PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. 3. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. 5. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri sebagai salah satu persyaratan pengajuan perizinan pada kementerian/lembaga terkait kegiatan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan. 6. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. 7. Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya disebut Pemohon adalah kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, pimpinan lembaga pendidikan, badan hukum, badan usaha, dan/atau Masyarakat yang mengajukan permohonan Rekomendasi. 8. Keramaian Umum adalah kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang menimbulkan keramaian, kerumunan massa, atau tontonan untuk umum, baik yang diselenggarakan di ruang tertutup maupun ruang terbuka. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.

BAB II

REKOMENDASI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Kementerian memberikan Rekomendasi berdasarkan permohonan dari Pemohon. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rekomendasi sebagai persyaratan proses: a. penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan; b. pengesahan badan hukum perkumpulan; c. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing; d. pemberian visa kunjungan; e. penggunaan prasarana dan/atau sarana; f. pembebasan bea masuk; g. pengecualian impor; h. pemberian kewarganegaraan Republik INDONESIA; dan i. peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga.

Pasal 4

(1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian; b. Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri; dan/atau c. Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum. (2) Rekomendasi izin penggunaan logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rekomendasi izin penggunaan nomenklatur Kementerian atau Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Pemohon bermaksud untuk mencantumkan logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan. (3) Media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. spanduk; b. baliho; c. banner; d. videotron; e. neon sign; f. situs web (website); g. media sosial; h. sertifikat; i. piala; dan/atau j. media promosi, dokumentasi, dan publikasi lainnya. (4) Pencantuman logo Kementerian dan/atau nomenklatur Kementerian atau Menteri pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyertakan foto Menteri. (5) Rekomendasi dukungan kegiatan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai salah satu persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan kegiatan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dapat dimohonkan pembubuhan tanda tangan oleh pejabat dari Kementerian sesuai kewenangannya. (2) Pembubuhan tanda tangan oleh pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan yang: a. telah mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian; b. mendapat fasilitasi dari Kementerian dalam bentuk barang dan/atau uang; dan/atau c. bekerja sama dengan Kementerian.

Pasal 6

(1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan terhadap kegiatan yang: a. berskala internasional; b. berskala nasional; dan c. merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah. (2) Kegiatan yang berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat internasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) negara. (3) Kegiatan yang berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tingkat nasional yang minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) provinsi. (4) Kegiatan yang merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.

Pasal 7

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan sebagai syarat pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan di bidang Kepemudaan dan/atau Keolahragaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 8

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing non dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing oleh organisasi Kepemudaan dan/atau organisasi olahraga kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada warga negara INDONESIA yang mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau mendapat undangan sebagai delegasi atau kontingen pada kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di luar negeri. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemohon tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan visa yang ditentukan oleh negara tujuan.

Pasal 10

Rekomendasi sebagai persyaratan proses penggunaan prasarana dan/atau sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan/atau Keolahragaan yang akan menggunakan prasarana dan/atau sarana aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan sebagai persyaratan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk impor barang yang digunakan untuk keperluan olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan, pemusatan latihan nasional (training center), atau penyelenggaraan kegiatan olahraga nasional dan internasional baik yang bersifat single event atau multi event.

Pasal 12

Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengecualian impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g diberikan dalam rangka impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 13

(1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diterbitkan oleh Menteri dalam rangka pengajuan permohonan pemberian kewarganegaraan Republik INDONESIA bagi olahragawan warga negara asing dan/atau tenaga Keolahragaan warga negara asing yang telah berjasa kepada Negara Republik INDONESIA atau dengan alasan kepentingan negara. (2) Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Rekomendasi sebagai persyaratan proses peniadaan dan pengalihfungsian prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i diberikan dalam rangka peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (2) Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi secara tertulis melalui surat elektronik Kementerian. (2) Format surat permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Koreksi

(1) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Menteri. (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan: a. Rekomendasi sebagai persyaratan proses penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan kegiatan; b. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum permohonan pengesahan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; c. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; d. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pemberian visa kunjungan diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan; e. Rekomendasi sebagai persyaratan proses penggunaan prasarana dan/atau sarana olahraga diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan f. Rekomendasi sebagai persyaratan proses pembebasan bea masuk dan pengecualian impor diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kedatangan barang di kawasan pabean.

