PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan. 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. 6. Unit Pengelola LHKPN adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mengelola dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan LHKPN. 7. Administrator KPK yang selanjutnya disebut sebagai Admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh KPK untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN. 8. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian, membuat akun Admin Unit Kerja, serta melakukan verifikasi dan memutakhirkan daftar Penyelenggara Negara. 9. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja, mengaktifkan/membuat akun Penyelenggara Negara, serta membuat dan memutakhirkan daftar Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya. 10. Aplikasi e-LHKPN adalah sistem informasi yang digunakan oleh Unit Pengelola LHKPN dan Penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan LHKPN melalui jaringan internet.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

Koreksi

(1) Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Perindustrian. (2) Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. melakukan kooordinasi dengan KPK dalam hal memonitor dan mengevaluasi kepatuhan LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian; b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan KPK; c. melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; d. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pemenuhan LHKPN; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan LHKPN secara periodik kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada KPK.

Pasal 4

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Unit Pengelola LHKPN dapat menunjuk atau menugaskan pegawai sebagai Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dengan surat tugas atau keputusan. (2) Admin Instansi mempunyai tugas: a. mengaktifkan dan mengelola akun Admin Instansi pada Aplikasi e-LHKPN; b. mengunggah daftar jabatan Penyelenggara Negara pada Aplikasi e-LHKPN; c. mendaftarkan dan mengelola akun pengguna bagi Admin Unit Kerja; d. mengunggah dan mengelola nama beserta identitas Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian pada Aplikasi e-LHKPN; e. melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian; f. menghapus nama Penyelenggara Negara yang tidak lagi dalam daftar Penyelenggara Negara yang wajib melapor Harta Kekayaan; dan g. melakukan verifikasi terhadap penambahan, penghapusan, dan perubahan data Penyelenggara Negara. (3) Admin Unit Kerja mempunyai tugas: a. mengunggah dan mengelola nama beserta identitas Penyelenggara Negara di lingkungan unit kerjanya pada Aplikasi e-LHKPN; b. mengaktifkan/membuat akun pengguna Aplikasi e- LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan unit kerjanya; c. melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara di lingkungan unit kerja; dan d. menghimbau Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Instansi dan Admin Unit Kerja bertanggung jawab kepada pimpinan Unit Pengelola LHKPN.

BAB IV

PELAKSANAAN LHKPN

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

Penyampaian LHKPN dapat dilakukan dengan cara: a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau b. menyampaikan formulir LHKPN secara langsung kepada KPK.

Pasal 9

(1) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara melalui Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan setelah Unit Pengelola LHKPN mengaktifkan/membuat akun bagi Penyelenggara Negara pada Aplikasi e-LHKPN. (2) Untuk mengaktifkan/membuat akun, setiap Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN harus mengisi formulir pendaftaran akun pada Aplikasi e-LHKPN dan menyampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 10

Penyampaian LHKPN secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan: a. mendatangi kantor Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN; b. mengirimkan formulir LHKPN melalui pos yang ditujukan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN; atau c. mengirimkan formulir LHKPN melalui surat elektronik elhkpn@kpk.go.id.

Pasal 11

Laporan Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen milik negara.

Pasal 12

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan fotokopi tanda terima hasil verifikasi administrasi LHKPN yang telah lengkap kepada Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 13

(1) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. media pengumuman KPK; b. media pengumuman resmi Kementerian Perindustrian; dan/atau c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional. (3) Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mematuhi pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13, dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17