PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 67-m-ind-per-12-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 67-m-ind-per-12-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Aluminium Sulfat sesuai persyaratan SNI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI. 4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 5. Surat Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan dari Direktur Jenderal Pembina Industri mengenai tidak diberlakukannya ketentuan SNI secara wajib atas produk yang memiliki nomor HS Code yang terkena ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib berdasarkan alasan yang ditetapkan. 6. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro. 7. Petugas Pengawas Standar Produk, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 12. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian. 13. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 14. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan Sertifikasi SNI ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Permohonan Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (3) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangya harus menginformasikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang akan melakukan sertifikasi yang dilengkapi dengan: a. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan langsung oleh produsen terdiri dari: 1. copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yang bersangkutan; 2. Foto copy Izin Usaha Industri Aluminium Sulfat atau izin sejenis dari luar negeri; 3. Surat tanda daftar merek / Sertfikat merek dan atau Perjanjian Lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderak Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 4. Daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 5. Daftar jenis produk yang akan disertifikasi; b. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan oleh perwakilan produsen (Perusahaan Perwakilan atau Importir) dilengkapi: 1. Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2. Surat penunjukan dari produsen Aluminium Sulfat kepada Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dan kualitas produk hasil produksi dari produsen dimaksud yang beredar yang diwilayah INDONESIA dan; 3. Dokumen perizinan perusahaan perwakilan produsen yang terdiri dari: a) Izin Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen merupakan perusahaan industri; b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c) Angka Pengenal Importir jika jika perusahaan perwakilan produsen merupakan Perusahaan Importir. (5) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi: a. Nama dan alamat Produsen Pemohon SPPT-SNI; b. Nama dan alamat Perusahaan Perwakilan atau importir yang bertanggung jawab di INDONESIA bagi produk impor; www.djpp.kemenkumham.go.id c. LSPro yang akan melakukan Sertifikasi SNI sesuai dengan permohonan; dan d. Jenis produk yang akan disertifikasi.

Pasal 9

Koreksi

(1) Penerbitan SPPT-SNI Aluminium Sulfat melalui Sertifikasi Sistem 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Aluminium Sulfat, melalui: a. pengujian kesesuaian mutu Aluminium Sulfat sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. audit proses produksi; dan c. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui. (2) Penerbitan SPPT-SNI Aluminium Sulfat melalui Sertifikasi Sistem 1b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Aluminium Sulfat, melalui pengujian mutu produk sesuai ketentuan SNI pada lot produksi dengan ketentuan: a. 1 (satu) lot produksi bagi produk hasil produksi dalam negeri merupakan total jumlah produksi selama 6 (enam) bulan; dan b. 1 (satu) lot produksi bagi produk impor merupakan total jumlah produk pada setiap pengapalan yang tiba dipelabulan kedatangan. (3) Pengambilan contoh Aluminium Sulfat melalui Sertifikasi Sistem 1b pada: a. produk hasil produksi dalam negeri dilakukan di pabrik; b. produk impor dipelabuhan kedatangan; (4) Pengujian contoh Aluminium Sulfat yang diambil berdasarkan ketentuan pada ayat (3) dilaksanakan oleh : a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Aluminium Sulfat dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan: 1) telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi oleh pemerintah negara tempat laboratorium dimaksud berada; dan 2) negara tempat laboratorium dimaksud berada mempunyai: a) Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of www.djpp.kemenkumham.go.id Arrangement (MRA)) dengan KAN, seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC); b) perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (5) Penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuktikan berdasarkan: a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui; atau b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan dengan KAN. (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup Aluminium Asam Sulfat belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi KAN.

Peraturan Menteri Nomor 67-m-ind-per-12-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17