Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik-Tangki Ai…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT- SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sesuai persyaratan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sesuai spesifikasi/metode uji SNI. 4. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya diberlakukan secara wajib. 5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur. 8. BPKIM adalah Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 9. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. 10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Memberlakukan secara wajib SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) SNI 7276:2008 dengan pos tarif HS 3925.10.00.00. (2) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tangki yang dibuat dari resin plastik polietilena yang digunakan untuk menyimpan air. (3) Apabila SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, yang berlaku SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) hasil revisi terakhir.

Pasal 3

Koreksi

Perusahaan yang memproduksi Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: a. memiliki SPPT-SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) dengan cara menempatkan di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

Pasal 4

Koreksi

Setiap Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor, wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penerbitan SPPT-SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup yang sesuai, melalui: a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sesuai dengan ketentuan dalam SNI 7276 : 2008 atau revisinya; dan b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lain yang diakui. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disubkontrakkan pada: a. laboratorium penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup yang sesuai; atau b. laboratorium penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara yang bersangkutan, serta mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan negara yang bersangkutan. (3) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi di Iuar negeri yang mempunyai MRA dengan KAN. (4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE), Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIM. (5) LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus terakreditasi oleh KAN.

Pasal 6

Koreksi

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIM. (2) LSPro penerbit SPPT-SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang memasuki daerah pabean INDONESIA. (2) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan. (3) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib didaftarkan ke Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 8

Koreksi

(1) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. (2) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) yang beredar di pasar dalam negeri, yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengiriman kembali ke negara asal, atau pemusnahan Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh PPSP. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait. (3) BPKIM melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE).

Pasal 10

Koreksi

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE).

Pasal 11

Koreksi

Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

Peraturan Menteri Nomor 81-m-ind-per-7-2010 Tahun 2010 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK-TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL-POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12