Izin Mendirikan Bangunan Gedung — PERMEN Nomor 05-prt-m-2016 Tahun 2016

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IMB bagi Pemerintah Daerah. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dan b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; b. persyaratan permohonan penerbitan IMB; c. tata cara penyelenggaraan IMB; d. retribusi IMB; e. dokumen IMB; dan f. pembinaan.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 2. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru. 3. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB. 4. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB. 5. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. 6. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. 7. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus. 8. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya. 9. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. 10. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. 11. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. 12. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 13. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 14. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. 15. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRW Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Nasional yang telah ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Provinsi yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. 17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. 18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan. 19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 20. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 21. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota pada lokasi tertentu. 22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 24. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 25. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 26. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku. 27. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung. 28. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung. 29. Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai. 30. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung. 31. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta. 32. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 33. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. 34. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 35. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 36. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. 37. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 38. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 39. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 40. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Pembagian fungsi bangunan gedung meliputi: a. fungsi hunian; b. fungsi keagamaan; c. fungsi usaha; d. fungsi sosial budaya; dan e. fungsi khusus. (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi. (3) Bangunan gedung didirikan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL.

Pasal 5

Ketentuan mengenai bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut secara terpisah dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

(1) Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB ditentukan berdasarkan kompleksitas bangunan gedung yang meliputi: a. bangunan gedung sederhana; b. bangunan gedung tidak sederhana; dan c. bangunan gedung khusus. (2) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan b. bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai. (3) Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; dan b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Ketentuan mengenai bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut secara terpisah dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah harus: a. melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri ini; dan b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas.

Pasal 8

Koreksi

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

(1) Persyaratan administratif meliputi: a. data pemohon; b. data tanah; dan c. dokumen dan surat terkait. (2) Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

(1) Data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. formulir data pemohon; dan b. dokumen identitas pemohon. (2) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi paling sedikit: a. nama pemohon; b. alamat pemohon; dan c. status hak atas tanah. (3) Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya; dan b. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan.

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

(1) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. (2) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri dari: a. fotokopi KRK; dan b. formulir terkait. (2) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 14

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai terdiri dari: a. dokumen pendukung; dan b. formulir terkait. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. fotokopi KRK; dan b. data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi. (3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 15

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri dari: a. dokumen pendukung; dan b. formulir terkait. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. fotokopi KRK; dan b. data perencana konstruksi. (3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; b. surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat; c. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan d. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.

Pasal 16

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Koreksi

(1) Persyaratan teknis meliputi: a. data umum bangunan gedung; dan b. dokumen rencana teknis bangunan gedung. (2) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nama bangunan gedung; b. alamat lokasi bangunan gedung; c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung; d. jumlah lantai bangunan gedung; e. luas lantai dasar bangunan gedung; f. total luas lantai bangunan gedung; g. ketinggian bangunan gedung; h. luas basement; i. jumlah lantai basement; dan j. posisi bangunan gedung. (3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas. (4) Posisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditentukan berdasarkan informasi Global Positioning System (GPS) yang diambil di titik tengah bangunan gedung.

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan b. menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai. (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. (3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis. (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digambar oleh: a. perencana konstruksi; atau b. pemohon. (5) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap. (6) Persyaratan pokok tahan gempa dan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai disediakan oleh pemohon dengan menggunakan jasa perencana konstruksi. (2) Dalam hal pemohon tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi, dokumen rencana teknis disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai. (3) Desain prototipe bangunan gedung 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri dan/atau pemerintah daerah. (4) Desain prototipe yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pasal 20

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas. (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. gambar situasi atau rencana tapak; b. gambar denah; c. gambar tampak; dan d. gambar potongan. (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya. (4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat; b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan; dan c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan perencana konstruksi.

Pasal 23

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Koreksi

Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan perencana konstruksi.

Pasal 22

Koreksi

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas. (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. gambar situasi atau rencana tapak; b. gambar denah; c. gambar tampak; d. gambar potongan; e. gambar detail arsitektur; dan f. spesifikasi umum perampungan bangunan gedung. (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/atau memiliki basement; b. hasil penyelidikan tanah; c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; f. spesifikasi umum struktur; dan g. spesifikasi khusus. (4) Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan gambar rencana basement termasuk detailnya. (5) Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g memiliki model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan dalam rencana struktur. (6) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan; b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran; c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan; d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak; e. gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan; f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran; g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan; h. gambar sistem transportasi vertikal; i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern; j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung. (7) Penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung harus mengacu pada persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

Pasal 24

Koreksi

Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi: a. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung; b. pembagian kewenangan penerbitan IMB; c. tahapan penyelenggaraan IMB; d. IMB bertahap; e. Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; f. Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi; g. Pembekuan dan pencabutan IMB; h. Pendataan bangunan gedung; i. IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif; dan j. Penyelenggaraan IMB di daerah.

Pasal 25

(1) Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diatur melalui penerbitan IMB untuk: a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung; b. renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan; c. rehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan d. pelestarian atau pemugaran. (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan: a. penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan b. perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Pasal 26

(1) Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a melalui mekanisme: a. pemilik bangunan gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam permohonan IMB; dan b. pemerintah daerah MENETAPKAN fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b melalui mekanisme: a. pemilik bangunan gedung mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL; dan b. pemilik bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (3) Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota, dan/ atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL, pemerintah daerah menerbitkan IMB yang berlaku sementara. (4) IMB yang berlaku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Apabila RTRW kabupaten/kota, dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung. (6) Dalam penyesuaian fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik bangunan gedung harus mengajukan permohonan perubahan IMB.

Pasal 27

(1) Pembagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diatur sebagai berikut: a. pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus; dan b. pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai kepada kecamatan. (2) Dalam hal penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta harus: a. melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan; b. mengalokasikan anggaran biaya operasional penerbitan IMB; c. memberikan pelatihan sumber daya manusia; dan d. mengkompilasi data bangunan gedung berdasarkan penerbitan IMB di kecamatan.

Pasal 43

Pada pembangunan bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, pemerintah daerah mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pemerintah daerah dapat menerbitkan IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan: a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai dan/atau luas bangunan di atas 2000 (dua ribu) meter persegi; dan b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter. (2) Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB. (3) Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan.

Pasal 45

(1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak pengajuan permohonan IMB meliputi: a. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari kerja; b. IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat) hari kerja; c. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja; d. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja; e. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan f. IMB pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 (delapan belas) hari kerja. (2) Ketentuan lebih jelas mengenai jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan IMB sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f antara lain: a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya; b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; dan c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan.

Pasal 47

Proses administrasi perubahan perizinan meliputi: a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (as built drawings); b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan c. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB.

Pasal 48

(1) Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara terpisah dalam Peraturan Daerah.

Pasal 49

(1) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan IMB. (2) Pendataan bangunan gedung baru dilakukan berdasarkan data pada surat permohonan IMB. (3) Pendataan bangunan gedung harus dilakukan secara keseluruhan dengan sistem terkomputerisasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah diundangkan Peraturan Menteri ini. (4) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pendataan bangunan gedung.

Pasal 50

IMB berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum antara lain penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon, dan gas.

Pasal 51

Penyelenggaraan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, seperti bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret di satu kawasan, prinsipnya mengikuti proses penyelenggaraan IMB pada bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 52

(1) Penyelenggaraan IMB di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j merupakan bagian dari pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung.

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Koreksi

(1) Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi: a. proses prapermohonan IMB; b. proses permohonan IMB; c. proses penerbitan IMB; dan d. pelayanan administrasi IMB.

Pasal 28

Koreksi

(1) Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi: a. proses prapermohonan IMB; b. proses permohonan IMB; c. proses penerbitan IMB; dan d. pelayanan administrasi IMB.

Pasal 29

Koreksi

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi: a. permohonan KRK oleh pemohon kepada pemerintah daerah; dan b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh pemerintah daerah kepada pemohon.

