PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 86-m-ind-per-9-2009 Tahun 2009 tentang STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI

PERMEN Nomor 86-m-ind-per-9-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Standar Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara nasional di INDONESIA. 2. Rancangan Standar Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disingkat RSNI adalah rancangan SNI yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait. 3. Perumusan SNI adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun RSNI, rapat-rapat pembahasan RSNI, sampai proses penetapan RSNI menjadi SNI. 4. Penerapan SNI adalah kegiatan Produsen atau Importir dalam menggunakan SNI secara sukarela atau wajib. 5. Revisi SNI adalah kegiatan penyempurnaan SNI sesuai dengan kebutuhan. 6. Pemberlakuan SNI Secara Wajib adalah regulasi teknis atas barang dan atau jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan diberlakukan secara wajib di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. 8. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu kepada Produsen yang mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu menurut SNI 19-9001 atau standar lain yang diakui secara internasional. 9. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada Produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI. 10. Sertifikat Spesifikasi Teknis SNI yang selanjutnya disebut SPPT ST adalah Sertifikat Penggunaan Tanda ST yang diberikan kepada Produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan Spesifikasi Teknis. 11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang diproduksi dan diperdagangkan, untuk dimanfaatkan oleh konsumen antara dan atau konsumen akhir. 12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan oleh Produsen untuk dimanfaatkan oleh konsumen, yang dapat berupa jasa keteknikan industri atau jasa pelayanan teknik. 13. Sistem Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat SSN adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan serta pendidikan dan pelatihan standardisasi. 14. Badan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat BSN adalah Badan yang membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Produsen adalah setiap orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi. 16. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN adalah suatu lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN, yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga/laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 17. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk. 18. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ metoda uji SNI. 19. Lembaga Inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan suatu desain produk, barang, jasa, proses atau pabrik dan penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pembuktian secara profesional. 20. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan dan mempunyai keahlian untuk seluruh proses penilaian kesesuaian baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah mendapatkan akreditasi KAN berdasarkan ruang lingkupnya atau akreditasi dari badan akreditasi di luar negeri berdasarkan ruang lingkupnya yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/ MRA). 21. Penilaian Kesesuaian adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan atau kompetensi personil terhadap standar atau ketentuan lain yang telah ditetapkan. 22. Sertifikat Hasil Uji adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji dalam rangka memperoleh SPPT SNI. 23. Penunjukan adalah pemberian kewenangan oleh Menteri untuk menerbitkan SPPT SNI kepada Lembaga Sertifikasi Produk dan menerbitkan Sertifikat Hasil Uji kepada Laboratorium Penguji atas pemberlakuan SNI secara wajib. 24. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT SNI atas konsistensi penerapan SPPT SNI, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. 25. Spesifikasi Teknis adalah persyaratan teknis yang telah melalui pembahasan sesuai dengan SSN sepanjang SNI atas produk yang bersangkutan belum ditetapkan oleh BSN. 26. Instansi Teknis terkait adalah instansi di luar Departemen Perindustrian yang bidang tugasnya terkait dengan standardisasi, pembinaan dan pengawasan SNI. 27. Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib atau yang diterapkan secara sukarela oleh produsen. 28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 29. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian, yang bertugas melaksanakan pembinaan jenis-jenis industri sesuai kewenangan yang ditetapkan. 30. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut BPPI adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian yang bertugas mengkoordinasikan standardisasi bidang industri.

BAB III

PEMBERLAKUAN SNI/SPESIFIKASI TEKNIS SECARA WAJIB

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemberlakuan SNI secara wajib atas barang dan atau jasa di bidang industri harus : a. terkait dengan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pertimbangan ekonomis dan atau kepentingan nasional lainnya; b. mengacu pada SSN, pedoman yang ditetapkan oleh BSN, peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional bidang standardisasi yang telah diratifikasi Pemerintah; dan c. ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (2) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan dalam wilayah INDONESIA. (3) Apabila terjadi revisi terhadap SNI yang diacu, pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ulang dengan mengacu kepada SNI hasil revisi.

Pasal 5

(1) Pengkajian, penyiapan dan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan BPPI dengan mempertimbangkan masukan para pemangku kepentingan. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. landasan pertimbangan pemberlakuan SNI secara wajib; b. pemberlakuan SNI secara wajib; c. jenis barang dan atau jasa serta nomor Pos Tarif (HS) atas jenis barang dan atau jasa yang diberlakukan secara wajib; d. ketentuan tentang sistem penilaian kesesuaian; e. penggunaan sertifikat kesesuaian dan tanda kesesuaian; dan f. waktu efektif pemberlakuan. (3) Tata cara penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus : a. disosialisasikan kepada produsen, asosiasi dan instansi terkait oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri terkait bekerjasama dengan BPPI; dan b. dinotifikasikan kepada Sekretariat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui BSN oleh Kepala BPPI. (2) Tanggapan dan atau masukan atas hasil sosialisasi dan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri sebelum disahkan.

Pasal 7

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1) Produsen yang memproduksi barang dan atau jasa yang SNI- nya diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dan menerapkan SNI. (2) Produsen yang memproduksi barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.

Pasal 9

(1) Produsen yang telah mendapatkan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label atas hasil produksinya. (2) Barang dan atau jasa yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai salinan SPPT SNI.

Pasal 10

(1) Selama belum terdapat SNI, Menteri dapat memberlakukan Spesifikasi Teknis secara wajib atas barang atau jasa yang terkait dengan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pertimbangan ekonomis dan atau kepentingan nasional lainnya. (2) Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan Spesifikasi Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan prinsip dan cara yang berlaku pada ketentuan SNI. (3) Spesifikasi Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun. (4) Sertifikasi atas barang dan atau jasa yang dilakukan berdasarkan Spesifikasi Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Tanda ST dengan bentuk dan ukuran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. (5) Apabila telah terdapat SNI atas barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan Spesifikasi Teknis secara wajib atas barang dan atau jasa yang bersangkutan diatur berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi dalam rangka penerbitan SPPT SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan SPPT ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Lembaga Sertifikasi produk yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan penerbitan SPPT SNI / SPPT ST sesuai uraian penerbitan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri ini; b. melaksanakan pemberian SPPT SNI / SPPT ST bagi produk yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Pembina Industri; c. melaporkan SPPT SNI / SPPT ST yang telah diterbitkan dan yang telah dicabut kepada Direktur Jenderal Pembina Industri terkait dan Kepala BPPI paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal penerbitan atau pencabutan; dan d. melakukan surveilan secara berkala dan atau berdasarkan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri terkait dan Kepala BPPI paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal penetapan surveilan. (3) BPPI melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Kepala BPPI MENETAPKAN ketentuan dan tata cara pelaporan kinerja Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap Lembaga Sertifikasi Produk yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; b. telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi; c. membuat Surat Pernyataan dengan mengacu pada format sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini, yang menerangkan bahwa Lembaga Sertifikasi Produk yang bersangkutan bersedia memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2). (2) Penunjukan Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai. (3) Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri yang telah memperoleh penunjukkan dari Menteri. (2) Penunjukan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang negara yang bersangkutan telah mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Republik INDONESIA. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perjanjian saling pengakuan KAN dengan Badan Akreditasi negara yang bersangkutan di bidang pengujian dan atau inspeksi.

Pasal 14

Masa berlaku SPPT SNI atas barang atau jasa yang SNInya diberlakukan secara wajib selama 4 (empat) tahun.

BAB VI

PENGAWASAN SNI/ SPESIFIKASI TEKNIS

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengawasan barang atau jasa yang diberlakukan SNI secara wajib atau Spesifikasi Teknis secara wajib, dilakukan secara berkala dan atau secara khusus di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi. (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (3) Pengawasan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.

Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh PPSP berdasarkan penugasan dari pejabat Direktorat Jenderal Pembina Industri dengan berkoordinasi kepada Kepala Dinas pembina bidang industri pada Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Pasal 18

PPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja di Pusat dan Daerah yang membidangi perindustrian; b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda/D III; dan c. telah lulus pelatihan PPSP yang diselenggarakan oleh BPPI atau Direktorat Jenderal Pembina Industri atau dinas berkoordinasi dengan BPPI.

Pasal 19

PPSP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan sertifikat oleh Kepala BPPI.

Pasal 20

PPSP dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib: a. mengenakan Tanda Pengenal Pegawai; dan b. membawa Surat Tugas Pengawasan, dari Direktorat Jenderal Pembina Industri terkait bagi PPSP pusat dan daerah.

Pasal 21

(1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan proses produksi dan pemeriksaan mutu melalui pengambilan contoh di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilakukan secara acak. (2) Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji oleh Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi yang telah ditunjuk oleh Menteri. (3) Hasil pemeriksaan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi serta pengujian sampel dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri terkait untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 22

Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan oleh PPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri terkait.

Pasal 23

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri, BPPI atau Dinas Pembina Industri pada Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBN atau APBD.

Pasal 24

(1) BPPI melakukan pengawasan secara berkala dan atau secara khusus terhadap LPK yang ditunjuk. (2) Pengawasan secara berkala dan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. apabila terdapat pengaduan. (3) Biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN.

BAB VII

SANKSI

Pasal 25

Koreksi

(1) Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi pencabutan status penunjukannya sesuai dengan lingkup penunjukan. (2) Lembaga Sertifikasi Produk yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerbitkan SPPT SNI / SPPT ST dan harus mengalihkan seluruh SPPT SNI / SPPT ST yang telah diterbitkan kepada Lembaga Sertifikasi Produk yang telah ditunjuk oleh Menteri. (3) Proses pengalihan SPPT SNI / SPPT ST dikoordinasikan oleh BPPI dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. (4) Pencabutan penunjukan LPK setelah dilakukan verifikasi lapangan dan penilaian melalui tim panel.

Pasal 26

Produsen yang menerapkan SNI secara sukarela dan telah memiliki SPPT SNI, yang barang dan atau jasanya tidak sesuai dengan persyaratan SNI, dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut : a. pembekuan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan dan kepada produsen yang bersangkutan diberi waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan untuk memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai dengan persyaratan SNI; dan b. pencabutan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan, apabila dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, produsen yang bersangkutan tidak memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai dengan persyaratan SNI.

Pasal 27

Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Produsen atau importir pemilik SPPT SNI wajib dan Sertifikat Spesifikasi Teknis wajib yang berdasarkan hasil surveilan oleh Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, barang dan atau jasanya tidak sesuai dengan persyaratan SNI wajib atau Spesifikasi Teknis wajib dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut : a. pembekuan SPPT SNI / SPPT ST atau Sertifikat Spesifikasi Teknis oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan, dan kepada produsen yang bersangkutan diberi waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai dengan persyaratan SNI; dan b. pencabutan SPPT SNI / SPPT ST atau Sertifikat Spesifikasi Teknis oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan, apabila dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a produsen atau importir yang bersangkutan tidak memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai dengan persyaratan SNI.

Pasal 29

(1) Produsen pemilik SPPT SNI secara wajib/ SPPT ST secara wajib yang berdasarkan hasil pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), barang dan atau jasanya tidak sesuai dengan persyaratan SNI wajib atau Spesifikasi Teknis wajib yang bersangkutan, dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut: a. peringatan tertulis dari Direktorat Jenderal Pembina Industri dan kepada produsen yang bersangkutan diberi waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai dengan persyaratan SNI/ Spesifikasi Teknis; dan b. pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) dan SPPT SNI / SPPT ST, apabila dalam masa sebagaimana dimaksud pada huruf a, produsen tidak memperbaiki barang atau jasanya sesuai dengan persyaratan SNI/ Spesifikasi Teknis. (2) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan rekomendasi tertulis tentang : a. pencabutan IUI dan SPPT SNI / SPPT ST atau Sertifikat Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada instansi penerbit IUI;dan b. pencabutan SPPT SNI/ SPPT ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Lembaga Sertifikasi Produk penerbit SPPT SNI/ SPPT ST. (3) Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi penerbit IUI. (4) Pencabutan SPPT SNI / SPPT ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI / SPPT ST.

Pasal 30

(1) Produsen yang tidak memiliki SPPT SNI / SPPT ST atau Sertifikat Spesifikasi Teknis atas SNI atau Spesifikasi Teknis yang diberlakukan secara wajib, dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut : a. dihentikan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang bersangkutan selama-lamanya 6 (enam) bulan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri terkait atas nama Menteri, dan terhadap produsen yang bersangkutan dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri terkait dan Kepala Dinas pembina bidang industri pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen, serta produsen yang bersangkutan melakukan tindakan perbaikan untuk memperoleh SPPT SNI / SPPT ST; dan b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a produsen yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban, dikenakan sanksi pencabutan IUI atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. (2) pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh instansi penerbit IUI.

