Koreksi Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Menteri dapat menugaskan aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; c. hasil pengawasan auditor eksternal pemerintah; dan/atau d. adanya permintaan dari aparat penegak hukum.