Pasal 30

(1) Pemohon harus mengajukan permohonan KRK sebelum mengajukan permohonan IMB. (2) Pemohon KRK harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK. (3) Pemerintah daerah harus memberikan KRK untuk lokasi yang bersangkutan kepada pemohon. (4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan meliputi: a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan; b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; e. KDB maksimum yang diizinkan; f. KLB maksimum yang diizinkan; g. KDH minimum yang diwajibkan; h. KTB maksimum yang diizinkan; i. jaringan utilitas kota; dan j. keterangan lainnya yang terkait. (5) Dalam KRK dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan antara lain: a. lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa; b. kawasan rawan longsor; c. kawasan rawan banjir; dan d. lokasi yang kondisi tanahnya tercemar. (6) KRK digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

Pasal 31

(1) Pemerintah daerah harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b. (2) Dalam hal rencana pengajuan permohonan IMB bangunan gedung sederhana, pemerintah daerah harus menyampaikan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa.

Pasal 32

(1) Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

(1) Proses permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, pemerintah daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB. (4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi: a. penilaian dokumen rencana teknis; b. persetujuan tertulis; dan c. penerbitan dokumen IMB.

Pasal 35

(1) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan evaluasi terhadap dokumen rencana teknis dengan memperhatikan data umum bangunan gedung. (2) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung, pemerintah daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis. (4) Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 36

(1) Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, maka pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG. (2) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh pemerintah daerah. (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis. (4) TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pengkajian terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis dengan ketentuan meliputi: a. fungsi bangunan gedung; b. klasifikasi fungsi bangunan gedung; c. persyaratan teknis bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus; d. persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; e. tata bangunan; dan f. keandalan bangunan gedung. (5) TABG memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi: a. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Pasal 37

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menyatakan: a. dokumen sesuai dengan persyaratan teknis; atau b. dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis. (2) Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TABG memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final. (4) Dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemerintah daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis kepada pemohon. (5) Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemohon dapat mengajukan permohonan IMB yang baru.

Pasal 38

(1) Pemerintah daerah membuat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis; dan b. surat persetujuan dokumen teknis. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh petugas yang melakukan penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 39

(1) Penerbitan dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan melalui mekanisme: a. pemerintah daerah menghitung dan MENETAPKAN nilai retribusi; b. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi (Surat Setor Retribusi Daerah) kepada pemerintah daerah; c. pemerintah daerah mengesahkan dokumen rencana teknis; dan d. pemerintah daerah menerbitkan dokumen IMB. (2) Penghitungan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembayaran retribusi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah pemohon mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). (4) Pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada dokumen rencana teknis oleh pejabat PTSP yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Koreksi

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi: a. penilaian dokumen rencana teknis; b. persetujuan tertulis; dan c. penerbitan dokumen IMB.

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pelayanan administrasi IMB meliputi: a. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang; b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan c. permohonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB.

Pasal 41

Tahapan penyelenggaraan IMB berdasarkan penggolongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan kelengkapan, surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis, surat pertimbangan teknis oleh TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Koreksi

Pasal 44

Koreksi

Pasal 45

Koreksi

Pasal 46

Koreksi

Pasal 47

Pasal 48

Koreksi

Pasal 49

Koreksi

Pasal 50

IMB berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum antara lain penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon, dan gas.

Pasal 51

Koreksi

Pasal 52

Koreksi

Pasal 53

Koreksi

Retribusi IMB meliputi: a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; b. penghitungan retribusi IMB; c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.

Pasal 54

Koreksi

(1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi: a. pembangunan baru; b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan c. pelestarian atau pemugaran. (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi: a. bangunan gedung; dan b. prasarana bangunan gedung.

Pasal 55

(1) Nilai retribusi IMB Pondasi mengikuti nilai retribusi IMB yang dihitung sementara oleh pemerintah daerah. (2) Nilai retribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi IMB berdasarkan perhitungan sementara oleh pemohon sebelum IMB Pondasi diterbitkan. (3) Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB pondasi, pemohon wajib menyerahkan formulir surat pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sesuai dengan perhitungan rinci yang dilakukan kembali setelah perhitungan sementara oleh pemerintah daerah. (4) Untuk dapat memperoleh dokumen IMB, pemohon harus membayar nilai retribusi IMB yang tersisa berdasarkan perhitungan kembali yang rinci oleh pemerintah daerah.

Pasal 56

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi: a. komponen retribusi dan biaya; b. penghitungan besarnya retribusi; dan c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 57

(1) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi: a. retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan/atau c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

Pasal 58

(1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi: a. besarnya retribusi yang dihitung; dan b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus. (2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi: a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan; b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung. (3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus meliputi: a. pembangunan bangunan gedung baru; b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

Pasal 60

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi: a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa; b. skala indeks; dan c. daftar kode

Pasal 61

(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi: a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung. (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada: a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi; c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; f. ketinggian atau jumlah lantai; g. kepemilikan bangunan gedung; dan h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

Pasal 62

Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

Pasal 63

(1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi. (2) Indeks untuk penghitungan retribusi IMB yang belum terdapat dalam daftar kode dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada di masing-masing daerah.

Pasal 53

Koreksi

Retribusi IMB meliputi: a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; b. penghitungan retribusi IMB; c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.

Pasal 54

Koreksi

Pasal 55

Pasal 56

Koreksi

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi: a. komponen retribusi dan biaya; b. penghitungan besarnya retribusi; dan c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 57

Koreksi

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Koreksi

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi: a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa; b. skala indeks; dan c. daftar kode

Pasal 61

Koreksi

Pasal 62

Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

Pasal 63

Pasal 64

Koreksi

(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peringkat skala wilayah administratif kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Harga satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; dan b. prasarana bangunan gedung.

Pasal 64

Koreksi

Pasal 65

(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi: a. harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan bangunan gedung (m²) yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala; b. penetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi; c. harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif setiap kabupaten/kota. (2) Harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan bangunan gedung (m²) yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kabupaten besar, kabupaten sedang, kota besar, kota metropolitan; dan b. kabupaten kecil, kota sedang serta kota kecil. (3) Penetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan bahwa harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melebihi harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan: a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom; b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; d. luas bagian bangunan gedung seperti seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan e. luas overstek atau luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

Pasal 65

Koreksi

Pasal 66

(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala wilayah, meliputi: a. kabupaten besar, kabupaten sedang, kota metropolitan dan kota besar; dan b. kabupaten kecil, kota sedang dan kota kecil. (2) Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m2; b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m’ atau unit standar; c. konstruksi perkerasan, per-m2; d. konstruksi penghubung, per-m2, atau unit standar; e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, per- m2; f. konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya; g. konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya; h. konstruksi instalasi atau gardu, per-m2; i. konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (3) Penetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan bahwa harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melebihi harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 67

Ketentuan mengenai Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

Koreksi

Pasal 67

Pasal 68

Koreksi

(1) Dokumen IMB diterbitkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. (2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang menyelenggarakan IMB atas nama Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. (3) Contoh dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

Koreksi

(1) Pembinaan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis untuk terwujudnya penataan bangunan gedung yang berkelanjutan serta keandalan bangunan gedung. (2) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peran pemerintah; dan b. peran pemerintah daerah.

Pasal 70

(1) Peran Pemerintah melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a melalui : a. pengaturan; b. pemberdayaan; dan c. pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan peraturan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait bangunan gedung termasuk IMB yang berlaku secara nasional; b. pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; c. pengoordinasian kegiatan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB tingkat nasional, regional atau provinsi; dan d. penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung di daerah untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan IMB; b. pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui sosialisasi atau diseminasi dan pelatihan; dan c. pemberian bimbingan pembentukan TABG. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB dan penyelenggaraan bangunan gedung serta upaya penegakan hukum; dan b. pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang bangunan gedung dan peraturan kepala daerah terkait IMB.

