Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan …

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. 2. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. 3. Olahragawan Berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Peraturan Menteri ini sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pelaksanaan pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh atlet yang bersangkutan.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Persyaratan pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan prestasi dalam bidang olahraga. (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh Olahragawan Berprestasi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; c. menandatangani Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang menyatakan: 1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana; 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 3. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 4. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik INDONESIA. d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, terkecuali atlet dengan kategori sebagai atlet Paralympic; f. bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah; g. memiliki prestasi nyata dengan medali, di tingkat internasional, untuk penyelenggaraan pekan olahraga yang meliputi: 1. Minimal medali perunggu pada Olimpic dan atau Paralympic Games tahun 2016 dan atau Kejuaraan Dunia tahun 2016 yang diakui oleh federasinya; 2. Minimal medali perak pada Asian Games dan atau Asian Para Games tahun 2014 dan atau Kejuaran Asia tahun 2014 yang diakui oleh federasinya; 3. Minimal medali emas pada Sea Games dan atau Asean Para Games tahun 2015 dan atau tahun 2017 dan atau Asia Tenggara tahun 2017 yang diakui setingkat oleh federasinya. dibuktikan dengan piagam/sertifikat dan surat keterangan atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang berwenang dan mendapat pengesahan Menteri Pemuda dan Olahraga. h. event/kejuaraan/kegiatan keolahragaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak termasuk dalam ketentuan Peraturan Menteri ini; i. memiliki pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar.

Pasal 5

Koreksi

(1) Mekanisme seleksi Olahragawan Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pengumuman dan pelamaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang.

Pasal 6

Koreksi

Olahragawan Berprestasi yang dinyatakan lulus seleksi diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar Penetapan Nomor Induk Pegawai. Pasal 7 Olahragawan Berprestasi yang telah ditetapkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya ditugaskan/ditempatkan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah.

Pasal 8

(1) Olahragawan Berprestasi yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan/dipidahkan ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, ttd IMAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada 29 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

BAB V

Pasal 9