PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Tableware Secara Wajib

PERMEN Nomor 48 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keramik Tableware adalah keramik berglasir untuk alat makan dan minum yang terdiri dari porselin, bone china, fine china, semi porselin, stoneware, earthenware, dan majolica, tidak termasuk cenderamata atau barang seni yang tidak digunakan langsung untuk makan dan minum. 2. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Pelaku Usaha adalah produsen, perwakilan perusahaan, dan/atau importir Keramik Tableware. 4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Keramik Tableware dengan melakukan paling sedikit proses pembentukan dan proses pembakaran. 5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. 6. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Keramik Tableware. 7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Keramik Tableware yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Keramik Tableware sesuai dengan persyaratan SNI. 8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Keramik Tableware dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI. 9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Keramik Tableware sesuai metode uji SNI. 10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 11. Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan bahwa Keramik Tableware dengan kesamaan nomor pos tarif/Harmonize System (HS) Code dikecualikan dari ketentuan pemberlakuan SNI wajib karena alasan teknis atau keperluan khusus. 12. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan manajemen mutu sesuai dengan ketentuan SNI ISO 9001:2015. 13. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 14. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI. 15. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Keramik Tableware yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI. 16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar Industri. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 18. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri bahan galian nonlogam di Kementerian Perindustrian. 19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 20. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Tableware di Kementerian Perindustrian. 21. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 22. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Pasal 3

Koreksi

(1) Memberlakukan SNI 7275:2018 secara wajib terhadap produk Keramik Tableware dengan nomor pos tarif/HS Code Ex. 6911.10.00 dan Ex. 6912.00.00. (2) Pemberlakuan SNI 7275:2018 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Keramik Tableware hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemberlakuan SNI 7275:2018 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi: a. Keramik Tableware yang memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda dengan SNI Keramik Tableware; atau b. Keramik Tableware yang digunakan untuk keperluan khusus, yaitu: 1. barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI; 2. barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan; atau 3. barang contoh pameran dan tidak untuk diedarkan; atau c. Keramik Tableware sebagai barang bawaan pribadi penumpang dan tidak untuk diedarkan. (2) Terhadap Keramik Tableware yang dikecualikan dari ketentuan pemberlakuan SNI wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Keramik Tableware sebagai barang contoh uji penerbitan SPPT-SNI dibuktikan dengan: 1. berita acara pengambilan contoh atau label contoh uji dari LSPro yang telah diakreditasi sesuai dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware dan ditunjuk oleh Menteri; dan 2. Pertimbangan Teknis; b. Keramik Tableware sebagai barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan dibuktikan dengan: 1. memiliki laboratorium atau kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan; dan 2. Pertimbangan Teknis; c. Keramik Tableware sebagai barang contoh pameran dan tidak untuk diedarkan dibuktikan dengan: 1. surat keterangan dari pihak penyelenggara pameran; dan 2. Pertimbangan Teknis; atau d. Keramik Tableware sebagai barang bawaan pribadi penumpang dan tidak untuk diedarkan dibuktikan dengan: 1. surat pernyataan bermeterai; dan 2. Pertimbangan Teknis.

Pasal 5

Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Keramik Tableware yang sesuai dengan ketentuan SNI wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 6

Koreksi

(1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI. (2) Dalam hal Keramik Tableware berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI.

Pasal 7

Koreksi

SPPT-SNI diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Pasal 8

(1) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Izin Usaha Industri (IUI) atau surat izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Keramik Tableware; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. sertifikat atau tanda daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Bagi Produsen di luar negeri, akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin usaha sejenis dengan ruang lingkup industri Keramik Tableware sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 9

(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir. (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau Nomor Induk Berusaha (NIB); c. Angka Pengenal Importir (API) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir; dan d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 10

(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk Importir melalui Perwakilan Perusahaan. (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau Nomor Induk Berusaha (NIB); c. Angka Pengenal Importir (API) atau Nomor Induk Berusaha (NIB); dan d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi pemesanan dan/atau penggunaan merek Keramik Tableware atas permintaan badan usaha lain berdasarkan kontrak kerja sama (makloon), Produsen penerima makloon mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen penerima makloon menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. dokumen legalitas berupa: 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Usaha Industri (IUI); dan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. kontrak kerja sama (makloon) pemesanan dan/atau penggunaan merek Keramik Tableware; c. sertifikat atau tanda daftar Merek milik badan usaha pemberi makloon, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan d. perjanjian Lisensi dari pemilik merek yang dimiliki badan usaha lain, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Merek yang dimiliki oleh badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus dicantumkan dalam kemasan Keramik Tableware yang dipesan berdasarkan kontrak kerja sama (makloon).

Pasal 12

(1) Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara: a. audit proses produksi dan penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015; dan b. pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu Keramik Tableware sesuai dengan ketentuan SNI. (2) Audit proses produksi dan penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015; atau b. kepemilikan sertifikat penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015, dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN. (3) Pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu Keramik Tableware sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh: a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN; 2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA; dan 3. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan proses sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi. (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI. (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 14

Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI, Produsen yang memiliki lebih dari 1 (satu) pabrik dan berada pada lokasi berbeda wajib: a. memperoleh SPPT-SNI untuk Keramik Tableware yang diproduksi pada masing-masing pabrik; b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 di semua lokasi pabrik; dan c. menerima penetapan lokasi pabrik yang akan diaudit oleh LSPro sesuai dengan permohonan SPPT-SNI.

