PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15MINDPER12015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 75-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M- IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Selang Kompor LPG Secara Wajib diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Selang Kompor LPG adalah selang yang terbuat, baik dari karet maupun termoplastik, yang bersifat lentur dan digunakan sebagai saluran gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari tabung ke kompor gas.1. 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Selang Kompor LPG, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Selang Kompor LPG sesuai dengan persyaratan SNI Selang. 3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk. 4. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Selang Kompor LPG sesuai metode uji SNI. 5. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. 6. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 7. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 8. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI. 9. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.9. 10. Dihapus. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian. 13. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian. 14. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. 15. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina Industri Selang Kompor LPG pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian. 16. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15MINDPER12015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 9A

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 17

Pasal II