Koreksi Pasal 21

(1) Setiap perubahan kepengurusan Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi, harus dilakukan pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas rekomendasi dari Menteri. (2) Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membatalkan persetujuan perubahan kepengurusan yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Menteri dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan hasil forum tertinggi organisasi.