PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah

PERMEN Nomor 21 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui sistem kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 2. Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut OPUD adalah olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 3. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) melalui kompetisi olahraga. 4. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan pertandingan secara teratur dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi. 5. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial. 6. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. 7. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. 8. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan potensi olahragawan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai Prestasi olahraga. 9. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. 10. Komite Olahraga Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga. 11. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria nasional tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 12. Standar Kompetensi Pelatih adalah standar dengan kemampuan minimal nasional mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. 13. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar kompetensi nasional keolahragaan. 14. Sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah tempat pembinaan dan pengembangan olahraga yang terpusat di daerah. 15. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesi dan bersertifikat dengan tugas utama membina dan mengembangkan olahragawan dan/atau calon olahragawan. 16. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Perkumpulan Olahraga Prestasi adalah kelompok masyarakat yang berhimpun dalam organisasi yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga dengan tujuan untuk meningkatkan Prestasi sesuai dengan tingkatannya. 18. Pelatihan adalah setiap usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan performa olahragawan sesuai dengan program latihan yang direncanakan. 19. Pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi tentang sebab dan akibat suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang sedang dilaksanakan. 20. Evaluasi adalah proses penilaian atas keefektifan seluruh komponen yang digunakan dalam pembinaan dan pengembangan cabang olahraga Prestasi unggulan daerah sebagai upaya mencapai Prestasi olahraga nasional. 21. Kompetisi adalah sebuah sistem penyelenggaraan pertandingan dan/atau perlombaan yang dikembangkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau perkumpulan sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya. 22. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah mempunyai tugas mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dan OPUD dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. (2) Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi OPUD untuk lebih memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang lebih sesuai dengan potensi daerah masing-masing. (3) Pemerintah bertanggung jawab mewujudkan pencapaian OPUD.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas MENETAPKAN OPUD dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi OPUD dalam rangka memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang selaras dengan potensi daerah masing-masing. (3) Pemerintah Daerah wajib untuk mewujudkan pencapaian Prestasi, pembinaan, dan pengembangan OPUD.

Pasal 7

(1) KONI dapat mengoordinasikan penetapan OPUD bersama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan mengusulkannya kepada Pemerintah. (2) KONI memiliki kewenangan melakukan pemantauan bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam pengembangan kegiatan OPUD. (3) KONI membantu Pemerintah untuk mewujudkan pencapaian OPUD.

Pasal 8

(1) KONI Kabupaten/Kota bersama dengan pengurus Cabang Induk Organisasi Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk MENETAPKAN OPUD yang bertaraf nasional dan/atau internasional. (2) Dalam hal pengurus Cabang Induk Organisasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, KONI Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penetapan OPUD kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di berbagai daerah sesuai dengan potensinya melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan serta memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan Prestasi OPUD untuk menunjang Prestasi olahraga nasional. (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan potensi daerah tersebut melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah memiliki kewenangan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dan KONI provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk menunjang Prestasi olahraga nasional.

Pasal 10

(1) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD berbasiskan persekolahan, perguruan tinggi, dan masyarakat. (2) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD wajib melaksanakan latihan yang teratur dan terus menerus. (3) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD wajib mengikuti Kompetisi. (4) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD harus berbadan hukum. (5) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD dapat memperoleh bantuan, baik berupa material maupun nonmaterian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau lembaga/instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD dapat menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas tenaga keolahragaan. (7) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD wajib melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan Olahragawan atau tim dan melaporkannya kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) provinsi dan/atau kabupaten/kota dan KONI provinsi dan/atau kabupaten/kota.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH

Pasal 11

Koreksi

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan di kabupaten dan/atau kota melalui: a. berbagai perkumpulan olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan b. Kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender pembinaan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan di tingkat provinsi. (2) Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. Kementerian terkait; b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; c. Dinas terkait; d. Perguruan Tinggi; e. KONI Pusat, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten/Kota; f. Induk Organisasi Cabang Olahraga pusat dan daerah; atau g. pelaku Olahraga Prestasi yaitu atlet, pelatih, guru olahraga, dosen, dan pengolahraga.

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. Nota Kesepahaman; b. Perjanjian Kerjasama; c. penyelenggaraan kegiatan bersama;dan d. inisiatif Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah yang didukung oleh KONI daerah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah atas dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tenaga keolahragaan yang memiliki kompetensi. (3) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan: a. memberikan kontribusi bagi pengembangan OPUD; b. mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan; dan c. memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat. (4) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan olahragawan yang berjenjang dan dilakukan secara: a. periodik dan berkelanjutan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; atau b. diawasi dan dipantau oleh pemangku kepentingan (stakeholder). (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur perwakilan: a. organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan; b. KONI; dan c. Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengembangan OPUD dapat memperoleh fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pelatihan, Kompetisi OPUD atau penyelenggaraan kegiatan OPUD, baik di lingkungan persekolahan, perguruan tinggi maupun lingkungan masyarakat lainnya; dan b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan OPUD. (3) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi/lembaga lain kepada perkumpulan olahraga dan/atau Induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perkumpulan dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi pembinaan dan pengembangan OPUD; b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan cabang OPUD; dan c. memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat. (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan untuk: a. pembinaan dan pengembangan perkumpulan, sentra-sentra, dan pelatihan terpusat OPUD; b. pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, terjadwal sepanjang tahun, dan berkelanjutan; c. perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penyiapan tenaga keolahragaan yang berstandar tinggi; e. koordinasi antar pembina Olahraga Prestasi unggulan daerah; dan f. pemberian kemudahan sarana prasarana berlatih dalam menunjang proses pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22