Pasal 71

(1) Peran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi: a. pengaturan; b. pemberdayaan; dan c. pengawasan. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang memuat pengaturan terkait penyelenggaraan IMB; b. penyusunan peraturan kepala daerah terkait IMB sebagai pengaturan pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung; dan c. penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB kepada masyarakat dan penyelenggara bangunan gedung. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung; dan b. pemberdayaan kepada masyarakat. (4) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan IMB melalui: a. pendataan bangunan gedung; b. sosialisasi atau diseminasi; dan c. bimbingan teknis dan pelatihan. (5) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung tidak sederhana melalui: a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap; b. penyediaan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi dokumen rencana teknis prototipe rumah, rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat), dan rumah deret sederhana; dan c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi. (6) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme proses penerbitan IMB sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

Koreksi

Pasal 70

Koreksi

Pasal 71

Koreksi

Pasal 72

Koreksi

(1) Peran masyarakat dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dengan mengikuti prosedur dan memperhatikan nilai sosial budaya setempat. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui sarana yang mudah diakses terkait indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan. (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif serta perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi.

Pasal 73

Koreksi

Penyelenggaraan IMB untuk bangunan prasarana bangunan gedung berupa konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kaveling atau persil, prinsipnya mengikuti proses penyelenggaraan IMB pada bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan persyaratan teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Koreksi

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan daerah mengenai penyelenggaraan IMB, pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan daerah mengenai penyelenggaraan IMB, ketentuan Peraturan Menteri ini diberlakukan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan IMB. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah mengenai penyelenggaraan IMB sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan IMB yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang berlaku hingga diperbaruinya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tersebut.

