Koreksi Pasal 2

(1) Menteri berwenang MENETAPKAN kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI. (2) Penetapan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama perusahaan; b. lokasi; dan c. peta lokasi perusahaan. (4) Selain MENETAPKAN kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melakukan evaluasi penetapan Perusahaan OVNI.