Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nom…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/ PER/6/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 855), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa: 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk; 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa: 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan; dan b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kakao Bubuk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kakao Bubuk yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan pembinaan terhadap industri Kakao Bubuk yang tidak memenuhi ketentuan SNI 3747:2009 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI 3747:2009 secara wajib. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 71/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M- IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK (SNI 3747:2009) SECARA WAJIB. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806 2 LSPro Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068 Fax. (0251) 8323339 3 LSPro Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13069 Telp. (021) 8720450 Fax. (021) 8714928 4 LSPro BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291 LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, KM 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262 6 LSPro PT. TÜV NORD INDONESIA Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721 7 LSPro CCQC - Pusat Penelitian Kopi dan Kakao INDONESIA Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735 8 LSPro PT. TÜV Rheinland INDONESIA Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572 9 LSPro PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 10 LSPro PT. Agri Mandiri Lestari Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006 11 LSPro PT. Penilai Standar Nasional Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500302 B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK (SNI 3747:2009) SECARA WAJIB. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339 2 Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor KM 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478 3 Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13069 Telp. (021) 8720450 Fax. (021) 8714928 4 Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar 90231 Telp. (0411) 441207 Fax. (0411) 441135 5 Laboratorium Penguji UPT Dinas Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) - Disperindag Prov. Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani (Belakang Kantor Polisi PJR/Jl. Masuk Komp. IDI) Makassar 90222 Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368 Laboratorium Penguji PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 7 Laboratorium Penguji PT. Angler BioChemlab Plaza Graha Family C-25 Surabaya 60226 Telp. (031) 7344111 Fax. (031) 7342111 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO

Peraturan Menteri Nomor 71-m-ind-per-10-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal II