PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 87-m-ind-per-12-2013 Tahun 2013 tentang TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 87-m-ind-per-12-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian dengan penambahan vitamin A. 2. Produsen Minyak Goreng Sawit adalah : a. perusahaan yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses pemurnian, fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A atau pengemasan, selanjutnya disebut Pabrikan; atau b. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan www.djpp.kemenkumham.go.id Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A, selanjutnya disebut Pengemas. 3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen Minyak Goreng Sawit sesuai persyaratan SNI. 4. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk sesuai spesifikasi/metode uji SNI. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 7. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan produk di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Minyak Goreng Sawit pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 14. Dinas Provinsi adalah Dinas tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. www.djpp.kemenkumham.go.id 15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 6

Koreksi

(1) Permohonan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah diakreditasi KAN sesuai ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melalui pelaksanaan Pedoman Standardisasi Nasional PSN 302-2006: Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk Sistem 5, yang terdiri dari: a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang setara. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, dengan ketentuan Badan Akreditasi negara yang bersangkutan telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN dan memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah dengan negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada. (4) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi Negara Pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN. (5) Apabila belum tersedia LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Minyak Goreng www.djpp.kemenkumham.go.id Sawit, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit.

Peraturan Menteri Nomor 87-m-ind-per-12-2013 Tahun 2013 tentang TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15