Koreksi Pasal 5

(1) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi (pertimbangan teknis) dari Direktur Jenderal. (2) Izin Usaha Industri dan perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur pendelegasian kewenangan pemberian izin dan sesuai dengan rekomendasi (pertimbangan teknis) dari Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.