Pasal 15

(1) LSPro menerbitkan SPPT-SNI melalui rapat evaluasi, dengan memperhatikan: a. laporan hasil audit manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO 9001:2015; dan b. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji. (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro MENETAPKAN keputusan mengenai: a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; d. pencabutan SPPT-SNI; atau e. perubahan SPPT-SNI, terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir, dan/atau Merek.

Pasal 16

(1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI, LSPro wajib mencantumkan paling sedikit informasi sebagai berikut: a. nama dan alamat Produsen; b. alamat pabrik; c. Merek; d. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; e. nomor dan judul SNI; dan f. masa berlaku SPPT-SNI. (2) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (3) LSPro menerbitkan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian kesesuaian mutu dan tindakan perbaikan.

Pasal 17

(1) LSPro wajib melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilan terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan. (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilan khusus.

Pasal 18

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Keramik Tableware sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 20

BAB IV

PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 21

Koreksi

(1) Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha. (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis secara elektronik melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Izin Usaha Industri (IUI), bagi Produsen; c. kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen; d. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terkahir, bagi Produsen; e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi Perwakilan Perusahaan atau Importir; f. Angka Pengenal Importir (API) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir atau Importir; g. rencana kebutuhan impor barang selama 6 (enam) bulan, bagi Perwakilan Perusahaan atau Importir; h. realisasi impor, bagi Perwakilan Perusahaan atau Importir; i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan j. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Keramik Tableware akan digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 23

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). (2) Verifikasi atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima. (3) Berdasarkan hasil verifikasi atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan benar, di luar waktu untuk verifikasi atau klarifikasi.

Pasal 24

(1) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. nama dan alamat Pelaku Usaha; b. nomor pos tarif/HS Code; c. kegunaan produk; d. jumlah produk yang diimpor; dan e. merek dan jenis Keramik Tableware. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali importasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 35

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan Pengawasan terhadap: a. pemenuhan kewajiban memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada Produsen. (3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pengawasan di pabrik; dan b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.

Pasal 36

Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 37

(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal menugaskan PPSI. (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan b. pelaksanaan uji petik. (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. pemeriksaan dokumen legalitas, berupa: 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); dan 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis untuk ruang lingkup industri Keramik Tableware; b. pemeriksaan dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib, berupa: 1. SPPT-SNI; atau 2. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji, yang diterbitkan oleh LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri; dan/atau c. Pertimbangan Teknis pengecualian pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib. (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. pemeriksaan fisik Keramik Tableware; dan/atau b. pengujian kesesuaian mutu Keramik Tableware ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 38

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB 2

Pengawasan di Pabrik

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 39

(1) Dalam melakukan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan kepada pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan. (3) Surat penugasan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar. (2) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

(1) Pengawasan di pasar terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. pelaksanaan uji petik. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap: a. SPPT-SNI; dan/atau b. Pertimbangan Teknis pengecualian pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib. (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemeriksaan fisik Keramik Tableware; dan/atau b. pengujian kesesuaian mutu Keramik Tableware ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan: a. secara berkala; dan/atau b. secara khusus. (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya laporan dari Pelaku Usaha atau masyarakat dan/atau hasil analisis data importasi.

Pasal 43

Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan sebagai berikut: a. surat pemberitahuan Pengawasan, sesuai dengan Formulir 1; b. surat tugas Pengawasan, sesuai dengan Formulir 2; c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3; d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4; e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5; f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6; g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan h. surat pengantar ke Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 8, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pengawasan di Pasar

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

(1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar. (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan; b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik; c. identitas Perwakilan Perusahaan atau Importir, terhadap Pengawasan di pasar; d. klasifikasi produk dan nomor pos tarif/HS Code; dan e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib. (3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (4) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

Dalam hal evaluasi laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 47

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 14 huruf a dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI. (3) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 48

(1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 14 huruf b, dan/atau Pasal 14 huruf c dikenai sanksi administratif. (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau Pasal 29 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4). (5) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 49

(1) Apabila berdasarkan evaluasi laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI Keramik Tableware, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan: a. penghentian sementara kegiatan produksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Keramik Tableware; b. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Keramik Tableware kepada Produsen; dan c. penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Keramik Tableware kepada Pelaku Usaha. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 50

(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi. (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib oleh Pelaku Usaha; atau b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib oleh Pelaku Usaha. (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 51

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 16, dan/atau Pasal 17, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 52

(1) Keramik Tableware hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Keramik Tableware hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan. (3) Keramik Tableware asal impor yang telah berada di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Perwakilan Perusahaan atau Importir yang bersangkutan. (4) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Tableware Secara Wajib

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 35

Pasal 36

BAB 1

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB 2

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41