Pasal 75

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan IMB dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF A. Surat Permohonan IMB Nomor : ……….. Perihal : Permohonan IMB Kepada Yth. Walikota/Bupati ………… Cq Kepala PTSP di Tempat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*) 2. Nama : ………………………………………………. 3. Alamat : ………………………………………………. ………………………………………………. 4. No Telepon / HP : ………………………………………………. 5. Email : ………………………………………………. 6. No KTP : ………………………………………………. 7. Jabatan dalam Perusahaan : ………………………………………………. 8. Nama Perusahaan : ………………………………………………. 9. Alamat Perusahaan : ………………………………………………. ………………………………………………. 10. No Telepon Perusahan : ………………………………………………. Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan termasuk persyaratan pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat permohonan ini dan atas perhatian serta pertimbangan Bapak/Ibu Kepala PTSP, saya ucapkan terima kasih. Pemohon, *) lingkari yang sesuai B. Formulir Data Pemohon Nomor : ……….. Perihal : Data Pemohon IMB Kepada Yth. Walikota/Bupati ………… Cq Kepala PTSP di Tempat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum 2. Nama : ………………………………………………. 3. Alamat : ………………………………………………. ………………………………………………. 4. No Telepon / HP : ………………………………………………. 5. Email : ………………………………………………. 6. No KTP : ………………………………………………. 7. Jabatan dalam Perusahaan : ………………………………………………. 8. Nama Perusahaan : ………………………………………………. 9. Alamat Perusahaan : ………………………………………………. ………………………………………………. 10. No Telepon Perusahan : ………………………………………………. 11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB  Jalan : ……………………………………………….  Desa / Kelurahan : ……………………………………………….  Kecamatan : ………………………………………………. Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk : mendirikan bangunan gedung baru. rehabilitasi/renovasi. Untuk : 1. Detail Bangunan Gedung : a. Fungsi Bangunan : Fungsi Hunian Fungsi Keagamaan Fungsi Usaha Fungsi Sosial Budaya Fungsi Khusus - Luas Bangunan : ………………………………………………. m² - Tinggi Bangunan/ Lantai : …………………… m/ ………………..Lantai 2. Tanah a. Total Luas tanah :………………………………………………… m2 b. Bukti Hak Atas Tanah No Nama Dokumen Nomor dan tahun dokumen Lokasi Desa / Kelurahan Luas tanah (m2) Atas nama 1. 2. 3. (untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.) 3. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi :…………………………………… Demikian permohonan izin mendirikan bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. ............,.......................... Pemohon (___________________) C. Surat Pernyataan Bahwa Tanah Tidak Dalam Status Sengketa SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………….................... No. KTP : …………………………………………….................... Tempat tanggal lahir: …………………………………………….................... Pekerjaan : …………………………………………….................... Alamat : …………………………………………….................... Selaku pemilik bangunan pada surat permohonan IMB yang berlokasi : Alamat : …………………………………………….................... Kelurahan : …………………………………………….................... Kecamatan : …………………………………………….................... Status Penguasaan Tanah : ………………………………………………………... Bukti Hak : …………………………………………….................... Nama Pemilik Tanah : …………………………………………….................... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu bilamana permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya atau yang telah dikeluarkan. 2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penerbitan garis sempadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia: a. Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku. b. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Segala sesuatu yang timbul akibatnya berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya. yang menyatakan, (____________________) D. Surat Pernyataan untuk Mengikuti Ketentuan dalam KRK SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ………………………………………………………………… 2. Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………………………… 3. Alamat : ………………………………………………………………… 4. Telepon : ………………………………………………………………… 5. Email : ………………………………………………………………… dengan ini menyatakan bahwa: 1. Pembangunan yang dilakukan pada area/tanah yang ada akan mengikuti ketentuan yang ada di KRK kabupaten/kota ……………………………. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa saya tidak mengikuti ketentuan yang ada di KRK, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Kab/kota, ……………….. Pemohon (........................................) Surat Pernyataan Menggunakan Persyaratan Pokok Tahan Gempa SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ……………………………………………………………… 2. Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………………………………… 3. Alamat: ……………………………………………………………… 4. Telepon : ……………………………………………………………… 5. Email : ……………………………………………………………… dengan ini menyatakan bahwa: 1. Saya bersedia memenuhi persyaratan tahan gempa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Kab/kota, ……………….. Pemohon (........................................) E. Surat Pernyataan Menggunakan Desain Prototipe SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ………………………………………………………………… 2. Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………………………… 3. Alamat : ………………………………………………………………… 4. Telepon : ………………………………………………………………… 5. Email : ………………………………………………………………… dengan ini menyatakan bahwa: 1. Saya bersedia menggunakan desain prototip yang disediakan untuk mendirikan bangunan gedung yang saya ajukan IMB. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Kab/kota, ……………….. Pemohon (........................................) F. Surat Pernyataan Menggunakan Perencana Konstruksi Bersertifikat SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ………………………………………………………………… 2. Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………………………… 3. Alamat : ………………………………………………………………… 4. Telepon : ………………………………………………………………… 5. Email : ………………………………………………………………… dengan ini menyatakan bahwa: 1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa perencanaan dengan data sebagai berikut: a. Nama perusahaan :…………………………………………………………… b. Alamat :…………………………………………………………… c. Nama Penanggungjawab perusahaan :…………………………………….. d. Nama penanggungjawab - Perencanaan arsitektur : ….……………………………………… - Nomor sertifikat keahlian : ….……………………………………… - Nomor ijin bekerja perencana : ….……………………………………… e. Nama penanggungjawab - Perencanaan struktur : ….……………………………………… - Nomor sertifikat keahlian : ….……………………………………… - Nomor ijin bekerja perencana : ….……………………………………… f. Nama penanggungjawab - Perencanaan utilitas : ….……………………………………… (mekanikal/elektrikal) - Nomor sertifikat keahlian : ….……………………………………… - Nomor ijin bekerja perencana : ….……………………………………… Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Kab/kota, ……………….. Pemohon (........................................) G. Surat Pernyataan Menggunakan Pelaksana Konstruksi Bersertifikat KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA (untuk usaha perseorangan) SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : …………………………………………………… 2. Jabatan : …………………………………………………… 3. Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………………… 4. Alamat : …………………………………………………… 5. Telepon yang bisa dihubungi : …………………………………………………… 6. Email : …………………………………………………… dengan ini menyatakan bahwa: 1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menggunakan pelaksana konstruksi dengan data sebagai berikut: 4. Nama perusahaan : …………………………………………………… 5. Alamat : …………………………………………………… 6. Nama Penanggungjawab perusahaan : ……………………………………….. Nama penanggungjawab pelaksana - Pelaksana konstruksi :…………………………………………… - Nomor sertifikat keahlian :…………………………………………… - Nomor ijin bekerja pelaksana :…………………………………………… Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Kab/kota, ……………….. Pemohon (........................................) H. Surat Pernyataan Menggunakan Pengawas Konstruksi Yang Bertanggung Jawab Kepada Pemohon SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : …………………………………………………………… 2. Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………………………… 3. Alamat : …………………………………………………………… 4. Telepon : …………………………………………………………… 5. Email : …………………………………………………………… dengan ini menyatakan bahwa: 1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data sebagai berikut: a. Nama perusahaan :…………………………………………………………… b. Alamat :…………………………………………………………… c. Nama Penanggungjawab perusahaan :……………………………………… Pengawas ini bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan/atau bangunan yang berdiri baik menyangkut kekuatan kontruksi, kekokohan dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawas ini bertanggung jawab kepada penyewa jasa terhadap pengawasan yang dilakukan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Kab/kota, ……………….. Pemohon (........................................) I. Surat Pernyataan Menggunakan Pengawas Konstruksi Yang Bertanggung Jawab Kepada Pemohon SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : …………………………………………………………… 2. Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………………………… 3. Alamat : …………………………………………………………… 4. Telepon : …………………………………………………………… 5. Email : …………………………………………………………… dengan ini menyatakan bahwa: 1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data sebagai berikut: a. Nama perusahaan :…………………………………………………………… b. Alamat :…………………………………………………………… c. Nama Penanggungjawab perusahaan :……………………………………… Pengawas ini bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan/atau bangunan yang berdiri baik menyangkut kekuatan kontruksi, kekokohan dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawas ini bertanggung jawab kepada penyewa jasa terhadap pengawasan yang dilakukan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Kab/kota, ……………….. Pemohon (........................................) MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA DAN DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI A. Persyaratan Pokok Tahan Gempa Persyaratan pokok tahan gempa merupakan panduan praktis dalam pembangunan bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dengan fungsi hunian. Pemenuhan persyaratan pokok tahan gempa ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan rumah tinggal tunggal yang lebih aman terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi. Persyaratan pokok tahan gempa meliputi: 1. Kualitas bahan bangunan yang baik; 2. Keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai; 3. Seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik; dan 4. Mutu pengerjaan yang baik. Gambar 1. Struktur Bangunan Rumah Tinggal Tunggal 1. Bahan Bangunan pondasi batu kali kolom beton bertulang dinding ½ batu bata yang telah diplaster balok keliling/ring dari beton bertulang ikatan angin bingkai beton bertulang gunung-gunung dari pasangan bata balok pengikat/sloof dari beton bertulang kuda-kuda kayu Bahan bangunan yang dipergunakan dalam pembangunan bangunan tahan gempa harus berkualitas baik dan proses pengerjaan yang benar. a. Beton Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat campuran beton adalah: 1) Campuran beton terdiri dari 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil : 0,5 air. Perlu diperhatikan penambahan air dilakukan sedikit demi sedikit dan disesuaikan agar beton dalam keadaan pulen (tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental). 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil air secukupnya dituang sedikit demi sedikit Gambar 2. Pencampuran Beton Gambar 3. Pengujian Sederhana Dengan Meletakkan Campuran Beton di Tangan Gambar 4. Pengujian Sederhana Dengan Menggunakan Cetakan dan Mengukur Selisih Ketinggian dengan Cetakan 2) Ukuran kerikil yang baik maksimum 20 mm dengan gradasi yang baik. Gambar 5. Diameter Kerikil Yang Baik Untuk Campuran Beton 3) Semen yang digunakan adalah semen tipe 1 yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA (SNI). Gambar 6. Contoh Semen Tipe 1 b. Mortar Campuran volume mortar memiliki perbandingan 1 semen : 4 pasir bersih : air secukupnya. Pasir yang dipergunakan sebaiknya tidak mengandung lumpur kaena lumpur dapat mengganggu ikatan dengan semen. Gambar 7. Bahan Campuran Mortar Gambar 8. Proses Pencampuran Mortar Gambar 9. Hasil Pencampuran Mortar Yang Baik c. Batu Pondasi Pondasi terbuat dari batu kali atau batu gunung yang keras dan memiliki banyak sudut agar ikatan dengan mortar menjadi kuat. Gambar 10. Kualitas Batu Kali/Gunung yang Baik Digunakan Sebagai Pondasi Gambar 11. Pondasi Dari Batu Kali/Gunung d. Batu Bata Batu bata yang digunakan harus memenuhi syarat: 1) bagian tepi lurus dan tajam; 2) tidak banyak retakan; 3) tidak mudah patah; dan 4) dimensi tidak terlalu kecil dan seragam. Selain itu, batu bata yang baik akan bersuara lebih denting ketika dipukulkan satu sama lain. Gambar 12. Kualitas Batu Bata Yang Baik Gambar 13. Pengujian Sederhana Kekuatan Batu Bata Gambar 14. Dimensi Batu Bata Yang Baik Digunakan Dalam Pembangunan Sebelum batu bata dipasang lakukan perendaman bata sekitar 5-10 menit hingga tercapai jenuh permukaan kering pada bata, kemudian dikeringkan sebelum direkatkan dengan mortar. Hal ini dilakukan agar tingkat penyerapan bata terhadap air campuran mortar tidak terlalu cepat, karena pengeringan yang terlalu cepat mengakibatkan ikatan menjadi kurang kuat. Gambar 15. Perendaman Batu Bata Sebelum Dipasang Batu bata yang baik pada saat direndam tidak mengeluarkan banyak gelembung dan tidak hancur. e. Kayu Kayu yang digunakan harus berkualitas baik dengan ciri-ciri: 1) keras; 2) kering; 3) berwarna gelap; 4) tidak ada retak; dan 5) lurus. Gambar 16. Kayu Yang Baik Digunakan Dalam Pembangunan 2. Struktur Utama Struktur utama bangunan rumah tinggal tunggal terdiri dari: a. pondasi; b. balok pengikat/sloof; c. kolom; d. balok keliling/ring; dan e. struktur atap. Proses konstruksi struktur utama harus memperhatikan ketepatan dimensi dan melalui metode yang benar. a. Pondasi Pada kondisi tanah yang cukup keras, pondasi yang terbuat dari batu kali dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut: Gambar 17. Pondasi b. Balok Pengikat/Sloof Balok pengikat/sloof memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1) ukuran balok pengikat/sloof 15 x 20 cm; 2) diameter tulangan utama 10 mm; 3) diameter tulangan begel 8 mm; 4) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan 5) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm. Gambar 18. Dimensi Tulangan Balok Pengikat/Sloof ≥30 cm ≥ 60 cm ≥ 60 cm ≥ 80 cm Pasangan batu kali Batu kosong/ aanstamping Lantai kerja pasir 10 – 20 cm tulangan utama tulangan begel Gambar 19. Balok Pengikat/Sloof c. Kolom Kolom memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1) ukuran kolom 15 x 15 cm; 2) diameter tulangan utama baja 10 mm; 3) diameter tulangan begel baja 8 mm; 4) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan 5) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm. Gambar 20. Dimensi Tulangan Kolom d. Balok Keliling/Ring Balok keliling/ring memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1) ukuran balok keliling/ring 12 x 15 cm; 2) diameter tulangan utama baja 10 mm; 3) diameter tulangan begel baja 8 mm; 4) jarak antar tulangan begel 15 cm; dan 5) tebal selimut beton dari sisi terluar begel 15 mm. 15 cm 15 cm Tulangan utama diameter 10 mm Tulangan begel diameter 8 mm 15 cm 1,5 cm 1,5 cm Gambar 21. Dimensi Tulangan Balok Keliling/Ring Gambar 22. Balok Keliling/Ring Pemasangan bagian ujung tulangan begel pada balok pengikat/sloof, kolom, dan balok keliling/ring harus ditekuk paling sedikit 5 cm dengan sudut 135untuk memperkuat ikatan dengan tulangan utama. Gambar 23. Tekukan Ujung Tulangan Begel e. Struktur Atap Struktur atap berfungsi untuk menopang seluruh sistem penutup atap yang ada di atasnya. Struktur atap terdiri dari: 1) kuda-kuda kayu; 2) gunung-gunung/ampig; dan 3) ikatan angin. 1,5 cm 1,5 cm Gambar 24. Struktur Atap 1) Kuda-kuda Kayu Kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap dengan bentang paling panjang sekitar 12 m. Konstruksi kuda-kuda kayu harus merupakan satu kesatuan bentuk yang kokoh sehingga mampu memikul beban tanpa mengalami perubahan. Kuda-kuda kayu diletakkan di atas dua kolom berseberangan selaku tumpuan. Gambar 25. Kuda-Kuda Kayu ikatan angin bingkai beton bertulang gunung-gunung dari pasangan bata kuda-kuda kayu Gambar 26. Detail Kuda-Kuda Kayu Gambar 27. Kuda-kuda Kayu Pada Atap Rumah Tinggal Ikatan antar batang pada kuda-kuda kayu diperkuat dengan plat baja dengan ketebalan 4 mm dan lebar 40 mm atau papan dengan ketebalan 20 mm dan lebar 100 mm. Gambar 28. Kuda-kuda Kayu Dengan Pengikat Plat Baja Gambar 29. Pemasangan Plat Baja Pada Kuda-kuda Kayu Gambar 30. Dimensi Plat Baja dan Baut Sebagai Pengikat Kuda-Kuda Kayu Gambar 31. Pemasangan Plat Baja Pada Kuda-Kuda Kayu Menggunakan Bor Listrik 2) Gunung-Gunung/Ampig Bingkai gunung-gunung/ampig terbuat dari beton bertulang dengan spesifikasi sebagai berikut: a) ukuran bingkai 15 x 12 cm; b) tulangan utama dengan diameter 10 mm; c) tulangan begel dengan diameter 8 mm; dan d) tebal selimut beton 10 mm. Gunung-gunung/ampig terbuat dari susunan bata yang direkatkan dengan campuran mortar (perbandingan 1 semen : 4 pasir : air secukupnya) dan diplaster. Penggunaan bahan yang ringan seperti papan dan Glassfibre Reinforced Cement (GRC) juga dianjurkan untuk meminimalkan dampak apabila gunung-gunung/ampig roboh pada saat terjadi gempa. Gambar 32. Gunung-Gunung/Ampig bingkai beton bertulang gunung-gunung dari pasangan bata Gambar 33. Tulangan Pada Bingkai Gunung-Gunung/Ampig 3) Ikatan Angin Ikatan angin berfungsi sebagai pengikat antar kuda-kuda kayu, antar gunung-gunung/ampig, atau antara kuda-kuda kayu dengan gunung-gunung/ampig agar berdiri tegak, kokoh, dan sejajar. Tebal selimut beton 1 cm Gambar 34. Ikatan Angin Sebagai Pengikat Antar Kuda-Kuda Kayu Gambar 35. Ikatan Angin Sebagai Pengikat Antar Gunung-Gunung/Ampig Gambar 36. Ikatan Angin Antara Kuda-Kuda Kayu dengan Gunung-Gunung/Ampig ANTAR KAYU 6/12 ANTAR KUDA- Gambar 37. Pertemuan Antara Ikatan dengan Gunung-Gunung/Ampig Gambar 38. Detail Pertemuan Antara Ikatan Angin dengan Gunung-Gunung/Ampig ikatan angin menggunakan kayu 6/12 baut 10 mm bingkai ampig dari beton bertulang Gambar 39. Detail Pertemuan Antara Ikatan Angin dengan Gunung-Gunung/Ampig f. Dinding Dinding berfungsi sebagai pembatas dan tidak menopang beban. Dinding terbuat dari pasangan batu bata yang