PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Anti Doping INDONESIA yang selanjutnya disingkat LADI adalah satuan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tingkat nasional untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan anti Doping di INDONESIA. 2. World Anti Doping Code yang selanjutnya disebut The Code adalah naskah peraturan inti yang menyelaraskan kebijakan, peraturan, dan regulasi anti doping dalam organisasi olahraga serta antara pemangku kebijakan di seluruh dunia. 3. World Anti Doping Agency yang selanjutnya disingkat WADA adalah badan anti doping dunia yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti Doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam rangka memastikan pelaksanaan yang sesuai atau mematuhi The Code. 4. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. 5. Penyalahgunaan Doping adalah segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti Doping yang tercantum dalam The Code. 6. Testing adalah bagian dari proses pengawasan Doping yang meliputi perencanaan, distribusi, pengambilan sampel, penanganan sampel, dan pengiriman sampel ke laboratorium yang terakreditasi oleh WADA. 7. Therapeutic Use Exemption yang selanjutnya disingkat TUE adalah pengecualian penggunaan zat/metode terlarang tertentu. 8. Result Management yang selanjutnya disingkat RM adalah proses administrasi pra Panel Dengar Pendapat terhadap potensi Penyalahgunaan Doping. 9. Doping Control Officer yang selanjutnya disingkat DCO adalah orang yang memiliki lisensi untuk pengambilan sampel Doping. 10. Doping Educator adalah orang yang memiliki lisensi untuk memberikan edukasi terkait Doping. 11. Lisensi DCO adalah izin yang diberikan oleh LADI kepada DCO untuk pengambilan sampel Doping. 12. Lisensi Doping Educator adalah izin yang diberikan oleh LADI kepada Doping Educator untuk memberikan edukasi terkait Doping. 13. Panel Dengar Pendapat adalah forum yang dibentuk untuk melakukan uji pemeriksaan atas keputusan komite RM dan menentukan sanksi atas Penyalahgunaan Doping. 14. Panel Banding adalah forum yang dibentuk untuk menindaklanjuti pengajuan banding atas putusan Penyalahgunaan Doping. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Susunan organisasi pengurus LADI terdiri atas: a. Dewan Pembina; b. Dewan Pengurus Harian; c. Komite TUE dan Komite RM; d. Kelompok Kerja dan Komite Ad-hoc; dan e. Pelaksana Teknis Kesekretariatan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya. (4) Bagan struktur organisasi LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota. (2) Ketua Dewan Pembina secara ex-officio dijabat oleh Menteri. (3) Dewan Pembina bertugas memberikan arah kebijakan strategis dan otonomi kegiatan/keputusan teknis LADI, fasilitasi komunikasi lintas kementerian/lembaga, dukungan kebijakan dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1) Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Wakil Bendahara; g. Direktur Administrasi dan Kemitraan; h. Direktur Edukasi dan Sosialisasi; i. Direktur Intelijen dan Investigasi; dan j. Direktur Testing dan Analisa. (2) Dewan Pengurus Harian bertugas untuk melaksanakan tugas harian kepengurusan LADI.

Pasal 9

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LADI; b. mengoordinasikan Dewan Pengurus Harian, Komite TUE, Komite RM, dan Pelaksana Teknis Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; c. MENETAPKAN rencana kerja LADI; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LADI secara berkala kepada Menteri; dan e. melakukan pengawasan internal terhadap kinerja LADI. (2) Ketua bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI. (2) Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi seluruh kegiatan LADI dan mengelola kesekretariatan LADI untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI. (2) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

(1) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris. (2) Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengelola keuangan LADI dan memfasilitasi pengalokasian anggaran bagi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI. (2) Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

(1) Wakil Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara. (2) Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 15

(1) Direktur Administrasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g mempunyai tugas dalam pengelolaan data administrasi terkait Testing serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan fungsi pengelolaan organisasi LADI. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Administrasi dan Kemitraan dibantu oleh Wakil Direktur. (3) Direktur Administrasi dan Kemitraan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 16

(1) Direktur Edukasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h mempunyai tugas memberikan sosialisasi dan edukasi terkait Doping dalam rangka pengendalian dan pencegahan Penyalahgunaan Doping. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Edukasi dan Sosialisasi dibantu oleh Wakil Direktur. (3) Direktur Edukasi dan Sosialisasi bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 17

