PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 67-m-ind-per-8-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PERMEN Nomor 67-m-ind-per-8-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk menerangkan pemenuhan persyaratan tertentu dalam rangka importasi barang atau perolehan fasilitas. 2. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri terkait dengan ketentuan tata niaga suatu barang dan/atau terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk menerangkan produk atau status Pemohon. 4. Tanda Pendaftaran adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sebagai tanda produksi atau importasi barang tertentu. 5. Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 6. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok yang mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran secara elektronik, baik berupa orang perseorangan, kelompok, atau badan. 7. Akun SIINas adalah akun yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas. 8. Unit Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut UP2, adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian. 9. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan/atau Tanda Pendaftaran. 10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal yang melakukan pembinaan atas industri agro, industri kimia, tekstil, dan aneka, atau industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di Kementerian Perindustrian. 11. Pengelola SIINas adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, dan penyajian data dan informasi di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

Koreksi

(1) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan secara elektronik. (2) Produk yang diajukan permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas pada portal http://siinas.kemenperin.go.id.

Pasal 3

(1) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh Pemohon yang memiliki Akun SIINas. (2) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui modul aplikasi e-Services di portal SIINas dengan menggunakan Akun SIINas yang dimiliki. (3) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. menginput data dengan mengisi formulir isian; dan b. mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan terkait permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Petugas pada UP2 melakukan Verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap, petugas pada UP2 mengirimkan notifikasi ketidaklengkapan dokumen kepada Pemohon secara elektronik melalui SIINas dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan permohonan. (3) Pemohon wajib melengkapi dokumen pendukung dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman notifikasi ketidaklengkapan dokumen oleh petugas pada UP2. (4) Dalam hal Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dinyatakan ditarik kembali.

Pasal 5

(1) Terhadap dokumen permohonan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang telah lengkap, UP2 menyatakan penerimaan permohonan melalui SIINas. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan Verifikasi atas kebenaran dokumen permohonan yang disampaikan. (3) Apabila diperlukan, Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan klarifikasi atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. (4) Tanggapan atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak disampaikannya klarifikasi. (5) Penyampaian klarifikasi dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara elektronik melalui portal SIINas.

Pasal 6

(1) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pembina Industri menerbitkan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (2) Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cap dan tanda tangan basah dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.

Pasal 7

(1) Direktorat Jenderal Pembina Industri menolak penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dalam hal: a. dokumen pendukung tidak benar; atau b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hasil klarifikasi. (2) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat penolakan yang disampaikan secara elektronik melalui SIINas dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pernyataan adanya permohonan yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dihitung dengan ketentuan: a. 1 (satu) hari kerja dihitung sebagai 24 (dua puluh empat) jam yang dihitung secara kumulatif pada hari kerja; b. dihitung sejak UP2 menyatakan adanya permohonan yang telah lengkap melalui portal SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); c. tidak termasuk waktu klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), yang dihitung sejak penyampaian klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri hingga diterimanya tanggapan atas klarifikasi yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana terekam dalam portal SIINas; dan d. total waktu diakumulasikan melalui SIINas berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

(1) Proses penerbitan dan/atau penolakan penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Agreement (SLA). (2) SOP dan SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA SIINAS

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengelola SIINas mengirimkan data elektronik Pertimbangan Teknis untuk importasi produk yang dikecualikan dari SNI yang diberlakukan secara wajib dan Rekomendasi impor dan ekspor ke portal INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Pengelola SIINas dapat mengirimkan data elektronik Pertimbangan Teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekomendasi, Surat Keterangan, dan/atau Tanda Pendaftaran ke sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga lain.

Pasal 13

Pengelola SIINas dapat menambahkan data Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Tanda Pendaftaran yang masih berlaku ke dalam SIINas.

Pasal 14

(1) Pengelola SIINas wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Akun SIINas yang dapat merugikan kepentingan Pemilik Akun SIINas dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelanggaran atas kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengelola SIINas dapat menutup akses Pemohon terhadap modul aplikasi e-Services di portal SIINas dalam hal: a. berdasarkan hasil Verifikasi atau pengawasan yang dilakukan oleh UP2 atau Direktorat Jenderal Pembina Industri, terdapat ketidaksesuaian antara data atau fakta di lapangan dengan data dalam dokumen permohonan; atau b. berdasarkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri, terdapat pelanggaran di bidang impor atau ekspor yang dilakukan oleh Pemohon. (2) Pengelola SIINas mencantumkan alasan penutupan akses modul aplikasi e-Services pada laman Akun SIINas. (3) Dalam hal terjadi penutupan akses modul aplikasi e- Services sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali secara tertulis kepada UP2 dengan mencantumkan alasan dan klarifikasi atas dasar penutupan akses modul aplikasi e-Services. (4) Apabila berdasarkan permohonan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pembina Industri bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan atas pelanggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SIINas membuka kembali akses Pemohon terhadap modul aplikasi e-Services dimaksud.

Peraturan Menteri Nomor 67-m-ind-per-8-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19