PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 81-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 81-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Keramik Tableware, Kloset duduk dan/atau Ubin Keramik sesuai dengan persyaratan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga melakukan kegiatan sertifikasi produk sesuai persyaratan SNI. 3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Keramik Tableware, Kloset duduk dan/atau Ubin Keramik sesuai metode uji SNI. 4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya/sistem manajemen lain yang diakui. 5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan SPPT-SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI. 8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 10. Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktur/Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian. 11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian. 12. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian. 13. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 14. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 7

Koreksi

(1) Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan penerbitan SPPT- SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Keramik Tableware, SNI Kloset duduk dan SNI Ubin Keramik serta ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu: a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008/revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui. (3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi KAN dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik serta ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri. (4) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM SNI ISO 9001:2008/revisinya atau sistem manajeman lain yang diakui; atau b. sertifikat penerapan SMM sesuai SMM SNI ISO 9001:2008/revisinya atau sistem manajemen lain yang diterbitkan oleh LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN. (5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI. (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Peraturan Menteri Nomor 81-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21