PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia

PERMEN Nomor 15 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Anti Doping INDONESIA yang selanjutnya disebut LADI adalah lembaga mandiri di tingkat nasional yang membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan anti doping di INDONESIA. 2. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. 3. Therapeutic Use Exemption yang selanjutnya disingkat TUE, adalah pembebasan penggunaan zat/metode terlarang tertentu. 4. Result Management yang selanjutnya disingkat RM, adalah proses administrasi pra panel dengar pendapat terhadap potensi pelanggaran ketentuan anti-doping. 5. World Anti Doping Code yang selanjutnya disingkat The CODE, adalah kode anti doping dunia yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi anti doping, olahragawan, dan pihak terkait lainnya. 6. World Anti Doping Agency yang selanjutnya disingkat WADA, adalah badan anti doping dunia yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam rangka memastikan pelaksanaan yang sesuai atau mematuhi The CODE. 7. Anti Doping Administration and Management System yang selanjutnya disingkat ADAMS adalah sistem manajemen data berbasis jaringan untuk pemasukan, penyimpanan, pembagian, dan pelaporan data guna membantu LADI, WADA, serta organisasi anti doping lainnya dalam operasional anti doping mereka. 8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam operasionalisasi kegiatan dan keputusannya, LADI bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan profesionalitas. (2) LADI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri. (3) LADI berafiliasi dengan WADA dan lembaga anti doping regional. (4) LADI mempunyai tempat kedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA. (5) LADI dapat dibentuk kantor perwakilan LADI di tingkat daerah provinsi.

Pasal 3

LADI mempunyai tugas: a. MENETAPKAN peraturan doping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan The Code dari World Anti Doping Agency, disertai mekanisme pemberian sanksi; b. mengelola pelaksanaan ketentuan anti doping di INDONESIA; c. melaksanakan kampanye gerakan anti doping; d. melaksanakan pencegahan terhadap penggunaan doping; e. melaksanakan pengawasan terhadap doping; f. melaksanakan pengujian sampel doping; dan g. memfasilitasi proses TUE dan proses RM.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LADI mempunyai fungsi: a. Pengelolaan organisasi, melalui perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja, penyusunan bahan kebijakan, peraturan, pedoman, dan intelejen doping, pengelolaan administrasi dan informasi elektronik, serta penatausahaan kerjasama dengan organisasi anti-doping dunia/lainnya dan mitra strategis/pihak terkait/stakeholder LADI. b. Pencegahan penyalahgunaan doping, melalui pengelolaan kehumasan dan publikasi, kampanye anti-doping, edukasi olahragawan, advokasi dan konsultasi hukum, pelatihan petugas doping, serta riset/penelitian tentang doping dalam bidang medis, sosial, dan keolahragaan. c. Pengawasan penggunaan doping, melalui penyusunan rencana penyebaran/distribusi pengujian, pemantauan keberadaan olahragawan yang wajib uji doping, pengambilan sampel di dalam kompetisi dan di luar kompetisi, pengujian sampel, informasi hasil pengujian sampel, investigasi potensi pelanggaran oleh olahragawan dan/atau tenaga pendukung olahragawan, serta fasilitasi proses pemberian TUE, panel dengar pendapat, dan pelaksanaan/eksekusi keputusan manajemen hasil.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Organisasi LADI terdiri atas: a. Dewan Pembina, terdiri atas Ketua dan Sekretaris/Anggota; b. Dewan Pengurus Harian, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Direktur Administrasi dan Kemitraan, Direktur Edukasi, serta Direktur Pengujian. c. Pengurus Unit Kerja Teknis, terdiri atas manajer dan staf. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Unit Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian, sesuai dengan periode masa jabatan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI. (4) Bagan struktur organisasi LADI dan besaran honorarium pengurus LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Ketua Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Menteri. (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas memberikan arah kebijakan strategis dan otonomi kegiatan/keputusan teknis LADI, fasilitasi komunikasi lintas kementerian/lembaga, pembentukan komite ad-hoc disiplin doping nasional, dukungan kebijakan dan peraturan perundang- undangan, serta dukungan anggaran bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LADI.

Pasal 7

(1) Ketua Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Ketua LADI, bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LADI. (2) Ketua LADI bertanggung jawab kepada Menteri, melalui Dewan Pembina.

Pasal 8

(1) Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Wakil Ketua LADI, bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan bidang internal dan bidang eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LADI. (2) Wakil Ketua LADI bertanggung jawab kepada Ketua LADI.