Pasal 31

(1) Barang impor yang diberlakukan SNI/Spesifikasi Teknis secara wajib, yang tidak dibuktikan dengam SPPT / SPPT ST, dikenakan sanksi penarikan dan pemusnahan barang dan atau jasa yang bersangkutan. (2) Penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dengan membubuhkan tanda SNI atau tanda ST pada barang dan atau jasa secara tidak sah, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Koreksi

(1) Selama belum tersedia LPK yang meliputi Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi yang terakreditasi KAN secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menunjuk LPK yang telah dievaluasi kompetensinya oleh BPPI. (2) Evaluasi kompetensi LPK oleh BPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. aspek legalitas kelembagaan; b. kompetensi untuk melakukan pengujian, inspeksi atau sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI, berdasarkan pertimbangan : 1. sarana pengujian dan metode uji yang digunakan untuk pengujian produk; 2. sarana inspeksi yang memadai dan metode inspeksi yang digunakan untuk inspeksi produk; dan 3. asesor dan petugas pengambil contoh serta tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk; c. terakreditasi oleh KAN sebagai laboratorium uji, lembaga inspeksi atau lembaga sertifikasi produk untuk lingkup yang sejenis. (3) LPK yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh akreditasi dari KAN dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 34

(1) Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI / SPPT ST atas SNI/ Spesifikasi Teknis yang diberlakukan secara wajib, dievaluasi dan dinilai kepatutan penunjukannya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini. (2) Selama masa evaluasi sebagaimana ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk yang bersangkutan meneruskan kegiatan proses penerbitan SPPT SNI / SPPT ST. (3) Lembaga Sertifikasi Produk yang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditunjuk oleh Menteri, harus mengalihkan SPPT SNI / SPPT ST yang telah diterbitkannya kepada Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Proses pengalihan SPPT SNI / SPPT ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh BPPI dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 35

SPPT SNI / SPPT ST yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Pasal 36

Pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi dan SNI secara wajib yang telah ditetapkan oleh Menteri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Koreksi