direkatkan oleh spesi/siar dengan perbandingan campuran 1 semen : 4 pasir : air secukupnya. Luas dinding maksimal adalah 9 m2 sehingga jarak palling jauh antar kolom adalah 3 m. Gambar 40. Detail Dinding Gambar 41. Proses Pemasangan Batu Bata Untuk Dinding Untuk menambah kekuatan, dinding diplaster dengan campuran mortar (perbandingan campuran 1 semen : 4 pasir : air secukupnya) ketebalan 2 cm. Gambar 42. Luas Maksimum Dinding dan Jarak Maksimum Antar Kolom 3. Hubungan Antar Elemen Struktur Seluruh elemen struktur bangunan tahan gempa harus menjadi satu kesatuan sehingga beban dapat ditanggung dan disalurkan secara proporsional. Struktur bangunan juga harus bersifat daktail/elastis sehingga dapat bertahan apabila mengalami perubahan bentuk pada saat terjadi bencana gempa. Hubungan antar elemen struktur bangunan rumah tinggal tunggal tahan gempa terdiri dari: a. hubungan antara pondasi dengan balok pengikat/sloof; b. hubungan antara balok pengikat/sloof dengan kolom; c. hubungan antara kolom dengan dinding; d. hubungan antara kolom dengan balok keliling/ring; e. hubungan antara balok keliling/ring dengan kuda-kuda kayu; dan f. angkur gunung-gunung. Luas area dinding antar kolom paling luas 9 m2. Dinding diplaster dengan mortar ketebalan 2 cm. a. Hubungan Antara Pondasi dengan Balok Pengikat/Sloof Untuk menghubungkan pondasi ke balok pengikat/sloof ditanam angkur besi dengan jarak paling jauh tiap angkur adalah 1 m. Gambar 43. Hubungan Antara Pondasi dengan Balok Pengikat/Sloof b. Hubungan Antara Balok Pengikat/Sloof dengan Kolom Pada hubungan antara balok pengikat/sloof dengan kolom, tulangan kolom diteruskan dan dibengkokkan ke dalam balok pengikat/sloof dengan ‘panjang lewatan’ paling pendek 40 x diameter tulangan atau 40 cm (40 dikali 10 mm). Angkur besi Pondasi Batu Kali Balok Pengikat/ Sloof Adukan beton Balok pengikat/Sloof Angkur besi diameter 10 mm Pondasi 1 m Gambar 44. Hubungan Antara Tulangan Balok Pengikat/Sloof dengan Tulangan Kolom Gambar 45. Detail Hubungan Balok Pengikat/Sloof dengan Kolom c. Hubungan Antara Kolom dengan Dinding Antara kolom dan dinding dihubungkan dengan pemberian angkur setiap 6 lapis bata. Penggunaan angkur dengan diameter 10 mm dan panjang minimal 40 cm. Gambar 46. Hubungan Antara Kolom dengan Dinding Tulangan kolom yang dilewatkan ke tulangan balok pengikat/sloof Min. 40 cm Sloof Tulangan Kolom Pondasi Pasangan ½ bata Angkur dengan diameter 10 mm dan panjang minimal 40 cm 6 lapis bata Gambar 47. Pemasangan Angkur Besi Sebagai Pengikat Antara Kolom dengan Dinding Pada Sudut Bangunan d. Hubungan Antara Kolom dengan Balok Keliling/Ring Pada hubungan antara kolom dengan balok keliling/ring, tulangan kolom diteruskan dan dibengkokkan ke dalam balok keliling/ring dengan ‘panjang lewatan’ paling pendek 40 x diameter tulangan atau 40 cm (40 dikali 10 mm). Gambar 48. Hubungan Anatar Kolom dengan Balok Keliling/Ring Gambar 49. Tulangan Kolom Yang Akan Dibengkokkan Ke Dalam Balok Keliling/Ring e. Hubungan Antara Balok Keliling/Ring dengan Kuda-Kuda Kayu Pengikatan kuda-kuda pada balok keliling/ring dilakukan dengan menanam angkur atau baut dengan diameter paling kecil 10 mm. Gambar 50. Hubungan Antara Balok Keliling/Ring dengan Kuda-Kuda Kayu Pengikatan kuda-kuda pada balok keliling/ring dapat juga dapat dilakukan dengan cara menanam angkur besi ke dalam balok keliling/ring kemudian angkur diputar menggunakan pipa besi. Balok ring Gording 6/12 8/12 Angkur/baut tanam diameter paling kecil 10 mm menyambungkan kuda- kuda dengan balok ring 8/12 Klem baja 4.40 mm Gambar 51. Pengikatan Kuda-Kuda Kayu Pada Balok Keliling/Ring Menggunakan Angkur f. Angkur Gunung-Gunung Dalam pasangan bata pada gunung-gunung diberi angkur setiap 6 lapis bata. Penggunaan angkur dengan diameter paling kecil 10 mm dan panjang minimal 40 cm. Gambar 52. Hubungan Angkur Pada Gunung-Gunung/Ampig Gambar 53. Hubungan Antara Tulangan Bingkai Gunung-Gunung/Ampig dengan Tulangan Kolom dan Balok Keliling/Ring 4. Pengecoran Beton Angkur dalam pasangan batu bata pada gunung-gunung. Diameter minimum 10 mm sepanjang 40 cm. 6 lapis bata Pengecoran beton baik pada kolom maupun balok harusmemperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. pastikan cetakan/bekisting benar-benar rapat dan kuat/kokoh; b. pada pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 m; c. pada saat pengecoran harus dipastikan adukan di dalam cetakan padat dan tidak berongga untuk menghindari ada bagian yang keropos; d. pelepasan cetakan/bekisting paling sedikit 3 hari setelah pengecoran. Untuk mempermudah pelepasan cetakan/bekisting dapat menggunakan minyak yang dilumurkan ke permukaan cetakan/bekisting. Gambar 54. Kualitas Cetakan/Bekisting Gambar 55. Pemasangan Cetakan/Bekisting Untuk Kolom a. Pengecoran Kolom Pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 m. Gambar 56. Proses Pengecoran Kolom Gambar 57. Pemadatan Beton Dengan Memukul-mukul Cetakan/Bekisting dan Campuran Beton Dirojok Menggunakan Besi atau Bambu Gambar 58. Hasil Pengecoran b. Pengecoran Balok Pada pengecoran balok keliling/ring, tulangan dirangkai di atas dinding. Cetakan/bekisting pada balok yang menggantung harus diberi penyangga di bawahnya menggunakan kayu atau bamboo yang kuat menahan beban campuran beton. Gambar 58. Pengecoran Balok Pengikat/Sloof Gambar 59. Perangkaian Tulangan Balok Keliling/Ring Di Atas Dinding Gambar 60. Penyangga Cetakan/Bekisting Menggunakan Bambu Penyangga cetakan/ bekisting Cetakan.bekisting dapat dilepas setelah 3 hari (untuk balok yang menumpu dinding) pada balok gantung baru bisa dilepas setelah 14 hari Tulangan balok keliling/ring dirangkai di atas dinding Gambar 61. Pelepasan Cetakan/Bekisting Untuk balok yang menumpu pada dinding, cetakan/bekisting dapat dilepas setelah 3 hari, sedangkan untuk balok yang menggantung baru dapat dilepas setelah 14 hari. B. Desain Prototipe Bangunan Gedung 1 (Satu) Lantai MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG TAHAPAN PENYELENGGARAAN IMB BERDASARKAN PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG A. Bagan Alir Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai B. Bagan Alir Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) lantai C. Bagan Alir Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana Bukan Untuk Kepentingan Umum D. Bagan Alir Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana Untuk Kepentingan Umum dan Bangunan Gedung Khusus E. Bagan Alir Penyelenggaraan IMB Pondasi LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN, SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS, SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS OLEH TABG A. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan KOP SURAT PTSP Nomor : …………………………… Kab/Kota…………….,………..2016 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di- tempat Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB Dengan hormat, Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan IMB yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen yang Saudara ajukan tersebut perlu dilengkapi (daftar kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis terlampir). Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk dilengkapi. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah melengkapi persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. Kepala PTSP, ……………………………….. NIP. ……………........... LAMPIRAN STATUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1. DATA PEMOHON NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 1 Isian formulir data pemohon □Ada □Tidak Ada 2 Fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya □Ada □Tidak Ada 3 Surat kuasa dari pemilik bangunan (bila pemohon bukan pemilik bangunan) □Ada □Tidak Ada 2. DATA TANAH NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 1 Surat bukti status hak atas tanah □Ada □Tidak Ada 2 Data kondisi atau situasi tanah □Ada □Tidak Ada 3 Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa □Ada □Tidak Ada 4 Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah (bila pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah) □Ada □Tidak Ada 3. DOKUMEN / SURAT TERKAIT NO URAIAN KETERSEDIAN CATATAN 1 Fotokopi KRK □Ada □Tidak Ada 2 Data perencana konstruksi □Ada □Tidak Ada 3 Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK □Ada □Tidak Ada 4 Surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa □Ada □Tidak Ada 5 Surat pernyataan menggunakan desain prototipe □Ada □Tidak Ada 6 Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat □Ada □Tidak Ada 7 Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat □Ada □Tidak Ada 8 Surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon □Ada □Tidak Ada Keterangan : - Nomor 2 tidak diwajibkan untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) dan 2 (dua) lantai - Nomor 4 khusus untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai - Nomor 5 khusus untuk jenis bangunan gedung sederhana Nomor 6,7,8 khusus untuk jenis bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus LAMPIRAN STATUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS 1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 Kesesuaian Fungsi/Klasifikasi Bangunan