PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016

PERMEN Nomor 28 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakann, dan menyejahterahkan masyarakat. 5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintah umum. 6. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan keolahragaan dan kepramukaan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa. (3) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dalam rangka program pembangunan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan mencakup : a. Peningkatan Wawasan Pemuda; b. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; c. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; d. Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; e. Pengembangan Sentra Keolahragaan dan Sekolah Khusus Olahragawan; (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pejabat Eselon I dan/atau Pimpinan Tinggi Utama. (3) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah asset tetap. (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. (5) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (6) Penyusunan konsep Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus memperhatikan indikasi program, kegiatan, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) atau Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

(1) Gubernur MENETAPKAN SKPD yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3. (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, Gubernur MENETAPKAN perangkat Pengelola Keuangan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Perangkat Pengelola Keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. (4) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahrgaaan dan kepramukaan yang dilimpahkan, Gubernur wajib berpedoman kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dibiayai melalui DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016. (6) Pelaksanaan anggaran oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (7) Anggaran pelaksanaan urusan dibidang kepemudaan, keolahrgaan dan kepramukaan yang dilimpahkan, wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 6

(1) Setiap 3 (tiga) bulan, kepala SKPD yang menangani sebagian urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahrgaan dan kepramukaan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri dengan tembusan kepada : a. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; c. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; d. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; e. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan f. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. (2) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi : a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup : a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; d. saran tindak lanjut. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang. (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : a. neraca; b. laporan realisasi anggaran; dan c. catatan atas laporan keuangan. (6) Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10