PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan

PERMEN Nomor 22 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disingkat LPDUK adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan dana dan usaha keolahragaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. (2) LPDUK dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) LPDUK terdiri atas: a. Direktur; b. Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga meliputi: 1. Subdivisi Pendanaan Olahraga; dan 2. Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga; c. Divisi Keuangan dan Umum, meliputi: 1. Subdivisi Keuangan; dan 2. Subdivisi Umum; d. Satuan Pemeriksa Internal (SPI); e. Dewan Pengawas; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi LPDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK); (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Badan Layanan Umum LPDUK, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada Divisi Keuangan dan Umum, Divisi Pengelola Dana dan Usaha Olahraga. (3) Direktur dibantu Divisi Keuangan dan Umum, Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga, serta Satuan Pemeriksa Internal.

Pasal 6

(1) Divisi Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang kepala. (2) Kepala Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan kegiatan urusan keuangan serta urusan umum dan kerumahtanggaan, sumber daya manusia, keorganisasian dan ketatalaksanaan LPDUK. (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan penyusunan laporan keuangan; b. pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan instansi terkait; c. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, dan kegiatan; d. pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana; e. pengelolaan sistem, data, dan informasi LPDUK; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan umum LPDUK. (4) Divisi Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subdivisi Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, barang inventaris, sarana dan prasarana, sistem, data, dan informasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK; dan b. Subdivisi Umum yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, program, kegiatan, serta urusan tata usaha, administrasi hukum, kepegawaian, dan umum LPDUK.

Pasal 7

(1) Divisi Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan layanan, pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi pendanaan, serta perencanaan kebutuhan, pengembangan usaha, dan kerja sama di bidang keolahragaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan; b. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan; c. perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga; d. pelaksanaan dan pengembangan event dan industri olahraga; dan e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas LPDUK. (3) Divisi Pengelola Dana dan Usaha Olahraga terdiri atas: a. Subdivisi Pengelola Dana Olahraga yang mempunyai tugas melakukan Optimalisasi layanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan keolahragaan keolahragaan serta Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga/institusi/perusahaan. b. Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga yang mempunyai tugas melakukan Perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga dan Pelaksanaan serta pengembangan even dan industri olahraga.

Pasal 8

Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah unit yang berkedudukan di bawah Pemimpin Badan Layanan Umum LPDUK yang menyelenggarakan fungsi pengawasan internal atas keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Badan Layanan Umum LPDUK.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana program kerja pemeriksaan tahunan; b. pelaksanaan pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan tindak lanjut, dan kegiatan pengawasan lainnya dan tujuan tertentu, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan; c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kerja LPDUK; d. pembinaan penerapan dan penilaian manajemen risiko di lingkungan LPDUK; e. penegakan atas integritas dan kode etik; f. pendampingan terhadap pemeriksa eksternal; dan g. pengoordinasian dengan instansi terkait di bidangnya.

Pasal 10

Keanggotaan Satuan Pemeriksa Internal terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional Tertentu dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN KEPANGKATAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pejabat dan pegawai pada LPDUK dapat terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional Non- Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan. (2) Khusus untuk pejabat perbendaharaan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada LPDUK harus dijabat oleh Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur di lingkungan LPDUK ditetapkan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Direktur, Divisi, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan LPDUK ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Direktur, Divisi, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan LPDUK dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik; melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPDUK dan/atau negara; e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur, Divisi, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern; f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. mengundurkan diri; atau h. telah mencapai batas usia pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Direktur yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai pejabat perbendaharaan.

Pasal 16

(1) Pengisian jabatan Direktur LPDUK dilakukan oleh Menteri melalui seleksi terbuka. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi pengisian jabatan Direktur LPDUK disusun oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi di lingkungan LPDUK ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari aparatur negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara. (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari tenaga profesional nonAparatur Sipil Negara diatur oleh Direktur LPDUK.

Pasal 18

Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan/diperbantukan di LPDUK, diberhentikan dari jabatan organiknya selama dipekerjakan/diperbantukan di LPDUK tanpa kehilangan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 19

Pejabat dan pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pejabat/pegawai LPDUK apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25