Koreksi Pasal 21

(1) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan secara nasional kepada PRESIDEN. (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu ) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.