Koreksi Pasal 19

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (3) Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.