Pasal 17

(1) Menteri menugaskan Sekretaris Kementerian atau deputi sesuai tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Penugasan kepada Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi sebagai persyaratan proses: a. penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan berskala internasional dan nasional; b. pengesahan badan hukum perkumpulan di bidang Kepemudaan dan/atau Keolahragaan pada tingkat internasional dan nasional; c. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing; d. pemberian visa kunjungan; e. penggunaan prasarana dan/atau sarana; f. pembebasan bea masuk; dan g. pengecualian impor. (3) Penugasan kepada deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menindaklanjuti permohonan Rekomendasi sebagai persyaratan proses: a. penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang merupakan program Kementerian yang dilaksanakan di daerah; dan b. pengesahan badan hukum perkumpulan di bidang Kepemudaan dan/atau Keolahragaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan dokumen administratif persyaratan sesuai dengan jenis Rekomendasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Sekretaris Kementerian dan deputi sesuai tugas dan fungsi menindaklanjuti permohonan Rekomendasi dengan melakukan penelaahan dan verifikasi. (2) Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh: a. unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk permohonan Rekomendasi yang ditugaskan kepada Sekretaris Kementerian; dan b. unit kerja pada sekretariat deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk permohonan Rekomendasi yang ditugaskan kepada deputi sesuai tugas dan fungsi. (3) Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 20

Penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif.

Pasal 21

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 permohonan Rekomendasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, unit kerja pada sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan unit kerja pada sekretariat deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum sesuai dengan kewenangannya menyiapkan administrasi penerbitan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Rekomendasi dinyatakan lengkap. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, Sekretaris Kementerian atau deputi sesuai tugas dan fungsi menyampaikan surat penolakan permohonan Rekomendasi kepada Pemohon.

Pasal 22

(1) Menteri menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan Rekomendasi dinyatakan lengkap. (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan surat Rekomendasi kepada Sekretaris Kementerian dan deputi sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), kecuali penerbitan Rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan berskala internasional.

Pasal 23

Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada: a. Pemohon; dan b. pimpinan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB Kesatu

