PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 59-m-ind-per-5-2012 Tahun 2012 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 59-m-ind-per-5-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L yang sesuai dengan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI. 4. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 5. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 6. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. 8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. 9. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian. 10. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. 11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Memberlakukan SNI Pelek Kendaraan Bermotor secara wajib terhadap kategori sebagai berikut: a. kategori M1, N1 dan L untuk jenis produk dan nomor Pos Tarif / Harmonize System (HS) sebagai berikut: No. Jenis Produk No. SNI No. HS 1. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1 SNI 1896 : 2008 HS.8708.70.32.00 2. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1 SNI 1896 : 2008 Ex.HS.8708.70.39.90 3. Pelek Kendaraan Bermotor Ketegori L SNI 4656 : 2008 HS.8714.10.90.30 4. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1 sudah beserta dengan Ban SNI 1896 : 2008 HS.8708.70.22.00 5 Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1 sudah beserta dengan Ban SNI 1896 : 2008 Ex.HS.8708.70.29.00 b. kategori M2, M3, N2, N3 dan O untuk jenis produk dan nomor Pos Tarif/Harmonize System (HS) sebagai berikut: No. Jenis Produk No. SNI No. HS 1. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2 dan N3 SNI 1896 : 2008 Ex. HS.8708.70.39.90 2. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O SNI 1896 : 2008 Ex. HS.8708.70.31.00 Ex. HS.8716.90.19.00 3. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2 dan N3 sudah beserta dengan Ban SNI 1896 : 2008 Ex. HS.8708.70.29.00 4. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O sudah beserta dengan Ban SNI 1896 : 2008 Ex. HS.8708.70.21.00 Ex. HS.8716.90.19.00 (2) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada: a. 31 Desember 2012 untuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. 1 Juli 2013 untuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelek Kendaraan Bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi dengan uraian sebagai berikut: a. Kategori M1 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi; b. Kategori M2 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton; c. Kategori M3 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton; d. Kategori N1 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 3,5 ton; e. Kategori N2 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton; f. Kategori N3 merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton; g. Kategori O merupakan Pelek Kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel; dan h. Kategori L merupakan Pelek Kendaraan bermotor beroda kurang dari 4 (empat). (4) Pemberlakuan Pelek secara wajib dikecualikan bagi Pelek yang memiliki Nomor HS yang sama dengan Nomor HS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penerbitan SPPT-SNI Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dengan lingkup Pelek dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L melalui Sertifikasi sistem 5 atau 1b. (2) Sistem sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Sertifikasi sistem 5: 1. pengujian kesesuaian mutu Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O atau L sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 2. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui. b. Sertifikasi sistem 1b sebagai berikut: 1. Produk dalam negeri: a) Pengambilan contoh uji diambil dari lot produksi; dan b) pengujian sesuai parameter SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Laboratorium Penguji yang digunakan oleh LSPro; dan 2. Produk impor: a) pengambilan contoh uji diambil dari lot produk pada setiap pengapalan; dan b) pengujian sesuai parameter SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Laboratorium Penguji yang digunakan oleh LSPro. (3) Setiap lot produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : a. produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) butir a) merupakan total hasil produksi selama 6 bulan; atau b. produk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) butir a) merupakan total jumlah produk yang diimpor pada setiap pengapalan. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilaksanakan oleh: a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dan yang ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L; atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (5) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu pada ayat (2) angka 2 dilaksanakan berdasarkan: a. Pernyataan diri penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008; atau b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu yang setara dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement /MRA) dengan KAN. (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (7) LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori: a. M1, N1 dan L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor yang diproduksi sebelum 31 Desember 2012; atau b. M2, M3, N2, N3 dan O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor yang diproduksi sebelum 1 Juli 2013; wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori: a. M1, N1 dan L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sebelum 31 Desember 2012 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diperdagangkan sampai dengan 31 Desember 2014; atau b. M2, M3, N2, N3 dan O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sebelum 1 Juli 2013 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diperdagangkan sampai dengan 1 Juli 2015. (3) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori: a. M1, N1 dan L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari impor yang telah masuk ke dalam daerah pabean INDONESIA sebelum 31 Desember 2012 serta memenuhi ketentuan pada ayat (1) masih dapat diperdagangkan sampai dengan 31 Desember 2014; atau b. M2, M3, N2, N3 dan O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari impor yang telah masuk ke dalam daerah pabean INDONESIA sebelum 1 Juli 2013 serta memenuhi ketentuan pada ayat (1) masih dapat diperdagangkan sampai dengan 1 Juli 2015 (4) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori: a. M1, N1 dan L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor dan diproduksi sebelum 31 Desember 2012 serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. M2, M3, N2, N3 dan O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor dan diproduksi sebelum 1 Juli 2013 serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dilarang beredar dan harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen atau importir yang bersangkutan. (5) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 59-m-ind-per-5-2012 Tahun 2012 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18