PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG yang selanjutnya disebut Regulator Tekanan Tinggi adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG dengan tekanan keluaran maksimal 220 (dua ratus dua puluh) kPa pada saat pengatur tekanan keluar Regulator dibuka maksimum. 2. Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG yang selanjutnya disebut Regulator Tekanan Rendah adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG kapasitas 3 (tiga) kg sampai dengan 12 (dua belas) kg dengan tekanan keluaran maksimal 5 (lima) kPa dengan sistem pengancing tipe clip-on, tipe ulir, atau tipe lain yang sesuai dengan ketentuan SNI. 3. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Tinggi yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI. 5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Rendah yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator Tekanan Rendah sesuai dengan ketentuan SNI. 6. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI. 7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap jenis Regulator Tekanan Tinggi dan/atau Regulator Tekanan Rendah sesuai dengan metode uji SNI. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah untuk tabung baja LPG di Kementerian Perindustrian. 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

Koreksi

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa: 1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT- SNI Regulator Tekanan Rendah; 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dalam waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa: 1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan; 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro untuk: a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dikeluarkan; dan b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (4) Penyampaian laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji untuk: a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9