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA Bidang Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, FAHMI IDRIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 86/M-IND/PER/9/2009 TANGGAL : 24 September 2009 DAFTAR LAMPIRAN 1. LAMPIRAN I : Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan SNI Secara Wajib. 2. LAMPIRAN II : Ketentuan Bentuk dan Ukuran Tanda ST. 3. LAMPIRAN III : Ketentuan Penerbitan SPPT SNI Wajib atau SPPT ST Wajib Bidang Industri. 4. LAMPIRAN IV : Surat Pernyataan. 5. LAMPIRAN V : Tata Cara Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian SNI/Spesifikasi Teknis Secara Wajib Bidang Industri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERINDUSTRIAN RI FAHMI IDRIS USULAN PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB ANALISA MANFAAT DAN PERTIMBANGAN PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB LAYAK? T Y PERUMUSAN KONSEP PERATURAN MENTERI PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI KESIAPAN LPK & PENYIAPAN KONSEP PERATURAN MENTERI PENUNJUKKAN LPK NOTIFIKASI PERATURAN MENTERI PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB ke WTO VALIDASI PERATURAN MENTERI PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB PENGESAHAN PERATURAN MENTERI PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB VALIDASI PERATURAN MENTERI PENUNJUKAN LPK STOP PENGESAHAN PERATURAN MENTERI PENUNJUKAN LPK PENYEBAR LUASAN PERATURAN MENTERI KE INSTANSI TERKAIT PENYEBAR LUASAN PERATURAN MENTERI KE INSTANSI TERKAIT VALIDASI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEBAR LUASAN PETUNJUK TEKNIS KE INSTANSI TERKAIT PENGESAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 86/M-IND/PER/9/200 TANGGAL : 24 September 2009 TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB URAIAN TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB No. Proses Uraian 1 Usulan pemberlakuan SNI secara wajib Usulan dapat berasal dari asosiasi industri, dunia usaha, konsumen maupun instansi pemerintah. 2 Analisa manfaat pemberlakuan SNI secara wajib Dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Industri Pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Analisa manfaat antara lain meliputi segi : • Aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan hidup (K3LH) • Validitas materi SNI yang akan diterapkan terhadap suatu produk. • Kesiapan industri/dunia usaha dalam negeri untuk menerapkan SNI, dari aspek antara lain teknologi, finansial, sumber daya, dll. • Keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap produk yang SNI-nya akan diberlakukan secara wajib. • Kemampuan daya beli konsumen terhadap produk yang SNI-nya akan diberlakukan secara wajib. • Kesiapan lembaga penilai kesesuaian. Berdasarkan hasil dari analisa manfaat di atas maka diputuskan apakah persiapan pemberlakuan SNI secara wajib dapat dilanjutkan, ditunda atau dibatalkan 3 Perumusan konsep Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib, petunjuk teknis pelaksanaan Apabila pemberlakuan SNI secara wajib dilanjutkan, maka Direktorat Jenderal Pembina Industri menyiapkan konsep Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib dan petunjuk teknis pelaksanaannya, bekerjasama dengan BPPI, Instansi terkait (Depdag, BSN, Ditjen Bea Cukai, dll), asosiasi industri, dunia usaha dan pihak terkait lainnya. 4 Evaluasi kesiapan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) BPPI mengevaluasi kesiapan LPK dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib, meliputi kesiapan lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji dan lembaga inspeksi teknis sesuai persyaratan SNI. BPPI mempersiapkan konsep Peraturan Menteri tentang penunjukkan lembaga penilai kesesuaian dalam rangka penerapan SNI secara wajib. No. Proses Uraian 5 Notifikasi konsep Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib berikut petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pembina Industri ke WTO melalui BSN Sebelum pelaksanaan notifikasi, dilakukan pembahasan persiapan notifikasi bersama seluruh pihak terkait. BPPI bersama Direktorat Jenderal Pembina Industri memberikan jawaban terhadap tanggapan notifikasi dan jika diperlukan menyempurnakan konsep Peraturan Menteri. 6 Validasi konsep Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib BPPI, Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal menyelesaikan proses validasi konsep Peraturan Menteri dan petunjuk teknis. 7 Pengesahan Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib Sekretariat Jenderal memproses konsep Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib hingga mendapatkan pengesahan dari Menteri Perindustrian serta Nomor pengundangan dari Menteri Hukum dan HAM. 8 Penyebarluasan Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib ke instansi terkait BPPI atas nama Menteri Perindustrian menginformasikan Peraturan Menteri kepada Menteri Teknis dan instansi terkait. Direktorat Jenderal Pembina Industri dan BPPI melaksanakan sosialisasi kepada produsen, asosiasi dan instansi terkait. 9 Validasi konsep Peraturan Menteri tentang penunjukan lembaga penilai kesesuaian (LPK) BPPI, Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal menyelesaikan proses validasi konsep Peraturan Menteri tentang penunjukan LPK 10 Pengesahan Peraturan Menteri tentang penunjukan lembaga penilai kesesuaian (LPK) Sekretariat Jenderal memproses konsep Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK hingga mendapatkan pengesahan dari Menteri Perindustrian serta Nomor pengundangan dari Menteri Hukum dan HAM. 11 Penyebarluasan Peraturan Menteri tentang penunjukkan lembaga penilai kesesuaian (LPK) dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib BPPI atas nama Menteri Perindustrian menginformasikan Peraturan Menteri kepada LPK dan instansi terkait. 