Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda

Sentra Pemberdayaan Pemuda dibentuk berdasarkan asas manfaat, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan, kebersamaan, tidak diskriminasi, dan kemandirian.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda dimaksudkan sebagai pusat kegiatan dalam upaya membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda menuju pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing. (2) Pemuda Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemuda yang mampu belajar dan menemukan ide-ide yang baru serta berorientasi ke depan. (3) Pemuda Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemuda yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru. (4) Pemuda Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemuda berkarakter yang mampu mengambil keputusan, mampu mengendalikan diri, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing, kepercayaan diri, serta memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan. (5) Pemuda berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemuda yang memiliki kemampuan berkompetisi secara dinamis sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah di bidang pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam berbagai aspek pembangunan.

Sentra Pemberdayaan Pemuda bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa. (3) Orang perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

(1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan organisasi kepemudaan. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. prasarana yang dimiliki orang-perseorangan ditetapkan oleh pemilik prasarana; dan b. prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha ditetapkan oleh pengurusnya. (3) Penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diberitahukan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Sentra Pemberdayaan Pemuda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Strategi pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan: a. pendidikan dan pelatihan kepemudaan; b. bimbingan teknis; c. semiloka, workshop, atau forum sejenisnya; d. meningkatkan kualitas jasmani; e. pengembangan kompetensi; dan/atau f. fasilitasi kegiatan. (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan sendiri oleh Sentra Pemberdayaan Pemuda dan/atau melalui kerjasama dengan pihak lain. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya pemuda untuk pengembangan jabatan fungsional. (6) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan untuk: a. meningkatkan kualitas sumber daya pemuda; b. menumbuhkan potensi pemuda yang berkarakter, kompeten, dan memiliki keterampilan; c. menciptakan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing; d. mengembangkan jejaring pemuda; e. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda; f. mewujudkan etika politik dan kualitas demokrasi; g. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa; h. memperkuat ketahanan nasional; dan i. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa. (3) Orang perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

(1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan organisasi kepemudaan. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. prasarana yang dimiliki orang-perseorangan ditetapkan oleh pemilik prasarana; dan b. prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha ditetapkan oleh pengurusnya. (3) Penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diberitahukan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Sentra Pemberdayaan Pemuda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Strategi pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan: a. pendidikan dan pelatihan kepemudaan; b. bimbingan teknis; c. semiloka, workshop, atau forum sejenisnya; d. meningkatkan kualitas jasmani; e. pengembangan kompetensi; dan/atau f. fasilitasi kegiatan. (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan sendiri oleh Sentra Pemberdayaan Pemuda dan/atau melalui kerjasama dengan pihak lain. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya pemuda untuk pengembangan jabatan fungsional. (6) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan untuk: a. meningkatkan kualitas sumber daya pemuda; b. menumbuhkan potensi pemuda yang berkarakter, kompeten, dan memiliki keterampilan; c. menciptakan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing; d. mengembangkan jejaring pemuda; e. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda; f. mewujudkan etika politik dan kualitas demokrasi; g. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa; h. memperkuat ketahanan nasional; dan i. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat dimiliki oleh : a. pemerintah; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota; d. orang-perseorangan; e. organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis; dan/atau f. dunia usaha.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda milik pemerintah dikelola kementerian/lembaga pemerintah pemilik Sentra Pemberdayaan Pemuda. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda milik pemerintah provinsi dikelola oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah tingkat Provinsi yang membidangi urusan kepemudaan. (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda milik pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kepemudaan.

(1) Pengelolaan Sentra Pemberdayaan Pemuda milik orang- perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh pemilik Sentra Pemberdayaan Pemuda. (2) Pengelola Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. penanggungjawab yang ditunjuk oleh pemilik; dan b. rencana kegiatan.

(1) Pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis dan/atau dunia usaha dapat menggunakan Sentra Pemberdayaan Pemuda dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pengelola sentra. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b. jadwal kegiatan; c. uraian kegiatan; d. jumlah peserta; dan e. pernyataan mentaati tata tertib dan/atau peraturan yang ditetapkan pengelola. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri foto copy: a. identitas pemohon; dan b. identitas penanggungjawab kegiatan. (4) Permohonan penggunaan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

Permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa cukup dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengelola sentra paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

(1) Pengelola Sentra Pemberdayaan Pemuda setelah menerima permohonan penggunaan sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 wajib memberi jawaban paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. (2) Pengelola dapat menolak permohonan penggunaan Sentra Pemberdayaan Pemuda dengan disertai alasan.

(1) Menteri menyusun dan MENETAPKAN Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria strategi dan capaian, termasuk kurikulum inti Sentra Pemberdayaan Pemuda. (2) Gubernur, Bupati/Walikota, MENETAPKAN kebijakan pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria dan kurikulum inti yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Sentra Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan program dan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. (2) Penyadaran sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pendidikan agama dan akhlak mulia; b. pendidikan wawasan kebangsaan; c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d. penumbuhan semangat bela negara; e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang. (3) Pemberdayaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. (4) Pengembangan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangan kepemimpinan; b. pengembangan kewirausahaan; dan c. pengembangan kepeloporan. (5) Pengembangan Kepemimpinan sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda. (6) Pengembangan Kewirausahaan sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; g. inkubasi; dan/atau h. bantuan akses permodalan. (7) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. pelatihan; b. pendampingan; dan/atau c. forum Kepemimpinan Pemuda. (8) Penyelenggaraan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda dilakukan sesuai dengan potensi unggulan daerah masing-masing.

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan prasarana dan sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Negara, dan Keuangan Daerah. (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dimiliki; b. bekerja sama dengan pihak ketiga; c. hibah; atau d. pembangunan prasarana dan sarana. (3) Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa: a. bantuan pendanaan; dan/atau b. seleksi dan rekruitmen peserta, penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan/atau mentor.

(1) Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada Sentra Pemberdayaan Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda dinilai berjasa dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. melakukan pemberdayaan pemuda; b. mengembangkan potensi pemuda di daerah setempat; c. mengembangkan kerjasama kemitraan pemuda dengan negara lain; atau d. melakukan pengelolaan Sentra Pemberdayaan Pemuda secara profesional. (3) Bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa: a. bantuan pendanaan; dan/atau b. seleksi dan rekruitmen peserta, penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan/atau mentor.

(1) Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada Sentra Pemberdayaan Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi. (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda dinilai berjasa dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. melakukan pemberdayaan pemuda; b. mengembangkan potensi pemuda di daerah setempat; c. mengembangkan kerjasama kemitraan pemuda dengan negara lain; atau d. melakukan pengelolaan Sentra Pemberdayaan Pemuda secara profesional. (3) Bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat bersumber dari masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat mengakses sumber dana dari Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan sumber lain yang tidak mengikat. (4) Tata cara untuk memperoleh pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda secara nasional. (2) Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan berikutnya. (5) Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda di wilayah masing-masing kepada Gubernur. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda di wilayah masing – masing kepada Menteri dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. (3) Menteri melaporkan pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda kepada PRESIDEN. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Prasarana yang telah difungsikan untuk pusat kegiatan pemberdayaan pemuda tetap menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2016 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, ttd IMAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA