PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 78-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK - TANGKIAIR PLASTIK SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 78-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Plastik - Tangki Air Plastik Silinder Vertikal - Polietilena (PE), yang selanjutnya disebut Tangki Air Plastik Silinder Vertikal, adalah tangki air dengan bahan baku Polietilena (PE), yang diproduksi melalui proses cetak putar (rotational moulding) dan digunakan untuk penyimpanan air.1. 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Plastik - Tangki Air Plastik Silinder Vertikal - Polietilena (PE), yang selanjutnya disingkat SPPT- SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Tangki Air Plastik Silinder Vertikal sesuai dengan persyaratan SNI Plastik - Tangki Air Plastik Silinder Vertikal - Polietilena (PE). 3. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Plastik Tangki Air. 4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 5. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk. 6. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian contoh Tangki Air Plastik Silinder Vertikal sesuai metode uji SNI. 7. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. 8. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 10. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI. 11. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.11. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian. 14. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. 15. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Plastik Tangki Air pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian. 16. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7276:2014 dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu: a. pengujian kesesuaian mutu produk Tangki Air Plastik Silinder Vertikal sesuai dengan ketentuan SNI 7276:2014; dan b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. (3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh: a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 7276:2014 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN [seperti International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)], dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (4) Audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan: a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau b. sertifikat penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN. Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7276:2014 belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.(5) (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7276:2014 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Peraturan Menteri Nomor 78-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK - TANGKIAIR PLASTIK SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17