(1) Direktur Intelijen dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melakukan proses pengamatan dan penelusuran potensi Penyalahgunaan Doping pada kegiatan olahraga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Intelijen dan Investigasi dibantu oleh Wakil Direktur. (3) Direktur Intelijen dan Investigasi bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 18

(1) Direktur Testing dan Analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j mempunyai tugas melakukan pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pengawasan doping pada kegiatan olahraga serta menganalisis hasil pemeriksaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Testing dan Analisa dibantu oleh Wakil Direktur. (3) Direktur Testing dan Analisa bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 19

(1) Ketua membentuk Komite TUE dan Komite RM. (2) Komite TUE mempunyai tugas memverifikasi, menganalisa, dan MEMUTUSKAN pengajuan pengecualian penggunaan zat dan/atau metode terlarang dalam Doping sebagai kebutuhan pengobatan/terapi. (3) Komite RM mempunyai tugas menindaklanjuti hasil temuan merugikan dari sampel dan membuat keputusan mengenai ada atau tidaknya Penyalahgunaan Doping. (4) Komite TUE dan Komite RM bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 20

(1) Komite TUE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota. (2) Ketua Komite TUE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya. (3) Anggota Komite TUE berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur praktisi medis dari berbagai disiplin ilmu dan telah mengikuti pelatihan TUE.

Pasal 21

(1) Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota. (2) Ketua Komite RM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya. (3) Anggota Komite RM berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur: a. praktisi hukum; b. praktisi medis; dan c. olahragawan, mantan olahragawan, atau pembina olahraga.

Pasal 22

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Komite TUE dan Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Ketua untuk masa jabatan sesuai dengan periode masa jabatan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian. (2) Personalia Komite TUE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan personalia Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan peningkatan kapasitas dengan penugasan dari Ketua.

Pasal 23

(1) Kelompok Kerja dan Komite Ad-hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibentuk pada saat penyelenggaraan kegiatan olahraga. (2) Kelompok Kerja dan Komite Ad-hoc dipimpin oleh salah satu Direktur pada Dewan Pengurus Harian. (3) Ketua dan anggota Kelompok Kerja dan Komite Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 24

(1) Pelaksana Teknis Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas Manajer, Asisten Manajer, dan staf pendukung. (2) Pelaksana Teknis Kesekretariatan mempunyai tugas membantu Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian dalam urusan administrasi dan operasional kesekretariatan LADI. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Teknis Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua untuk masa jabatan sesuai dengan periode masa jabatan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI. (4) Pelaksana Teknis Kesekretariatan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB Ketiga

Dewan Pengurus Harian

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

(1) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris. (2) Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Wakil Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara. (2) Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

PENYALAHGUNAAN DOPING

Pasal 26

Koreksi

(1) Indikasi atas penggunaan Doping oleh olahragawan secara positif diketahui berdasarkan pemeriksaan resmi hasil analisis tes Doping dari laboratorium yang terakreditasi oleh WADA. (2) Komite RM menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat keputusan mengenai ada atau tidaknya Penyalahgunaan Doping. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Panel Dengar Pendapat.

Pasal 27

(1) Terhadap keputusan Komite RM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Panel Dengar Pendapat melakukan uji pemeriksaan untuk menentukan sanksi atas Penyalahgunaan Doping. (2) Panel Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota. (3) Ketua Panel Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya. (4) Anggota Panel Dengar Pendapat berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur: a. praktisi hukum; b. praktisi medis; dan c. olahragawan, mantan olahragawan, atau pembina olahraga.

Pasal 28

(1) Terhadap keputusan Panel Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan upaya hukum melalui pemeriksaan persidangan pada Panel Banding. (2) Panel Banding bertugas menindaklanjuti pengajuan banding atas putusan Penyalahgunaan Doping. (3) Panel Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota. (4) Ketua Panel Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur praktisi medis yang berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya. (5) Anggota Panel Banding berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur a. praktisi hukum; b. praktisi medis; dan c. olahragawan, mantan olahragawan, atau pembina olahraga.

Pasal 29

Pembentukan Panel Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Panel Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Ketua.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33