputi :

Pasal 5

Koreksi

(1) Verifikasi ketersediaan dana dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran anggaran yang tercantum dalam tanda bukti, telah tersedia dan masih cukup tersedia dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). (2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan verifikasi ketersediaan dana adalah sebagai berikut: a. DIPA; b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); dan c. Dokumen pertanggungjawaban anggaran. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a. pengklasifikasian pengeluaran anggaran kedalam jenis belanja, sesuai dengan yang tecantum dalam lampiran peraturan menteri ini; b. pengecekan akun sesuai dengan dipa yang tersedia; c. pengecekan sisa pagu anggaran; dan d. pengecekan nominal yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 6

(1) Verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa penggunaan pengeluaran yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban anggaran telah sesuai dengan tujuan pengeluaran yang ditetapkan dalam DIPA. (2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan verifikasi ketepatan tujuan sebagai berikut: a. DIPA; b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); c. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- KL); dan d. Dokumen pertanggungjawaban anggaran. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut : a. Pengecekan pembebanan kegiatan sesuai dengan yang tercantum pada DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). b. Pengecekan kesesuaian tujuan pembayaran tagihan dengan jenis/klasifikasi belanja dan telah sesuai dengan tujuan kegiatan dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pasal 7

(1) Verifikasi ketepatan pembebanan anggaran dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa pengeluaran anggaran yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban anggaran telah dibebankan sesuai dengan Sumber dana, Program, Output, Sub Output, dan akun belanja yang tertuang dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). (2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan verifikasi kebenaran pembebanan anggaran sebagai berikut: a. DIPA; b. Dokumen pertanggungjawaban anggaran;dan c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa ketepatan pembebanan anggaran dengan melihat kesesuaian antara pembebanan pada dokumen pertanggungjawaban anggaran dengan tujuan pembebanan pada DIPA, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pasal 8

(1) Verifikasi kebenaran tagihan dilakukan untuk memperoleh kepastian/kebenaran dalam hal penghitungan tagihan, kebenaran atas dokumen pendukung terkait dokumen pertanggungjawaban anggaran. (2) Dokumen yang diperlukan dalam verifikasi kebenaran tagihan meliputi: a. kuitansi; b. dokumen perjanjian/kontrak; dan c. dokumen lain terkait. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran pengisian dokumen tanda bukti; dan b. kebenaran perhitungan yang dilakukan. (4) Dalam melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, perhitungan yang dilakukan meliputi: a. perhitungan perkalian; b. perhitungan penjumlahan; c. perhitungan potongan-potongan; dan d. perhitungan tarif. (5) Dalam hal pertanggung jawaban anggaran ditagihkan secara LS, maka verifikasi kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuitansi pertanggungjawaban anggaran dilakukan sesuai dengan format LS. (6) Dalam hal pertanggung jawaban anggaran ditagihkan secara UP maka verifikasi kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuitansi pertanggungjawaban anggaran dilakukan sesuai dengan format UP.

Pasal 9

(1) Verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen pertanggungjawaban anggaran telah dilengkapi oleh dokumen pendukungnya sesuai dengan jenis masing- masing bukti pengeluaran bersangkutan serta ketentuan peraturan. (2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran meliputi: a. DIPA; b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); dan c. Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran. (3) Verifikator memeriksa kelengkapan bukti pengeluaran dengan melakukan check list terhadap kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran sesuai dengan jenis pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

(1) Verifikasi ketepatan waktu dilakukan untuk dilakukan memperoleh kepastian bahwa Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran disampaikan dan diproses sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan verifikasi ketepatan waktu meliputi: a. Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran b. SPK/Kontrak (3) Verifikasi dilakukan dengan memeriksa ketepatan batas waktu sebagai berikut: a. Tanggal yang tertuang dalam kuitansi pembayaran telah sesuai dengan koridor batas waktu yang tercantum dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan/atau Surat Perjanjian/kontrak. b. Tanggal yang tertuang dalam SPP dan/atau SPM telah sesuai dengan ketentuan batas waktu penerbitan SPP dan/atau SPM terkait dengan tanggal kuitansi pembayaran.

Peraturan Menteri Nomor 08-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 14