Gedung Terhadap Peruntukan Lokasi □Sesuai □Tidak Sesuai 2 Kesesuaian Luas Lantai Dasar Bangunan Gedung Terhadap KDB Maksimum □Sesuai □Tidak Sesuai 3 Kesesuaian Total Luas Lantai Bangunan Gedung Terhadap KLB Maksimum □Sesuai □Tidak Sesuai 4 Kesesuaian Total Luas Daerah Hijau Terhadap Persyaratan Minimum □Sesuai □Tidak Sesuai 5 Luas Lantai Basement Terhadap KTB Maksimum □Sesuai □Tidak Sesuai 6 Kesesuaian Total Jarak Bangunan Gedung Terhadap GSB Maksimum □Sesuai □Tidak Sesuai Keterangan : beri tanda pada kotak Sesuai atau Tidak Sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis 2. RENCANA ARSITEKTUR NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 1 Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur □Ada □Tidak Ada 2 Gambar Situasi (Site Plan) □Ada □Tidak Ada 3 Gambar Denah □Ada □Tidak Ada 4 Gambar Tampak □Ada □Tidak Ada 5 Gambar Potongan □Ada □Tidak Ada 6 Gambar Detail Arsitektur □Ada □Tidak Ada 7 Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung □Ada □Tidak Ada Keterangan : beri tanda pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis 3. RENCANA STRUKTUR NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 1 Data Penyedia Jasa Perencanaan Struktur □Ada □Tidak Ada 2 Perhitungan Struktur (Untuk BG > 2 Lt dan/atau Bentang Struktur >6 m) □Ada □Tidak Ada 3 Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk Bangunan Gedung > 2 Lantai) □Ada □Tidak Ada 4 Gambar Rencana Struktur Bawah (Pondasi), termasuk detailnya □Ada □Tidak Ada 5 Gambar Rencana Struktur Atas (Kolom, Balok & Plat), termasuk detailnya □Ada □Tidak Ada 6 Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka & Penutup), termasuk detailnya □Ada □Tidak Ada 7 Spesifikasi Umum Struktur □Ada □Tidak Ada 8 Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada) □Ada □Tidak Ada *Keterangan: beri tanda pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis 4. RENCANA UTILITAS NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 1 Data Penyedia Jasa Perencanaan Utilitas □Ada □Tidak Ada 2 Perhitungan Utilitas (termasuk Kebutuhan Air, Listrik, Limbah Cair & Padat, Beban Kelola Air Hujan dan Pemilihan Sistem) □Ada □Tidak Ada 3 Gambar Sistem Sanitasi (Air Bersih, Air Kotor, Limbah Cair, Limbah Padat, Persampahan) □Ada □Tidak Ada 4 Gambar Jaringan Listrik (Sumber, Jaringan, Pencahayaan dan Penghawaan Buatan □Ada □Tidak Ada 5 Gambar Sistem Proteksi Kebakaran (Disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran) □Ada □Tidak Ada 6 Gambar Sistem penangkal/Proteksi Petir □Ada □Tidak Ada 7 Gambar Pengelolaan Air Hujan dan Sistem Drainase dalam Tapak □Ada □Tidak Ada 8 Spesifikasi Umum Utilitas Bangunan Gedung □Ada □Tidak Ada *Keterangan: beri tanda pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis B. Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis KOP SURAT PTSP Nomor : …………………………… kab/kota…………….,………..2016 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di- tempat Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis Dengan hormat, Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang Saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian terlampir). Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk diperbaiki. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah memperbaiki dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. Kepala PTSP, ……………………………….. NIP. ……………........... LAMPIRAN STATUS PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS 1. RENCANA ARSITEKTUR NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur □Sesuai □Tidak Sesuai 2 Gambar Situasi / Rencana Tapak □Sesuai □Tidak Sesuai 3 Gambar Denah □Sesuai □Tidak Sesuai 4 Gambar Tampak □Sesuai □Tidak Sesuai 5 Gambar Potongan □Sesuai □Tidak Sesuai 6 Gambar Detail Arsitektur □Sesuai □Tidak Sesuai 7 Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung □Sesuai □Tidak Sesuai 2. RENCANA STRUKTUR NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 Data Penyedia Jasa Perencanaan Struktur □Sesuai □Tidak Sesuai 2 Perhitungan Struktur (Untuk BG > 2 Lt dan/atau Bentang Struktur >6 m) □Sesuai □Tidak Sesuai 3 Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk Bangunan Gedung > 2 Lantai) □Sesuai □Tidak Sesuai 4 Gambar Rencana Struktur Bawah (Pondasi), termasuk detailnya □Sesuai □Tidak Sesuai 5 Gambar Rencana Struktur Atas (Kolom, Balok & Plat), termasuk detailnya □Sesuai □Tidak Sesuai 6 Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka & Penutup), termasuk detailnya □Sesuai □Tidak Sesuai 7 Spesifikasi Umum Struktur □Sesuai □Tidak Sesuai 8 Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada) □Sesuai □Tidak Sesuai LAMPIRAN CATATAN: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. RENCANA UTILITAS NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan □Sesuai □Tidak Sesuai 2 perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran □Sesuai □Tidak Sesuai 3 gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan □Sesuai □Tidak Sesuai 4 gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak □Sesuai □Tidak Sesuai 5 gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan □Sesuai □Tidak Sesuai 6 gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran □Sesuai □Tidak Sesuai 7 gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan □Sesuai □Tidak Sesuai 8 gambar sistem transportasi vertikal □Sesuai □Tidak Sesuai 9 gambar sistem transportasi horisontal □Sesuai □Tidak Sesuai 10 gambar sistem komunikasi internal dan eksternal □Sesuai □Tidak Sesuai 11 gambar sistem penangkal/proteksi petir □Sesuai □Tidak Sesuai 12 spesifikasi umum utilitas bangunan gedung □Sesuai □Tidak Sesuai LAMPIRAN CATATAN: ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… C. Surat Pertimbangan Teknis oleh TABG KOP SURAT DINAS TEKNIS TERTENTU (TABG) Nomor : …………………………… Kab/Kota……………., ………..2016 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Dinas Teknis di- tempat Perihal : Pertimbangan Teknis Dengan hormat, Berdasarkan hasil pengkajian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut SUDAH/BELUM*) memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian dan catatan terlampir). Berdasarkan pengkajian tersebut, maka dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang diajukan kami kembalikan ke PTSP untuk ditindaklanjuti. Demikian surat pertimbangan teknis ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung, ……………………………….. *) Coret salah satu LAMPIRAN STATUS PENGKAJIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS 1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 Kesesuaian Fungsi/Klasifikasi Bangunan Gedung Terhadap Peruntukan Lokasi □Sesuai □Tidak Sesuai 2 Kesesuaian Luas Lantai Dasar Bangunan Gedung Terhadap KDB Maksimum □Sesuai □Tidak Sesuai 3 Kesesuaian Total Luas Lantai Bangunan Gedung Terhadap KLB Maksimum □Sesuai □Tidak Sesuai 4 Kesesuaian Total Luas Daerah Hijau Terhadap Persyaratan Minimum □Sesuai □Tidak Sesuai 5 Luas Lantai Basement Terhadap KTB Maksimum □Sesuai □Tidak Sesuai 6 Kesesuaian Total Jarak Bangunan Gedung Terhadap GSB Maksimum □ Sesuai □ Tidak Sesuai 2. RENCANA ARSITEKTUR NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur □Sesuai □Tidak Sesuai 2 Gambar Situasi / Rencana Tapak □Sesuai □Tidak Sesuai 3 Gambar Denah □Sesuai □Tidak Sesuai 4 Gambar Tampak □Sesuai □Tidak Sesuai 5 Gambar Potongan □Sesuai □Tidak Sesuai 6 Gambar Detail Arsitektur □Sesuai □Tidak Sesuai 7 Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung □Sesuai 3. RENCANA STRUKTUR NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 Data Penyedia Jasa Perencanaan Struktur □Sesuai □Tidak Sesuai 2 Perhitungan Struktur (Untuk BG > 2 Lt dan/atau Bentang Struktur > 6 m) □Sesuai □Tidak Sesuai 3 Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk Bangunan Gedung > 2 Lantai) □Sesuai □Tidak Sesuai 4 Gambar Rencana Pondasi, termasuk detailnya □Sesuai □Tidak Sesuai 5 Gambar Rencana Kolom, Balok& Plat, termasukdetailnya □Sesuai □Tidak Sesuai 6 Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka & Penutup), termasuk detailnya □Sesuai □Tidak Sesuai 7 Spesifikasi Umum Struktur □Sesuai □Tidak Sesuai 8 Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada) □Sesuai □Tidak Sesuai 4. RENCANA UTILITAS NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 1 Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan □Sesuai □Tidak Sesuai 2 Perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran □Sesuai □Tidak Sesuai 3 Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan □Sesuai □Tidak Sesuai 4 Gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak □Sesuai □Tidak Sesuai 5 Gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan □Sesuai □Tidak Sesuai 6 Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran □Sesuai □Tidak Sesuai 7 Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan □Sesuai □Tidak Sesuai 8 Gambar sistem transportasi vertikal □Sesuai □Tidak Sesuai 9 Gambar sistem komunikasi intern dan ekstern □Sesuai □Tidak Sesuai 10 Gambar sistem penangkal/proteksi petir □Sesuai □Tidak Sesuai 11 Spesifikasi umum utilitas bangunan gedung □Sesuai □Tidak Sesuai MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN V LAMPIRAN CATATAN: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG RETRIBUSI IMB A. Surat Pernyataan Pembayaran Retribusi IMB Yang Tersisa SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ………………………………………………………... No. KTP : ………………………………………………………... Tempat/ Tanggal lahir : ………………………………………………………... Pekerjaan : ………………………………………………………... Alamat : ………………………………………………………... Selaku penanggung jawab bangunan : Alamat : ……………………………………………………….. Kelurahan : ………………………………………................... Kecamatan : ………………………………..