PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 61-m-ind-per-8-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34MINDPER32015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

PERMEN Nomor 61-m-ind-per-8-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M- IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 16

Koreksi

(1) Importasi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melalui Surat Rekomendasi. (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa: a. fotokopi Izin Usaha Industri; b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor; c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/ manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek; e. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan; dan f. rencana impor Kendaraan Bermotor CKD dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan. (4) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor CKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan. (5) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dan/atau rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal. (6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa: a. fotokopi Izin Usaha Industri; b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/ manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek; e. daftar peralatan produksi; f. rencana produksi dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi perusahaan yang telah berproduksi selama 2 (dua) tahun; g. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun; h. rencana Pendalaman Manufaktur; dan i. rencana impor IKD dalam 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor IKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan. (3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan/atau kegiatan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal. (4) Rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandasahkan oleh Direktur Jenderal. (5) Kewajiban Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang telah mampu melakukan pendalaman manufaktur paling sedikit terhadap 3 (tiga) komponen utama untuk masing-masing jenis kendaraan. (6) Ketentuan rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal. 8. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 61-m-ind-per-8-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34MINDPER32015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 25

Pasal II