PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2015 tentang KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 09 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Olahraga Profesional INDONESIA yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional INDONESIA. 2. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. 3. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga. 4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. 5. Pengawasan dan Pengendalian Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan profesional berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Representasi adalah seseorang yang dinilai mampu bertindak sebagai perwakilan BOPI pada suatu cabang olahraga profesional yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum BOPI. 7. Komisi Adhoc adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua Umum BOPI dalam rangka penyelesaian masalah yang bersifat khusus sesuai dengan penugasannya. 8. Organisasi Profesi adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum, memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaannya terdiri dari unsur profesi sejenis. 9. Organisasi Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengkoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu. 10. Kegiatan Olahraga Profesional adalah pertandingan/perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 11. Perizinan adalah instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh BOPI untuk memberikan izin, rekomendasi, dan/atau sertifikasi untuk melakukan penyelenggaraan kegiatanserta usaha barang dan jasa di bidang olahraga profesional. 12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi. 13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Koreksi

BOPI mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan, dan pengendalian olahraga professional; b. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga professional; c. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan serta pengendalian olahraga profesional; dan d. MENETAPKAN standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BOPI mempunyai fungsi: a. peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional; b. peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan usaha industri di bidang olahraga profesional, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penegakan peraturan dan kode etik profesi, pemberian advokasi, serta penerapan sanksi organisasi bagi upaya keselamatan pelaku olahraga profesional; d. penyusunan program, kerjasama, evaluasi, bisnis dan industri di bidang olahraga profesional; e. pengelolaan sistem informasi olahraga profesional; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BOPI memiliki kewenangan untuk: a. menyelenggarakan dan memfasilitasi program peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional; b. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana, usaha industri di bidang olahraga profesional, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. menerbitkan perizinan, rekomendasi, dan lisensi usaha industri olahraga bagi kepentingan kegiatan olahraga profesional. d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga professional; e. memfasilitasi kerjasama kemitraan, bisnis, dan industri di bidang olahraga profesional; f. memfasilitasi keikutsertaan olahragawan profesional pada pekan dan kejuaraan olahraga multievent pada tingkat nasional dan internasional; g. memberikan persetujuan kepada olahragawan amatir yang beralih status menjadi olahragawan profesional; h. memberikan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada pelaku olaharaga profesional; i. menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran peraturan dan kode etik profesi terhadap pelaku olahraga profesional;dan j. mengelola sistem informasi olahraga profesional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Organisasi BOPI terdiri atas: a. Pembina; b. Ketua Umum; c. Sekretaris Jenderal; d. Bendahara Umum; e. Ketua I Bidang Organisasi dan Pembinaan; f. Ketua II Bidang Kemitraan dan Pengembangan Industri Olahraga Profesional; dan g. Ketua III Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Bagan struktur organisasi BOPI sebagaimana dimaskud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a secara ex-officio dijabat oleh Menteri. (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan petunjuk, arahan, dan pertimbangan serta dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BOPI.

Pasal 8

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, dan g diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 9

(1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b, bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BOPI. (2) Ketua Umum bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan administrasi umum terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI. (2) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 11 (1) Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf d bertugas merencanakan dan mengelola keuangan dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI. (2) Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 12

(3) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang masing- masing dalam rangka memberikan dukungan substantif terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI. (4) Ketua I Ketua II dan Ketua III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi divisi-divisi yang ditetapkan dalam Peraturan Ketua Umum BOPI. (5) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 13

Uraian tugas dan tata kerja organisasi BOPI ditetapkan dalam Peraturan Ketua Umum BOPI.

Pasal 14

(1) Dalam hal diperlukan Ketua Umum dapat membentuk Komisi Integritas dan Profesionalitas Olahraga Profesional. (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk: a. melakukan pemeriksaan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran peraturan dan kode etik dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional; b. memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum terkait dengan pengenaan sanksi organisasi terhadap pelanggaran yang terjadi; (3) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur: a. kementrian yang menangani urusan di bidang olahraga; b. ahli/pakar di bidang olahraga; c. ahli dalam bidang yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi; dan/atau; d. pelaku olahraga, tokoh olahraga. (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum BOPI. (5) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BOPI.

Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2015 tentang KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24