PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

(1) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja Eselon I. (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Kementerian; b. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; c. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; d. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan e. Standar Operasional Prosedur pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan dan merupakan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Untuk perbaikan kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi. (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2019 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, ttd IMAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.