PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan Tenaga Kepemudaan Nonformal

PERMEN Nomor 35 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan Tenaga Kepemudaan Nonformal merupakan pedoman umum dalam penyusunan kurikulum bagi pelatihan kepada pemuda nonformal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan pemuda di INDONESIA.

Pasal 2

Pedoman umum penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan nonformal bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/ satuan kerja perangkat daerah/ masyarakat/ lembaga/mitra kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : RUANG LINGKUP BAB III: EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN BAB IV: PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman umum dalam proses penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan nonformal yang disusun dan ditetapkan dalam mendukung program pemberdayaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pedoman umum ini akan dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai bagian dari tanggung jawab kedeputian tersebut.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, ttd IMAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.