PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 83-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 83-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton adalah industri yang memproduksi : a. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Strand/ KBj-P7); b. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP); dan c. Kawat Baja Quens (Quench) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q). 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan mampu memproduksi Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sesuai dengan persyaratan SNI. 3. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, importasi dan/atau mengedarkan Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton. 4. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton. 5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton, sesuai persyaratan SNI. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 7. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk. 8. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina industri yang MENETAPKAN bahwa produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI secara wajib karena alasan tertentu, keperluan khusus dan/atau memiliki standar yang berbeda dengan SNI. 9. Surveilan adalah pengecekan (audit) secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT- SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro. 10. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib yang meliputi kegiatan produksi dan/atau peredaran produk. 11. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 15. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 16. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

Koreksi

(1) Memberlakukan SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton secara wajib pada produk dengan nomor Pos Tarif/HS Code sebagai berikut: No Jenis Produk No.SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton HS Code 1. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Strand/KBjP-P7) 1154:2011 Ex HS 7312.10.91.10 2. Kawat Baja Tanpa Lapisan Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC 1155:2011 Ex HS 7217.10.22.00 HS 7217.10.31.10 Ex HS 7229.20.00.00 Wire/KBjP) Ex HS 7229.90.90.90 3. Kawat Baja Quens (Quench) Temper Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q) 7701:2011 Ex HS 7217.10.22.00 HS 7217.10.31.10 Ex HS 7229.20.00.00 Ex HS 7229.90.90.90 (1) Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan : a. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Strand/KBjP-P7) yang terbuat dari gabungan 7 (tujuh) kawat baja tanpa lapisan hasil proses tarik dingin (wire drawing) yang dipilin, kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas (tempering) secara kontinyu untuk mendapat sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan dan MENETAPKAN ukuran diameter 6,4 mm sampai dengan 17,8 mm; b. Kawat Baja Tanpa Lapisan Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberikan lekukan dipermukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin (wire drawing) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas (tempering) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan; atau c. Kawat Baja Quens (Quench) Temper Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q) merupakan kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas (tempering) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. (2) Dalam memproduksi kawat baja pratekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha dapat menggunakan selain bahan baku sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 SNI 1154-2011, SNI 1155-2011, SNI 7701-2011. (3) Ketentuan lebih lanjut terkait ketentuan teknis bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. (4) Dengan diberlakukannya SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton di wilayah wajib mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton. (2) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (3) Penerbitan SPPT-SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui Sistem Sertifikasi Tipe 5, yaitu: a. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; dan b. pengujian kesesuaian mutu Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh : a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton dan; atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement /MRA) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. 5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan fasilitas proses produksi dan kepemilikan Sertifikat ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of Arrangement /MLA) dengan KAN. (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton belum mencukupi kebutuhan sertifikasi, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Peraturan Menteri Nomor 83-m-ind-per-10-2014 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17