Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang KRITERIA PE...

Pasal 2

Pelaksanaan KPP bertujuan untuk: a. mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah; b. meningkatkan kapasitas UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah; c. mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah; d. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan e. meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Koreksi

Penerima KPP sisi penyediaan rumah yaitu individu/ perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang menjadi debitur KPP dengan ketentuan: a. data calon Penerima KPP tercantum dalam SIKP, dengan mengacu kepada data dari: 1. kementerian/lembaga; 2. pemerintah daerah; 3. Penyalur KPP; dan/atau 4. penjamin/asuransi KPP; b. termasuk pelaku usaha berupa: 1. pengembang perumahan; 2. penyedia jasa konstruksi; atau 3. pedagang bahan bangunan, dengan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. harus memenuhi persyaratan: 1. warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA; 2. memiliki usaha produktif dan layak; 3. memiliki nomor pokok wajib pajak; 4. memiliki NIB; 5. menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan; 6. tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, community checking, dan/atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP; 7. tidak sedang menerima KUR secara bersamaan; 8. tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan; 9. dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; 10. memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP; dan 11. dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; d. menerima KPP secara langsung dari Penyalur KPP dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap, atau revolving sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP, dengan ketentuan: 1. jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap kali pencairan atau suplesi; 2. total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan e. total jumlah akad paling banyak 4 (empat) kali;untuk keperluan: 1. pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembelian bahan bangunan; dan/atau 3. pengadaan barang dan jasa, guna pembangunan rumah atau perumahan; f. mendapatkan informasi tertulis dari Penyalur KPP mengenai Suku Bunga/Marjin kredit/pembiayaan, besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin, dan besaran Suku Bunga/Marjin yang menjadi tanggungan Penerima KPP; g. melakukan pembayaran pokok kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPP; h. melakukan pembayaran Suku Bunga/Marjin kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPP dan Suku Bunga/ Marjin KPP yang dibebankan kepada Penerima KPP merupakan selisih antara tingkat bunga/Marjin yang diberlakukan oleh Penyalur KPP dan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin yang diberikan pemerintah; i. mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. memenuhi jangka waktu KPP yaitu paling lama: 1. 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau 2. 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; k. mendapatkan kebijakan restrukturisasi jika mengalami kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa: 1. suplesi, dengan ketentuan: a) jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b) total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan/atau 2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu paling lama: a) 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b) 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal; l. mendapatkan kebijakan di luar restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa: 1. suplesi, dengan ketentuan: a) jumlah baki debet paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b) total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan c) total jumlah akad paling banyak 4 (empat) kali; dan/atau 2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu menjadi paling lama: a) 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b) 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; dan m. melaksanakan Penjaminan/Pertanggungan dalam KPP yang bersifat: 1. opsional, dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar; atau 2. wajib, dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100% (seratus persen), dari jumlah kredit/pembiayaan yang diajukan dan dalam hal menggunakan Penjaminan/Pertanggungan maka besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi KPP berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

Penerima KPP sisi permintaan rumah yaitu individu/ perseorangan yang memenuhi kriteria UMKM yang menjadi debitur KPP dengan ketentuan: a. data calon Penerima KPP tercantum dalam SIKP, dengan mengacu kepada data dari: 1. kementerian/lembaga; 2. pemerintah daerah; 3. Penyalur KPP; dan/atau 4. penjamin/asuransi KPP; b. harus memenuhi persyaratan: 1. warga negara INDONESIA; 2. memiliki usaha produktif dan layak; 3. memiliki nomor pokok wajib pajak; 4. memiliki NIB; 5. menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan; 6. tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, community checking, dan/atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP; 7. tidak sedang menerima KUR secara bersamaan; 8. tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan; 9. dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; 10. memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP; dan 11. dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; c. menerima KPP secara langsung dari Penyalur KPP berupa kredit investasi dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP paling banyak 1 (satu) kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); d. untuk keperluan: 1. pembelian rumah; 2. pembangunan rumah; dan/atau 3. renovasi rumah, guna mendukung kegiatan usaha; e. melakukan pembayaran pokok kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kemampuan bayar Penerima KPP; f. melakukan pembayaran Suku Bunga/Marjin kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kemampuan bayar Penerima KPP dan Suku Bunga/Marjin KPP yang dibebankan kepada Penerima KPP yaitu sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara; g. mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah untuk jangka waktu kredit/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memenuhi jangka waktu KPP yaitu paling lama 5 (lima) tahun dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP dan dapat dilakukan lebih panjang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan ketentuan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin yang diberikan pemerintah hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; i. mendapatkan kebijakan restrukturisasi jika mengalami kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa: 1. suplesi, dengan ketentuan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau 2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan tidak mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal; j. mendapatkan kebijakan di luar restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa suplesi, dengan ketentuan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan k. melaksanakan Penjaminan/Pertanggungan dalam KPP yang bersifat wajib dengan besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi KPP berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KPP dan imbal jasa tersebut menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Koreksi

Selain penerima, KPP mempunyai ekosistem yang meliputi rumah, penyalur, penyaluran, penjamin/asuransi, agunan, Subsidi Bunga/Subsidi Marjin, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan hal lain sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 6

Koreksi

(1) Rumah sebagai objek KPP merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat suatu kegiatan yang dapat mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah. (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan jenis dan bentuknya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 7

(1) Penyalur KPP merupakan penyalur KUR yang memiliki plafon penyaluran KUR dan tidak dalam posisi diberhentikan sementara serta mengajukan permohonan plafon KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan untuk penyaluran KPP bersumber dari dana Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai Penyalur KPP. (3) Penyalur KPP melakukan pemeriksaan calon Penerima KPP melalui SLIK atau LPIP. (4) Penyalur KPP melakukan penyaluran KPP berdasarkan data calon Penerima KPP yang tercantum dalam SIKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penjamin/asuransi KPP merupakan perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang telah ditetapkan untuk memberikan Penjaminan/Pertanggungan KUR. (2) Penjaminan/Pertanggungan dalam KPP dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penjamin/asuransi KPP dan Penyalur KPP. (3) Mekanisme Penjaminan/Pertanggungan dilaksanakan berdasarkan profil risiko sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KPP dan penjamin/asuransi KPP yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Agunan KPP terdiri atas agunan pokok dan/atau agunan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dalam penyaluran KPP sebagai pengurang Suku Bunga/Marjin yang dibebankan kepada Penerima KPP. (2) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dibayarkan kepada Penyalur KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Agunan KPP terdiri atas agunan pokok dan/atau agunan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyalur KPP wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KPP kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KPP melalui SIKP. (3) Penyampaian laporan mengacu kepada pedoman laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik serta ditembuskan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan KPP secara keseluruhan dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan forum yang dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaksanaan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan perkotaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi: a. merumuskan dan MENETAPKAN petunjuk teknis kebijakan, termasuk petunjuk teknis kebijakan pembiayaan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. melakukan unggah data calon Penerima KPP potensial untuk dapat dibiayai KPP ke dalam SIKP. (2) Pembinaan dan pengawasan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dan inspektorat jenderal di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi: a. melakukan reviu dan/atau audit atas pelaksanaan penyaluran KPP; b. melakukan tindakan yang bersifat preventif atas pelaksanaan KPP; c. monitoring terhadap pelaksanaan KPP dan kinerja KPP minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan d. mengambil langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Petunjuk teknis pengelolaan KPP ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan perkotaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. (2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2025 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MARUARAR SIRAIT Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15