…….................... Status Penguasaan Tanah : ……………………………….………….……….. Bukti Hak : ……………………………………..................... Nama Pemilik Tanah :…..…………………………………………………… Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Saya bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan pondasi dan bangunan yang berdiri. 2. Saya mengetahui bahwa setelah saya memperoleh IMB Pondasi, maka saya memiliki kewajiban membayar retribusi IMB Pondasi berdasarkan sebagian nilai retribusi yang dihitung sementara oleh pemerintah daerah. 3. Saya akan membayar nilai retribusi IMB tersisa sesuai perhitungan terakhir paling lambat 1 bulan setelah penerbitan dan pemberitahuan penetapan nilai retribusi terbaru (Surat Keterangan Retribusi Daerah) yang disampaikan kepada saya. 4. Jika saya tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan, maka saya bersedia dikenakan sanksi: a. Membayar denda sebesar 10% dari total nilai retribusi IMB yang ditetapkan. b. Mengurus kembali IMB dengan prosedur dan persyaratan awal, setelah masa berlaku pembayaran retribusi IMB telah habis (1 bulan). c. Dimasukan ke daftar hitam pemohon IMB untuk jangka waktu 1 tahun. Kab/Kota……………., ………………..2015 Yang menyatakan, (__________________________) B. Komponen Retribusi NO. JENIS RETRIBUSI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan. a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi 3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi b) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan baru Volume x Indeks ')x 1,00 x HS retribusi 2) Rehabilitasi a) Rusak Sedang Volume x Indeks *)x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi 2. Retribusi administrasi IMB Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses 3. Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/ pencetakan formulir per- set C. Rumus Penghitungan Retribusi IMB 1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : L x It x 1,00 x HSbg 2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : L x It x Tk x HSbg 3. Retribusi prasarana bangunan gedung : V x I x 1,00 x HSpbg 4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tkx HSpbg Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit) I = Indeks It = Indeks terintegrasi Tk = Tingkat kerusakan0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiapkabupaten/kota) HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru D. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Hunian 0,05 /0,5*) 1. Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0,40 1.Sementara jangka pendek 0,40 2. Keagamaan 0,00 b. Tidak sederhana 0,70 2.Sementara jangka menengah 0,70 3. Usaha 3,00 c. Khusus 1,00 3.Tetap 1,00 4. Sosial dan Budaya 0,00 /1,00**)2. Permanensi 0,20 a. Darurat 0,40 5. Khusus 2,00 b. Semi permanen 0,70 6. Ganda/Campuran 4,00 c. Permanen 1,00 Risiko kebakaran 0,15 a.Rendah 0,40 b.Sedang 0,70 c. Tinggi 1,00 Zonasi gempa 0,15 a.Zona I / minor 0,10 b.Zona II / minor 0,20 c. Zona III / sedang 0,40 d.Zona IV / sedang 0,50 e. Zona V / kuat 0,70 f. Zona VI / kuat 1,00 Lokasi(kepada tan bangunan gedung) 0,10 a.Renggang 0,40 b.Sedang 0,70 c. Padat 1,00 Ketinggian bangunan gedung 0,10 a.Rendah 0,40 b.Sedang 0,70 c. Tinggi 1,00 Kepemilikan 0.05 a.Negara/Yayasan 0,40 b.Perorangan 0,70 c. Badan usaha swasta 1,00 CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30. G. Skala Indeks Sebagai Faktor Harga Satuan Retribusi IMB a) Indeks kegiatan Indeks kegiatan meliputi kegiatan: 1) Bangunan gedung a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi (1) Rusak sedang, sebesar 0,45 (2) Rusak berat, sebesar 0,65 c) Pelestarian/pemugaran (1) Pratama, sebesar 0,65 (2) Madya, sebesar 0,45 (3) Utama, sebesar 0,30 2) Prasarana bangunan gedung a) Pembangunan baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi (1) Rusak sedang, sebesar 0,45 (2) Rusak berat, sebesar 0,65 b) Indeks parameter 1) Bangunan gedung a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk: (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50 i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana; (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00 (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00 (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif; ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara, (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00 (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut: (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25: i. Sederhana 0,40 ii. Tidak sederhana0,70 iii. Khusus 1,00 (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20: i. Darurat 0,40 ii. Semi permanen 0,70 iii. Permanen 1,00 (c)Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15: i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15: i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai) ii. Sedang 0,70 (5 lantai — 8 lantai) iii. Tinggi 1,00 (Iebih dari 8 lantai) (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10: i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 (f) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05: i. Negara, yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan usaha 1,00 (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: (a)Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40 (b)Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70 (c)Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan Iebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00 b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. 2) Prasarana bangunan gedung Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %. H. Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB 1000 BANGUNAN 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG GEDUNG 1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN 1110 Pembangunan baru 1.00 2110 Pembangunan baru 1.00 1120 Rehabilitasi/Renovasi 2120 Rehabilitasi 1121 Rehabilitasi/Renovasi sedang 0.45 2121 Rehabilitasi sedang 0.45 1112 Rehabilitasi/Renovasi berat 0.65 2122 Rehabilitasi berat 0.65 1130 Pelestarian 2200 JENIS PRASARANA 1131 Pelestarian pratama 0.65 2210 Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman 1.00 1132 Pelestarian madya 0.45 2211 - Pagar 1133 Pelestarian utama 0.30 2212 - Tanggul/retaining wall 1200 FUNGSI 2213 - Turap batas kavling/persil 1210 Hunian 0.05/0 .50* 2214 - *** 1220 Keagamaan 0.00 2220 Konstruksi penanda masuk 1.00 1240 Usaha 3.00 2221 - Gapura 1250 Sosial dan Budaya faktor-faktor 0.00/1 .00** 2222 - Gerbang 1260 Khusus 2.00 2223 - *** 1270 Ganda 4.00 2230 Konstruksi perkerasan 1.00 1300 KLASIFIKASI 2231 - Jalan 1310 Kompleksitas 0.25 2232 - Lapangan parkir 1311 Sederhana 0.40 2233 - Lapangan upacara 1312 Tidak sederhana 0.70 2224 - Lapangan olah raga terbuka 1313 Khusus 1.00 2225 - *** 1320 Permanensi 0.20 2240 Konstruksi penghubung 1.00 1321 Darurat 0.40 2241 - Jembatan 1322 Semi permanen 0.70 2242 - Box culvert 1323 Permanen 1.00 2243 - *** 1330 Risiko kebakaran 0.15 2250 Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah 1.00 1331 Rendah 0.40 2251 - Kolam renang 1332 Sedang 0.70 2252 - Kolam pengolahan air Tinggi 1.00 2253 - Reservoir air bawah tanah 1340 Zonasi gempa 0.15 2254 - *** 1341 Zona I / minor 0.10 2260 Konstruksi menara 1.00 1342 Zona II / minor 0.20 2261 - Menara antena 1343 Zona III / sedang 0.40 2262 - Menara reservoir 1344 Zona IV / sedang 0.50 2263 - Cerobong 1345 Zona V / kuat 0.70 2264 - *** 1346 Zona VI /kuat 1.00 2270 Konstruksi monumen 1.00 1350 Lokasi (kepadatan 0.10 2271 - Tugu bangunan gedung) 2272 - Patung 1351 Renggang 0.40 2273 - *** 1352 Sedang 0.70 2280 Konstruksi instalasi 1.00 1353 Padat 1.00 2281 - Instalasi listrik 1360 Ketinggian bangunan gedung 0.10 2282 - Instalasi telepon/komunika si 1361 Rendah 0.40 2283 - Instalasi pengolahan 1362 Sedang 0.70 2284 - *** 1363 Tinggi 1.00 2290 Konstruksi reklame/papan nama 1. 00 1370 Kepemilikan 0.05 2291 - Billboard 1671 Negara/Yayasan 0.40 2292 - Papan iklan 1372 Perorangan 0.70 2293 - Papan nama 1373 Badan usaha 1.00 2294 *** 1400 WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG 1410 Sementara jangka pendek 0.40 1420 Sementara jangka menengah 0.70 1430 Tetap 1.00 CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. 2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milikNegarauntuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus. 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement),diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedungditetapkanolehpemerintah daerah. LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG CONTOH DOKUMEN IMB A. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang IMB B. Lampiran Dokumen IMB MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Nomor 05-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49