Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja B…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk melakukan kegiatan belanja barang non operasional lainnya di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. 2. Belanja barang non operasional lainnya adalah merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja yang umumnya merupakan pelayanan bersifat eksternal dan tidak bertujuan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. 3. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memilki kepentingan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan kegiatan fasilitasi bantuan pada Akun belanja barang non operasional lainnya. 4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. 6. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 7. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan bagi Pemangku Kepentingan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditempatkan pada Akun belanja barang non operasional lainnya. (2) Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun petunjuk teknis kegiatan fasilitasi bantuan pada masing-masing unit dan pertanggungjawabannya secara efektif, efisien dan akuntabilitas.

Pasal 3

Koreksi

Pengelolaan dan pertangggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan pada Akun belanja barang non operasional lainnya dilaksanakan dalam lingkup: a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda; b. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan olahraga prestasi, pendidikan serta rekreasi; c. pendidikan kepramukaan; dan d. bidang lainya yang terkait peningkatan kapasitas dan pengembangan dibidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

Pasal 4

Koreksi

Persyaratan umum penerima fasilitasi bantuan: a. Penerima fasilitasi bantuan bagi perorangan dalam kategori kepemudaan meliputi batasan umur 16 sampai 30 tahun, memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang tertentu. b. Penerima fasilitasi bantuan bagi perorangan dalam kategori keolahragaan memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang olahraga. c. Penerima fasilitasi bantuan bagi organisasi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka memiliki Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan program kerja. d. Penerima fasilitasi bantuan bagi organisasi kepemudaan memiliki Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, batas usia pengurus organisasi bersangkutan berumur 16 sampai 30 tahun, kepengurusan yang diakui oleh pemerintah, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, Akta Notaris, berbadan hukum dan ijin domisili dari instansi yang berwenang. e. Penerima fasilitasi bantuan bagi organisasi keolahragaan memiliki Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, kepengurusan yang diakui oleh pemerintah, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, berbadan hukum dan ijin domisili dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

Koreksi

Prosedur umum kegiatan fasilitasi bantuan pada Akun belanja barang non operasional lainnya belanja barang non operasional lainnya: a. Permohonan bantuan diajukan oleh perorangan atau organisasi kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I pengelola kegiatan fasilitasi bantuan; c. Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I pengelola kegiatan fasilitasi bantuan memerintahkan pejabat Eselon II pengelola fasilitasi bantuan untuk memproses permohonan bantuan sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). d. Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan.

Pasal 6

Koreksi

Pengelolaan dan pertangggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan bagi Pemangku Kepentingan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tentang persyaratan, mekanisme, prosedur, pengelolaan, pelaporan, dan pertangggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

Koreksi

Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya memuat: a. tujuan penggunaan kegiatan fasilitasi bantuan; b. pemberi bantuan; c. penerima bantuan; d. alokasi anggaran; e. persyaratan penerima bantuan; f. tata kelola pencairan dana kegiatan fasilitasi bantuan; g. pelaksanaan penyaluran kegiatan fasilitasi bantuan; dan h. pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan.

Pasal 9

Koreksi

Penyaluran dan pertangggungjawaban kegiatan fasilitasi bantuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c , dengan nilai bantuan di atas 100 (seratus) milyar, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 10

Koreksi

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 11

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan yang telah dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2015 dengan menggunakan sumber pembiayaan dari fasilitasi bantuan maka mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0231.A Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Belanja Barang Non Operasional lainnya bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2015 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, IMAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 0101 Tahun 2015 tentang PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13