12 Validasi petunjuk teknis Direktorat Jenderal, BPPI dan Sekretariat Jenderal menyelesaikan proses validasi konsep Peraturan Direktorat Jenderal Pembina Industri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan. 13 Pengesahan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Pembina Industri mengesahkan Petunjuk Teknis Penerapan Pemberlakuan SNI Secara Wajib. 14 Penyebarluasan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pemberlakuan SNI Secara Wajib. Direktorat Jenderal menginformasikan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pemberlakuan SNI Secara Wajib kepada instansi terkait. a b3 b4 b c b1 b2 x a1 r LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 86/M-IND/PER/9/2009 TANGGAL : 24 September 2009 Ketentuan Bentuk dan Ukuran Tanda ST Besarnya ukuran ST dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut : a a1 b b1 b2 b3 b4 c x r a a 8 11 a 8 7 a 8 2 a 8 2 a 8 2 a 8 1,5 a 8 1 a 16 1 11 a Tanda ST dan nomor standarnya dibubuhkan pada produk, kemasan dan atau dokumen yang menyertainya LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 86/M-IND/PER/9/2009 TANGGAL : 24 September 2009 KETENTUAN PENERBITAN SPPT SNI/SPPT ST WAJIB BIDANG INDUSTRI No. Proses Uraian I Seleksi 1. Dokumen permohonan SPPT SNI serta lampiran dokumen legal perusahaan, pedoman mutu dan daftar induk dokumen dan diagram alir proses produksi harus dalam bahasa INDONESIA. Terjemahan dokumen legal perusahaan harus oleh penerjemah tersumpah. 2. Kaji ulang permohonan. Kaji ulang harus dilakukan oleh asesor yang berkompeten sesuai produk yang di mohonkan. II Determinasi Audit kecukupan dan kesesuaian. 1. Pada saat pelaksanaan, tim audit kesesuaian dapat didampingi tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai produk yang di lakukan audit kesesuaian. 2. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap setiap tahapan proses mulai dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu. 3. Audit kesesuaian sistem manajemen mutu dilakukan terhadap seluruh elemen. 4. Untuk pemohon yang berasal dari luar negeri, pada saat audit kesesuaian harus menyediakan penerjemah independen. III Kaji ulang dan penetapan Panel kaji ulang. Anggota panel harus mewakili kompetensi sesuai produk yang dibahas didalam panel. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 86/M-IND/PER/9/2009 TANGGAL : 24 September 2009 KOP SURAT LSPro SURAT PERNYATAAN Nomor : Kami yang bertandatangan di bawah ini, mewakili : Nama LSPro : Alamat : Nomor Akreditasi KAN : Masa Berlaku Akreditasi KAN : Dengan ini menyatakan bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut : 1. melaksanakan pemberian SPPT SNI / SPPT ST sesuai dengan ketentuan penerbitan SPPT SNI / SPPT ST sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Nomor............tentang Standar Nasional INDONESIA Bidang Industri; 2. melaksanakan penerbitan SPPT SNI / SPPT ST sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan SNI Secara Wajib atau Spesifikasi Teknis Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pemberlakuan SNI Secara Wajib/ Spesifikasi Teknis Secara Wajib; 3. melaporkan SPPT SNI / SPPT ST yang telah diterbitkan dan yang telah dicabut kepada Direktur Jenderal Pembina Industri terkait dan Kepala BPPI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan; dan 4. melakukan surveilan secara berkala dan atau berdasarkan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri terkait dan Kepala BPPI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan surveilan. Surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan penunjukan LSPro dalam rangka SNI Wajib/ Spesifikasi Teknis wajib untuk produk................... Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kami melanggar kewajiban-kewajiban tersebut, maka kami siap untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………., ………………,20.. Ketua LSPro………. Materai 6000 (Nama Ketua LSPro) LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 86/M-IND/PER/9/2009 TANGGAL : 24 September 2009 TATA CARA PENUNJUKAN LPK DALAM RANGKA PENERAPAN SIN/SPESIFIKASI TEKNIS SECARA WAJIB BIDANG INDUSTRI PENYIAPAN KELENGKAPAN DATA EVALUASI KELENGKAPAN DATA VERIFIKASI LAPANGAN PENILAIAN PENUNJUKAN URAIAN TATA CARA ALUR PROSES PENUNJUKAN LPK DALAM RANGKA PENERAPAN SIN/SPESIFIKASI TEKNIS SECARA WAJIB BIDANG INDUSTRI No. Proses Uraian 1. Penyiapan kelengkapan data LPK Kelengkapan data LPK meliputi : 1) Identitas LPK 2) Akreditasi LPK dan ruang lingkupnya 3) Sumber daya manusia yang dimiliki 4) Dukungan laboratorium uji dan atau lembaga inspeksi, 5) Pengalaman dan kemampuan LPK 2. Evaluasi data LPK BPPI mengevaluasi data LPK. Jika LPK memenuhi persyaratan maka proses penunjukan dapat berlanjut. 3. Verifikasi lapangan BPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap LPK yang memenuhi persyaratan. 4. Penilaian Berdasarkan evaluasi data dan hasil verifikasi lapangan, diadakan penilaian oleh tim panel yang dibentuk Kepala BPPI. Anggota panel terdiri dari wakil BPPI dan Direktorat Jenderal Industri Pembina. 5. Penunjukan BPPI bersama Sekretariat Jenderal menyiapkan Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilai Kesesuaian

Peraturan Menteri Nomor 86-m-ind-per-9-2009 Tahun 2009 tentang STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38