Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha…

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Izin Perwakilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional.

Pasal 3

Koreksi

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh BUJKA di wilayah INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Izin Perwakilan diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri kepada BUJKA. (2) Izin Perwakilan hanya diberikan kepada BUJKA yang memiliki kualifikasi besar. (3) Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah BUJKA mendapatkan penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat dari Lembaga. (4) BUJKA yang telah memiliki Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah INDONESIA.

Pasal 5

Koreksi

(1) BUJKA yang ingin memperoleh Izin Perwakilan harus mengajukan permohonan kepada Menteri. (2) Permohonan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. izin baru; b. perpanjangan izin; c. penggantian data; dan/atau d. penutupan izin.

Pasal 6

Koreksi

(1) Persyaratan permohonan Izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir; c. menyerahkan data BUJKA atau company profile; d. menyerahkan Surat Rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di INDONESIA yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik; e. menyerahkan rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku; f. menyerahkan rekaman bukti nilai kemampuan BUJKA induk yang masih berlaku; g. menyerahkan Sertifikat BUJKA hasil penyetaraan kemampuan BUJKA dari Lembaga tingkat Nasional; h. menyerahkan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (Letter of Appointment); i. menyerahkan Laporan Keuangan yang terbaru dari BUJKA induk; j. menyerahkan rekaman Paspor atau Kartu Tanda penduduk (KTP) Kepala Perwakilan; k. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Kepala Perwakilan BUJKA; dan l. menyerahkan Surat Keterangan Domisili kantor perwakilan BUJKA di INDONESIA yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat. (2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya; c. menyerahkan Sertifikat BUJKA yang masih berlaku hasil penyetaraan kemampuan BUJKA dari Lembaga tingkat Nasional; d. menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di INDONESIA yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik; e. menyerahkan rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku; f. menyerahkan rekaman Bukti Nilai Kemampuan BUJKA induk yang masih berlaku; g. menyerahkan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan; h. menyerahkan NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan; i. menyerahkan Rekaman paspor atau KTP Kepala Perwakilan; dan j. menyerahkan Surat Keterangan Domisili kantor Perwakilan BUJKA di INDONESIA yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat. (3) Persyaratan permohonan penggantian data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. menyerahkan Surat Keterangan Domisili Kantor Perwakilan BUJKA yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat untuk penggantian alamat kantor perwakilan di INDONESIA; dan d. menyerahkan Surat Keterangan Domisili BUJKA induk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negaranya untuk penggantian alamat BUJKA induk. (4) Persyaratan permohonan penggantian data kepala perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan Izin; b. menyerahkan Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. menyerahkan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (Letter of Appointment); d. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru; e. menyerahkan Exit Permit Only (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama; dan f. menyerahkan Rekaman paspor atau KTP Kepala Perwakilan yang baru. (5) Persyaratan permohonan penggantian data nama BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. menyerahkan rekaman Akta Penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir; d. menyerahkan Surat Rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di INDONESIA yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti namanya; dan e. menyerahkan Surat Keterangan Domisili Kantor Perwakilan BUJKA di INDONESIA yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat. (6) Persyaratan permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan Izin Perwakilan asli; dan c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 7

(1) Permohonan izin baru dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan biaya administrasi. (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi ekuivalen USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat); atau b. bidang jasa pelaksana konstruksi ekuivalen USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat); (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas negara.

Pasal 8

(1) Unit Kerja melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan. (2) Izin Perwakilan diberikan oleh unit kerja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (3) Izin Perwakilan diberikan dalam bentuk sertifikat. (4) Izin Perwakilan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet. (5) Izin Perwakilan yang diberikan mencantumkan bidang usaha.

Pasal 9

Alur proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam: a. Lampiran 1 untuk permohonan izin baru; b. Lampiran 2 untuk permohonan perpanjangan izin; c. Lampiran 3 untuk permohonan penggantian data; dan d. Lampiran 4 untuk permohonan penutupan izin.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Koreksi

(1) BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan BUJK untuk setiap pekerjaan konstruksi. (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. berbentuk Perseroan Terbatas; b. kepemilikan saham 100% oleh satu atau lebih Warga Negara INDONESIA dan/atau BUJK; c. memiliki kualifikasi besar; d. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU); dan e. memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). (3) BUJKA yang telah membentuk ikatan kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan: a. APBN/APBD; b. pinjaman dan/atau hibah luar negeri; c. penanaman modal asing dan dalam negeri; atau d. dana swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) BUJKA hanya diizinkan mengerjakan proyek konstruksi yang kompleks, beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi. (2) Dalam hal proyek konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan subkontrak untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan, wajib menunjuk BUJK yang memiliki SBU dan IUJK. (3) Perwakilan BUJKA dapat mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan peraturan perundangan, dan wajib mempekerjakan tenaga kerja INDONESIA yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping.

(1) Perwakilan BUJKA berhak untuk: a. menghubungi perorangan/badan usaha/lembaga pemerintah maupun swasta nasional dalam rangka memperoleh informasi pasar jasa konstruksi; b. mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi; dan c. mengangkat dan MENETAPKAN tenaga kerja lokal atau asing sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan. (2) Perwakilan BUJKA berkewajiban untuk: a. mematuhi peraturan perundang-undangan; b. membentuk ikatan kerjasama operasi dengan BUJK pada setiap pekerjaan konstruksi; c. melaksanakan alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada BUJK sebagai mitra kerjasama operasi; dan d. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan kepada Menteri atau unit kerja dengan tembusan kepada Lembaga tingkat Nasional yang meliputi: 1. data BUJKA; 2. data BUJK mitra kerjasama operasi; 3. data proyek; 4. data ikatan kerjasama operasi; 5. data penggunaan tenaga kerja; 6. rekaman Memorandum of Agreement (MoA) dari Ikatan kerjasama operasi; dan 7. data pendukung lainnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format mengacu pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

(1) Masa berlaku Izin Perwakilan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Pengawas serta hasil registrasi ulang dari Lembaga tingkat Nasional. (3) Izin Perwakilan yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik INDONESIA.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam rangka pengawasan kegiatan usaha perwakilan BUJKA, Menteri membentuk Tim Pengawas. (2) Kedudukan Tim Pengawas berada di bawah koordinasi Unit Kerja. (3) Tim Pengawas memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan perwakilan BUJKA; b. melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan; c. memberikan rekomendasi perpanjangan izin kepada Menteri; dan d. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif. (4) Biaya operasional Tim Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 15

Koreksi

(1) BUJKA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. Peringatan tertulis; atau b. Larangan melakukan pekerjaan dibidangnya.

Pasal 16

Koreksi

Izin Perwakilan yang telah diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

Pasal 17

Koreksi

Dalam hal Lembaga tingkat Nasional belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri dapat menerbitkan Izin Perwakilan.

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 196

Peraturan Menteri Nomor 05-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB kesatu

Pasal 5

BAB kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

Pasal 19