PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGIRIMAN DELEGASI PADA FORUM KEPEMUDAAN INTERNASIONAL

PERMEN Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemuda adalah warga negara INDONESIA yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan olahraga untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 3. Pengiriman adalah proses fasilitasi keikutsertaan atau partisipasi delegasi dalam forum kepemudaan internasional. 4. Delegasi adalah Pemuda, baik perorangan atau kelompok yang dipilih sebagai utusan yang mewakili kepentingan INDONESIA untuk dikirim dalam forum kepemudaan internasional. 5. Penyelenggara adalah Kementerian, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di bidang kepemudaan yang melakukan Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional. 6. Calon Peserta adalah Pemuda yang mengikuti tahapan seleksi Pengiriman Delegasi forum kepemudaan internasional. 7. Peserta adalah Pemuda yang dinyatakan lolos untuk mengikuti kegiatan Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional. 8. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Penyelenggara untuk melakukan proses penilaian, pemilihan Peserta, Pengiriman Delegasi pada forum kepemudaan internasional. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB III

PERSYARATAN PENGIRIMAN DELEGASI

Pasal 4

Koreksi

Calon Peserta yang akan dikirim sebagai Delegasi pada forum kepemudaan internasional harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. memenuhi persyaratan usia Pemuda; e. memiliki kemampuan dasar akademik; f. memiliki wawasan dan pengetahuan umum yang memadai; g. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif dan/atau bahasa internasional lainnya; h. mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai teknologi dasar; i. memiliki prestasi di bidang kepemudaan; j. memiliki wawasan dan komitmen kebangsaan yang tinggi dan memahami dasar-dasar empat pilar kebangsaan; k. menguasai bidang yang menjadi tujuan kegiatan Pengiriman Delegasi; l. sanggup mengikuti kegiatan dengan seksama, fokus, dan sepenuhnya; dan m. memiliki gagasan dan pemikiran untuk memajukan bangsa, Pemuda, dan kemanusiaan.

Pasal 5

Calon Peserta yang akan dikirim sebagai Delegasi pada forum kepemudaan internasional harus menyerahkan dokumen persyaratan administrasi, yang terdiri atas: a. undangan kepesertaan; b. kartu tanda penduduk/kartu pelajar/kartu identitas lainnya; c. melampirkan daftar riwayat hidup, termasuk alamat surat elektronik yang aktif, blog atau situs web dan/atau media sosial; d. paspor yang masih berlaku paling kurang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; e. surat rekomendasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota; f. sertifikat bahasa asing atau bukti lain yang menunjukkan kompetensi bahasa jika dipersyaratkan oleh negara pengundang; g. sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan kepesertaan dalam kegiatan pemberdayaan Pemuda atau masyarakat, kegiatan kepeloporan Pemuda, kewirausahaan, dan kepemimpinan Pemuda; h. bukti dokumentasi kegiatan di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, dan lainnya; i. membuat rencana dan program kerja selama mengikuti kegiatan Delegasi Pemuda ke luar negeri dan rencana tindak lanjut; j. surat keterangan catatan kepolisian untuk menunjukkan kelakuan baik; k. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter atau instansi pelayanan kesehatan; l. dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh Calon Peserta berupa sertifikat penghargaan/prestasi; dan m. surat keterangan keanggotaan dalam hal Calon Peserta merupakan pengurus atau anggota suatu organisasi kepemudaan dan/atau organisasi yang melakukan suatu kegiatan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kepemudaan.

BAB IV

TAHAPAN PENGIRIMAN DELEGASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Calon Peserta melakukan pendaftaran baik secara daring atau luring. (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta menyampaikan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 7

Koreksi

(1) Calon Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berhak untuk mengikuti tahapan seleksi: a. administrasi; b. tes tertulis; dan c. wawancara. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyelenggara melalui validasi kelengkapan persyaratan administrasi Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. wawasan kebangsaan; b. penguasaan bahasa asing; c. pengetahuan umum; dan d. potensi akademik dan skolastik. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kemampuan berbahasa asing; b. komitmen kebangsaan; c. presentasi rencana dan program kerja selama mengikuti kegiatan Delegasi Pemuda ke luar negeri dan gagasan rencana tindak lanjut; d. kesiapan mental dan spiritual; dan e. konfirmasi dan klarifikasi dokumen pendukung lainnya yang diajukan oleh Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dan huruf l.

Pasal 8

(1) Calon Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4). (2) Dalam hal Calon Peserta melakukan pemalsuan dokumen persyaratan administrasi, Penyelenggara mengenakan sanksi kepada Calon Peserta. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa diskualifikasi Calon Peserta dari proses seleksi.

Pasal 9

(1) Penyelenggara mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Peserta. (2) Keputusan Penyelenggara atas hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat. (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk Tim Seleksi.

Pasal 10

Dalam hal Pengiriman Delegasi dilaksanakan berdasarkan fasilitasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mekanisme seleksi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Kementerian.

Pasal 11

(1) Penyelenggara memfasilitasi dokumen perjalanan yang diperlukan untuk keberangkatan Delegasi. (2) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. perizinan untuk perjalanan keluar negeri dari kementerian atau lembaga yang berwenang; b. surat pemberitahuan kepada perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan; dan/atau c. dokumen lainnya yang diperlukan. (3) Dalam memfasilitasi dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi dan/atau pihak terkait.

Pasal 12

(1) Penyelenggara melaksanakan pembekalan sebelum Delegasi berangkat ke negara tujuan. (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesiapan mental dan spiritual; b. wawasan kebangsaaan; c. pemahaman mengenai budaya dan kebiasaan masyarakat negara tujuan. d. hubungan bilateral antara INDONESIA dengan negara tujuan; e. dokumen yang harus dipersiapkan saat keberangkatan; f. dokumen dan laporan yang harus disiapkan saat kembali ke INDONESIA; g. program selama kegiatan forum kepemudaan internasional; dan h. rencana kegiatan pasca program.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGIRIMAN DELEGASI PADA FORUM KEPEMUDAAN INTERNASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23