Pasal 9

(1) Sekretaris Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Sekretaris LADI, bertugas membantu mengelola administrasi seluruh kegiatan bidang internal dan bidang eksternal, serta mengelola kesekretariatan LADI, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LADI. (2) Sekretaris LADI bertanggung jawab kepada Ketua LADI.

Pasal 10

(1) Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Wakil Sekretaris LADI, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris LADI. (2) Wakil Sekretaris LADI bertanggung jawab kepada Sekretaris LADI.

Pasal 11

(1) Bendahara Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Bendahara LADI, bertugas mengelola keuangan LADI memfasilitasi pengalokasian anggaran bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LADI. (2) Bendahara LADI bertanggung jawab kepada Ketua LADI.

Pasal 12

(1) Wakil Bendahara Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut Wakil Bendahara LADI, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara. (2) Wakil Bendahara LADI bertanggung jawab kepada Bendahara LADI.

Pasal 13

(1) Direktur Administrasi dan Kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Ketua LADI dan Wakil Ketua LADI dalam pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fungsi pengelolaan organisasi LADI. (2) Direktur Edukasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Ketua LADI dan Wakil Ketua LADI dalam pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fungsi pencegahan penyalahgunaan doping LADI. (3) Direktur Pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Ketua LADI dan Wakil Ketua LADI dalam pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan penggunaan doping LADI. (4) Direktur Administrasi dan Kemitraan, Direktur Edukasi, serta Direktur Pengujian, baik secara bersama maupun sendiri, bertanggung jawab kepada Ketua LADI.

Pasal 14

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berkewajiban membentuk Komite Therapeutic Use Exemption, selanjutnya disebut Komite TUE, serta Komite Result Management atau Komite Manajemen Hasil, selanjutnya disebut Komite RM. (2) Komite TUE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari unsur praktisi medis dan telah berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, serta beranggotakan 3 (tiga) orang praktisi medis. (3) Komite RM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari unsur praktisi hukum dan telah berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, serta beranggotakan 8 (delapan) orang yang berasal dari unsur: a. praktisi hukum, berjumlah 2 (dua) orang; b. praktisi medis, berjumlah 3 (tiga) orang; dan c. olahragawan, mantan olahragawan, dan/atau pembina olahraga, berjumlah 3 (tiga) orang. (4) Ketua dan anggota Komite TUE dan Komite RM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua LADI. (5) Personalia Komite TUE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan personalia Komite RM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan peningkatan kapasitas dan penugasan oleh Ketua LADI atau Wakil Ketua LADI.

Pasal 15

(1) Dalam hal diperlukan, Ketua LADI dapat membentuk kelompok kerja dan/atau komite ad-hoc yang dipimpin oleh salah seorang direktur. (2) Ketua dan anggota kelompok kerja atau komite ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua LADI.

Pasal 16

Uraian tugas, tata kerja, dan prosedur operasional standar bagi Dewan Pengurus Harian, Komite RM, Komite TUE, Pengurus Unit Kerja Teknis, kelompok kerja, dan komite ad- hoc ditetapkan dengan Peraturan Ketua LADI.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DALAM MASA JABATANNYA

Pasal 17

Koreksi

(1) Personalia Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. habis masa tugasnya; c. merangkap jabatan pada komite olahraga, induk organisasi cabang olahraga prestasi, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional tingkat pusat/nasional /internasional; d. mengundurkan diri; dan/atau e. diberhentikan oleh Menteri. (2) Personalia Dewan Pengurus Harian, dapat diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila: a. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, karena sakit yang berkelanjutan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; b. melakukan perbuatan tercela; c. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; d. tidak berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Menteri; e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan/atau f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 18

(1) Apabila Ketua LADI dan/atau Wakil Ketua LADI berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Menteri mengangkat pelaksana tugas sampai pejabat yang baru dilantik. (2) Apabila Sekretaris LADI, Wakil Sekretaris LADI, Bendahara LADI, Wakil Bendahara LADI, Direktur Administrasi dan Kemitraan, Direktur Edukasi, serta Direktur Pengujian berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Ketua LADI mengangkat pelaksana tugas sampai masa jabatan yang digantikan berakhir.

Pasal 19

Pemberhentian dalam masa jabatannya bagi Komite RM, Komite TUE, Pengurus Unit Kerja Teknis, kelompok kerja, dan komite ad-hoc ditetapkan dengan Peraturan Ketua LADI.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24