PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

PERMEN Nomor 23 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat. 5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. 6. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018. (2) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/wali kota maupun kepada kepala desa. (3) Pelimpahan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2018 dilaksanakan untuk program pembangunan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan terdiri atas: a. Peningkatan Kreativitas Pemuda; b. Peningkatan Wawasan Pemuda; c. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga; dan d. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pejabat Eselon I dan/atau Pimpinan Tinggi Madya. (3) Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat nonfisik, yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah asset tetap. (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. (5) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (6) Penyusunan konsep DIPA harus memperhatikan indikasi program, kegiatan, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL atau Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, Gubernur MENETAPKAN perangkat Pengelola Keuangan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Perangkat Pengelola Keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. (4) Pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahrgaaan dan kepramukaan yang dilimpahkan, Gubernur wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dibiayai melalui DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2018. (6) Pelaksanaan anggaran oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Anggaran pelaksanaan urusan di bidang kepemudaan, keolahrgaan dan kepramukaan yang dilimpahkan, wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 6

(1) Setiap 3 (tiga) bulan, kepala Perangkat Daerah yang menangani sebagian Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; c. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; d. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. (2) Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun laporan pertanggungjawaban meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi laporan keuangan dan laporan barang. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. neraca; b. laporan realisasi anggaran; dan c. catatan atas laporan keuangan. (6) Laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10