Penyampaian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan dokumen administratif persyaratan sesuai dengan jenis Rekomendasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2024 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI (KOP SURAT) Nomor : ……………………….. (Tempat), (Tgl, Bln, Thn) Lampiran : ……………………….. Hal : .............................. Yth. ……………………………. ………………………………….. ………………………………….. Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga ………./pelayanan kepemudaan, dengan hormat disampaikan panitia ……./nama instansi bermaksud mengajukan permohonan rekomendasi ………………… Adapun sebagai bahan pertimbangan, panitia ……./nama instansi menyampaikan detail informasi sebagaimana dalam proposal/dokumen pendukung terlampir. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga disampaikan terima kasih. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap Tembusan Yth: 1. …………………..; 2. …………………..; dan 3. ………………….. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN FORMAT SURAT REKOMENDASI A. Format Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan (KOP SURAT) Nomor : ………………….. (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : ………………….. Lampiran : - Perihal : Rekomendasi ……………………… Yth. ………………….. ……………………….. ……………………….. Menindaklanjuti surat …………………………. Nomor: ……………… tanggal ………………… perihal …………………., bersama ini disampaikan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga pada prinsipnya mengapresiasi, dan mendukung inisiasi penyelenggaraan …………………………………………………. dengan ketentuan: 1. penggunaan logo dan nomenklatur Menteri/Kementerian diperkenankan sepanjang tidak terdapat unsur penyalahgunaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan diperkenankan sepanjang dalam batas kewajaran dan digunakan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan ………………. secara berkelanjutan. 3. Mengajukan izin keramaian pada pihak Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Panitia kompetisi dan/atau festival olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan peserta atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan penyelenggara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon rekomendasi dan penyelenggara dan bukan merupakan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, disampaikan terima kasih. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap Tembusan Yth: 1. ………………………………………; 2. ………………………………………; dan 3. ……………………………………… B. Format Surat Rekomendasi Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (KOP SURAT) Nomor : ……………...….. (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : ………………….. Lampiran : - Perihal : Rekomendasi ……………………… Yth. ………………….. ……………………….. ……………………….. Menindaklanjuti surat ………………. Nomor: ……………… tanggal ………………… perihal …………………., bersama ini disampaikan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga pada prinsipnya mengapresiasi, dan mendukung inisiasi pembentukan entitas …………… sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam kegiatan (kepemudaan dan keolahragaan) Sehubungan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga merekomendasikan pembentukan …………………….. sebagai badan hukum perkumpulan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, disampaikan terima kasih. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap Tembusan Yth: 1. …………………………….; 2. …………………………….; dan 3. ……………………………. C. Format Surat Rekomendasi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (KOP SURAT) Nomor : ………………… (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : ………………… Lampiran : - Perihal : Persetujuan pengesahan RPTKA Non DKPTKA Yth. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik INDONESIA Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950 Menindaklanjuti surat Bapak/Ibu/Saudara/i Nomor: …………………….. tanggal ………………. perihal ………………………….., bersama ini disampaikan bahwa …………………………… mengajukan permohonan rekomendasi RPTKA dan Pengesahan RPTKA Non DKPTKA bagi ........................................ untuk ……………………….. dengan data Tenaga Kerja Asing sebagai berikut: Nama : ……………….. Jenis Kelamin : ……………….. Kewarganegaraan : ……………….. Jabatan : ……………….. No. Paspor : ……………….. Berlaku sampai dengan : ……………….. Sehubungan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga merekomendasikan kepada Direktur kiranya berkenan untuk melakukan pengesahan RPTKA Non DKPTKA serta pembebasan pembayaran DKPTKA selama …………… bagi yang bersangkutan sebagai implementasi ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, ketentuan Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (6) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana PERATURAN PEMERINTAH Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Atas perhatian dan kerja sama Direktur, disampaikan terima kasih. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap Tembusan Yth.: 1. Menteri Pemuda dan Olahraga; 2. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan; 3. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Direktur Lalu lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 6. ................................................... D. Format Surat Rekomendasi Pemberian Visa Kunjungan (LETTERHEAD) Number : …………………… (place), (date, month., year.) Nature : Immediate Attachment : 1 (one) bundle Regarding : Facilitation for Visa Application Sponsorship for …………….. The Honorable, ........................................... ........................................... ........................................... In connection with the participation of the ................ in the .................... to be held in ................ from .................., we respectfully submit a list of names that will participate in the championship as follows: No Name Position Passport No. Valid Until 1 2 3 In this regard, H.E. the Ambassador is pleased to facilitate the expedited issuance of visas as requested so that the .................... can participate in the Championship according to the planned schedule. For the kind attention and cooperation from H.E. Ambassador, we extend our gratitude. position name, (sign and stamp) full name Cc to the Honorable: 1. Minister of Youth and Sports of the Republic of INDONESIA; 2. ........................................... E. Format Surat Rekomendasi Penggunaan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga (KOP SURAT) Nomor : ………………………….. (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : ………………………….. Lampiran : 1 (Satu) Berkas Hal : Rekomendasi ………………………… Yth. ………………………….. ………………………………… ………………………………… Menindaklanjuti surat ………………………. Nomor: ……………….., tanggal …………………, perihal ……………………. (terlampir), bersama ini disampaikan bahwa ……………….. bermaksud mengajukan permohonan penggunaan ……………………. untuk …………………. Sehubungan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga pada prinsipnya merekomendasikan kepada ……………….. untuk memberikan tarif layanan khusus bagi …………………….. sebagaimana ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan) …………………….. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i disampaikan terima kasih. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap Tembusan Yth: 1. ………………………………… 2. ………………………………… 3. ………………………………… F. Format Surat Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk (KOP SURAT) Nomor : ………………………….. (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : ………………………….. Lampiran : 1 (Satu) Berkas Hal : Rekomendasi ………………………… Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Up. Direktur Fasilitas Kepabeanan Kementerian Keuangan Republik INDONESIA di Jakarta Menindaklanjuti Surat …………… Nomor : ………………………. tanggal …………………….., dengan hormat disampaikan bahwa …………………………. menerima/mengimpor bantuan hibah dari …………………. berupa …………………, dalam rangka …………………………, dengan rincian barang sebagaimana terlampir. Sehubungan hal tersebut, memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan dukungan berupa pembebasan bea masuk barang impor sekaligus percepatan atas pengeluaran barang impor dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian barang sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap Tembusan Yth: 1. Menteri Pemuda dan Olahraga; 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; 3. Direktur impor, Kementerian Perdagangan; 4. Kepala Kantor Kepabeanan ………………..; dan 5. ………………………….. G. Format Surat Rekomendasi Pengecualian Impor (KOP SURAT) Nomor : …………………. (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : …………………… Lampiran : 1 (Satu) Berkas Perihal : Rekomendasi ............................. Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik INDONESIA Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110 Menindaklanjuti surat ……………… Nomor: ………………………… tanggal ……………………., perihal ……………………………., dengan hormat disampaikan bahwa …………………………. Adapun rincian jumlah, jenis/spesifikasi barang dan perkiraan nilai pabean di pelabuhan tempat pembongkaran adalah sebagai berikut: 1. Jumlah dan Jenis Barang: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… 2. Perkiraan Nilai Pabean : ………………………. 3. Pelaksana Impor : ………………………. 4. Pelabuhan Masuk : ………………………. 5. Waktu Pemasukan : ………………………. Sehubungan hal tersebut, merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf i UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mohon kiranya Saudara berkenan memberikan dukungan pengecualian berupa pembebasan bea masuk barang impor yang terkena LARTAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, disampaikan terima kasih. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap Tembusan Yth: 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. .......................................; dan 3. ....................................... MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26