PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 04-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

PERMEN Nomor 04-prt-m-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 5

(1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. permohonan izin baru; b. perpanjangan izin; c. perubahan data; dan/atau d. penutupan izin.

Pasal 6

Koreksi

(1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU). (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya. (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan rekaman: 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus; 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK; 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi : a. mengisi Formulir Permohonan; b. menyerahkan IUJK yang asli; dan c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 7

(1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan. (2) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati/Walikota. (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet. (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU. (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil. (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin. (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 8

(1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1: a. untuk permohonan izin baru; b. untuk permohonan perpanjangan izin; c. untuk permohonan perubahan data; dan d. untuk permohonan penutupan izin. (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam: a. Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan b. Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi. (3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5. (4) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam: a. Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan b. Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB kedua

Persyaratan

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 04-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB kesatu

Pasal 5

BAB kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

Pasal 17