Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2019 tentang LEMBAGA PEN…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tabung Baja LPG adalah tabung bertekanan yang dibuat dari baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas (BjTG) untuk tabung LPG dan dilengkapi dengan katup (valve). 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Tabung Baja LPG sesuai dengan persyaratan SNI. 3. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Tabung Baja LPG sesuai dengan persyaratan SNI. 4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Tabung Baja LPG sesuai persyaratan SNI. 5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri logam, mesin, alat transportasi, dan telematika di Kementerian Perindustrian. 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan di Kementerian Perindustrian.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Tabung Baja LPG sesuai dengan persyaratan SNI. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Tabung Baja LPG sesuai dengan persyaratan SNI. (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis. (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. penerbitan SPPT-SNI Tabung Baja LPG; dan/atau b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 1452:2011 secara wajib.

Pasal 4

Koreksi

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) 4 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa: 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tabung Baja LPG; 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tabung Baja LPG dalam waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro. b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa: 1. sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Tabung Baja LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan; 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Tabung Baja LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut: a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tabung Baja LPG; dan b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tabung Baja LPG dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut: a. laporan sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Tabung Baja LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan b. laporan rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji atau hasil uji atas pengujian Tabung Baja LPG yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan: a. pembinaan terhadap industri Tabung Baja LPG yang tidak memenuhi ketentuan SNI 1452:2011 secara wajib; dan b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 1452:2011 secara wajib. (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Koreksi

(1) LSPro yang melanggar ketentuan penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 4 ayat (3), dicabut penunjukannya sebagai LSPro. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan penyampaian laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukannya sebagai Laboratorium Penguji. (3) Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.

Pasal 7

Koreksi

(1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Tabung Baja LPG yang telah diterbitkan kepada LSPro lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. (3) SPPT-SNI Tabung Baja LPG yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Tabung Baja LPG.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/8/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 867), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2019 tentang LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9