PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL

PERMEN Nomor 10 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/ atau jasa. 2. Pembinaan industri olahraga yang selanjutnya disebut pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku industri olahraga, melalui profesi keolahragaan. 3. Pengembangan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah upaya untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/ atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan. 4. Organisasi Olahraga Profesional adalah induk organisasi cabang olahraga profesional, organisasi olahraga fungsional, atau organisasi profesi keolahragaan yang memiliki izin/sertifikasi melaksanakan kegiatan yang bertalian dengan cabang olahraga profesional tertentu. 5. Pelaku usaha industri olahraga adalah pelaku usaha yang terlibat secara langsung dalam kegiatan industri keolahragaan. 6. Badan Usaha Keolahragaan adalah badan usaha swasta berbadan hokum baik dengan modal dari penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing yang melaksanakan dan memiliki izin industri olahraga. 7. Badan Usaha Asing adalah badan usaha yang didirikan bukan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Izin industri olahraga adalah persetujuan yang diberikan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan produksi produk barang dan/atau jasa bidang keolahragaan. 9. Kemitraan adalah pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait kegiatan industri olahraga secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk penggalangan sumber daya pengelolaan industri olahraga nasional. 10. Pelaku Industri Olahraga adalah sumber daya manusia yang melaksanakan industri olahraga yang terdiri dari Pelaku Profesi Keolahragaan dan Pelaku Bisnis Olahraga. 11. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau dan menilai pelaksanaan dan perkembangan industri olahraga. 12. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 13. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan melalui; a. kemitraan; b. kemudahan; dan c. fasilitasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan: a. pelaku industri olahraga; b. induk organisasi cabang olahraga; c. organisasi olahraga; d. kementerian/lembaga/dinas/instansi; dan e. badan usaha terkait lainnya. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri.

Pasal 6

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui: a. Nota Kesepahaman; b. Perjanjian Kerjasama; dan c. Penyelenggaraan kegiatan bersama.

Pasal 7

(1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemrintah daerah kepada pelaku industri olahraga yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. kegiatannya memberikan kontribusi bagi pengembangan olahraga; b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa; c. memiliki tata kelola usaha yang baik dan sehat; (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan melalui; a. penyederhanaan prosedur pemberian rekomendasi dan perizinan; b. kelancaran penyediaan dan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga; c. kelancaran penyediaan bahan baku industri olahraga; dan d. kelancaran keimigrasian pelaku olahraga asing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pelaku industri olahraga yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. kegiatannya memberikan kontribusi bagi pengembangan olahraga; b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa; c. memiliki tata kelola usaha yang baik dan sehat; (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan melalui; a. penyediaan infrastruktur; b. pemberian fasilitas perpajakan sesuai peraturan perundang- undangan; c. penyiapan sumberdaya manusia yang kompeten; d. koordinasi antar pelaku usaha industri dan antara pelaku usaha industri dengan badan usaha lain; dan e. pemberianinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan izin industri olahraga sesuai kewenangan masing-masing. (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat internasional dan nasional dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; (3) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; (4) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat memberikan izin atas permohonan pelaku usaha industri olahraga yang telah memenuhi persyaratan; (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha industri keolahragaan dengan masa berlaku 10 (tahun) dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali; (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menilai kelayakan perkembangan usaha. (4) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk industri olahraga yang berbentuk prasarana dan sarana meliputi: a. mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang; b. melampirkan dokumen sekurang-kurangnya: 1) proposal pembangunan/pengadaan prasarana/sarana yang sekurang-kurangnya memuat spesifikasi dan desain prasarana/sarana, maksud dan tujuan. 2) data badan usaha meliputi akta pendirian, SIUP, susunan pengurus, dan NPWP; 3) studi kelayakan; 4) rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga atau badan- badan organisasi keolahragaan lainnya; 5) jenis izin industri olahraga yang dimohonkan; dan 6) tenaga ahli di bidang industri olahraga yang bersertifikasi.

Pasal 13

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga meliputi: a. mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang; b. melampirkan dokumen sekurang-kurangnya: 1) proposal kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat jenis kegiatan, maksud dan tujuan, jumlah peserta, target penonton, waktu dan tempat. 2) data badan usaha meliputi akta pendirian, SIUP, susunan pengurus, organisasi penyelenggara, dan NPWP; 3) rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga atau badan- badan organisasi keolahragaan lainnya; 4) jenis izin kegiatan olahraga yang dimohonkan; dan 5) tenaga ahli di bidang industri olahraga yang bersertifikasi.

Pasal 14

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan proses pemeriksaan administratif terhadap berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, Pemerintah dan pemerintah daerah mengembalikan dokumen dimaksud kepada pemohon untuk dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen permohonannya hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya. (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan. (5) Berdasarkan pemeriksaan dokumen administrasi dan hasil verifikasi lapangan, Pemerintah dan pemerintah daerah mengeluarkan izin yang dimohonkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19