Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pem…

Pasal 1

Menunjuk : a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU); b. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU); dan c. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU).

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis. (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk: a. penerbitan SPPT-SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU); dan/atau b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara wajib.

Pasal 4

Koreksi

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan: 1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT- SNI dan pencabutan SPPT-SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU), yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan; 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya;dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; serta b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan: 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya; 2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus www.djpp.kemenkumham.go.id disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) yang tidak memenuhi ketentuan SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 5

Koreksi

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Koreksi

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (2) huruf a dicabut penunjukan sertifikasinya. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya. (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 59/M-IND/PER/6/2014 TANGGAL : 20 Juni 2014 A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) (SNI 7614:2010) SECARA WAJIB NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 2 3 1 LSPro Metal Industries Development Center (MIDC)- Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung – 40135 Telp. (021) 2503171 Fax. (021) 2503978 2 LSPro LUK, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur- BPPT Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Cisauk, Tangerang, 15314 Telp. (021) 7560565, Fax. (021) 7560903 3 LSPro Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 700000034 Fax. (031) 8410488 B. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (SNI 7614:2010) SECARA WAJIB NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 2 3 1 LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI)-Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806 2 LSPro B4T-Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027 3 LSPro PT. SUCOFINDO SBU SICS Graha Sucofindo B1 Floor Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015 www.djpp.kemenkumham.go.id LSPro TÜV Nord INDONESIA- PT. TUV Nord INDONESIA Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338 5 LSPro Baristand Industri Medan-Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471, 7362830 Fax. (061) 7362830 C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (SNI 7614:2010) SECARA WAJIB NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 2 3 1 Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488 2 Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)-Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Kotak Pos 32. Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2510682, 2504828 Fax. (022) 2502027 3 Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM)-Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171, 2511927 Fax. (022) 2503171, 2511927 4 Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (B2T) Jakarta – Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Jl. Letjen Suprapto Kav. 3, Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790 5 Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)-BPPT Komplek Puspiptek, Serpong, Tangerang 15314 Telp. (021) 7560565, 7560930 Fax. (021) 7560565, 7560930 6 Laboratorium Penguji Politeknik Manufaktur Ceper Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten Jawa Tengah 57465 Telp. (0272) 552968 Fax. (0272) 552968 www.djpp.kemenkumham.go.id Laboratorium Penguji UPTD Lab. Perindustrian Dinas Perindag Kabupaten Tegal Komplek LIK Takaru Jl. Raya Dampyak KM 4 Tegal Telp. (0283) 357437 Fax. (0283) 354477 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 59-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BJKU) SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7